Musrenbangnas 2013 - Presiden Berikan 3 Tugas Utama

NERACA

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tiga pekerjaan besar kepada Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4), yang dihadiri jajaran Kabinet Indonesia Bersatu, Gubernur, Bupati/Walikota serta pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia.

Pertama, menjaga stabilitas sosial politik. Kedua, menjaga pertubuhan dan ketahanan ekonomi nasional. Terakhir, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan prioritas pembangunan. “Kalau kita bicara stabilitas politik, maka peran politis dan elite politik sangat penting. Kalau politisi bisa menjadikan kompetisi politik atau dalam pemilu ini menjadi kompetisi terukur tak melebihi batas kepatutan, maka kita akan bisa menjaga stabilitas politik,” kata SBY.

Di tahun politik, lanjut SBY, sangat mungkin terjadi benturan sosial, khususnya, saat kampanye pemilu berlangsung dirinya memastikan pengawasan pemilu berlangsung efektif. Dengan demikian, SBY mengajak untuk mencegah dan memutuskan mata rantai politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. “Kalau ada seperti itu, mari kita putus mata rantai sehingga tidak perlu ada gangguan keamanan. Ketika pemilu 2004, kita bisa melakukan seperti itu. Yang bertanggungjawab menjaga stabilitas bukan jajaran KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Mereka tidak dirancang mengemban tugas seperti itu. Inilah tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Agenda kedua adalah menjaga pertumbuhan ekonomi. SBY mengingatkan tentang resesi ekonomi yang masih terjadi dan mengatakan bahwa meskipun demikian keadaannya, Indonesia harus berusaha agar ekonominya tetap tumbuh. “Dan khusus Indonesia, kita semua harus berbuat jangan hanya menyerahkan kepada mekanisme pasar. Sangat berbahaya. Negara-negara yang dulu sangat kapitalistik dan menyerahkan semua pada sistem pasar sekarang juga sudah melakukan perbaikan-perbaikan,” jelas SBY.

Dia pun mengingatkan, pertumbuhan ekonomi itu penting karena untuk menurunkan pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi penting juga dijaga untuk membiayai pembangunan, termasuk membiayai penegakan keamanan. “Bicara ekonomi jangan hanya pertumbuhan, tapi juga ketahanan. Dalam perekonomian dunia yang masih krisis dan gonjang-ganjing, kalau ketahanana ekonomi rendah maka ekonomi Indonesia mudah jatuh. Banyak negara yang kuatir karena ekonominya tidak kuat. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kita untuk tidak hanya meningkatkan pertumbuhan, tetapi makro ekonomi kita juga harus baik, sektor riil harus bergerak, APBN fiskal kita harus sehat,” papar SBY.

Agenda ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memprioritaskan penanggulangan kemiskinan. “Kita juga mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang makin besar, namun mengingat pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat maka program kita termasuk program daerah perlu ditingkatkan, kaum miskin perlu dilindungi apalagi kalau kenaikan inflasi misalnya dampak kenaikan harga BBM,” terangnya. 

Tangkal inflasi

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, terkait kenaikan harga BBM Bersubsidi, tentu saja akan berpengaruh kepada meningkatnya inflasi. Pemerintah mengaku sudah menyiapkan beberapa instrumen untuk mengurangi hal tersebut. “Pengalaman tahun 2005 lalu, kemiskinan meningkat menjad 17%. Pengalaman itu jadi pelajaran. Kita tidak ingin yang miskin terkena,” kata Hatta. Inflasi yang pertama kali harus dikendalikan adalah inflasi dari pangan, khususnya sembilan bahan pokok (sembako).

Hal lain yang dilakukan Pemerintah untuk menangkal inflasi adalah dengan menggenjot program-program yang bersinggungan dengan masyarakat miskin. Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Salsiah Alisjahbana, menambahkan terkait dengan APBN-P tahun ini, program percepatan dan perluasan pengentasan masyarakat dari kemiskinan 2014 akan ditarik maju ke tahun ini.

\"Program percepatan dan perluasan pengentasan kemiskinan 2014 tidak banyak berubah bila dibandingkan 2013. Hanya unit biayanya saja yang berbeda,\" kata Armida. Dia mengatakan, program percepatan dan perluasan pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan saat ini adalah beras untuk masyarakat miskin (raskin), beasiswa siswa miskin (BSM), dan program keluarga harapan (PKH). Untuk program raskin, jumlah beras yang bisa dibeli oleh masyarakat miskin akan ditambah dari semula 15 kilogram (kg) per bulan menjadi 20 kilogram per bulan, sedangkan harga per kilogramnya tetap Rp1.600 dan cakupannya tetap 15 juta rumah tangga miskin.

\"BSM juga akan diperluas cakupannya hingga 15,4 juta siswa miskin. Unit biaya yang akan diterima siswa miskin di jenjang SD, SMP, dan SMA juga akan dinaikkan,\" tutur Armida. Untuk PKH, Armida mengatakan, program keluarga harapan akan ada peningkatan rumah tangga sasaran dari semula 2,4 juta menjadi 3,2 juta. Bantuan yang akan diterima peserta PKH juga akan bertambah dari semula Rp1,3 juta menjadi Rp1,8 juta. [iqbal]

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…