Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai mencla-mencle (selalu berubah-ubah alias tidak konsisten) dalam hal rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sikap mencla-mencle ala SBY ini terlihat jelas dari dibatalkannya rencana penerapan dua harga untuk BBM per 1 Mei 2013 yang sudah ramai menghiasi pemberitaan di media massa belakangan ini, bahkan Pertamina sudah rugi Rp 10 miliar untuk pembuatan spanduk.

NERACA

Pengamat perminyakan Kurtubi menilai bahwa Presiden SBY selaku kepala negara yang memutuskan kebijakan BBM bersubsidi masih mencla-mencle. Pasalnya puluhan studi dan kajian tentang BBM bersubsidi telah disampaikan kepadanya, namun hingga kini Presiden masih belum tegas dalam memutuskan kenaikan harga BBM. \"Presiden masih mencla-mencle padahal puluhan studi dan kebijakan telah disampaikan. Tapi lagi-lagi SBY dan pemerintah tidak bisa memutuskan dengan tegas,\" ujarnya saat dihubungi Neraca, Senin (29/4).

Kurtubi mengusulkan agar subsidi BBM dikurangi tapi tidak membebankan kepada masyarakat. Caranya adalah dengan mendiversifikasi energi dari BBM ke BBG (Bahan Bakar Gas). \"Cara itu paling baik dan tidak membebankan ke masyarakat. Selain itu, harga gas juga tidak setinggi harga BBM karena dengan begitu, masyarakat miskin juga terlindungi,\" imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Peneliti Kajian Ekonomi Indef, Enny Sri Hartati, mengatakan pemerintah seharusnya tidak melemparkan wacana kebijakan kenaikan BBM kepada publik sehingga menimbulkan kesimpangsiuran di dalam masyarakat. Beredarnya banyak berita tentang wacana kenaikan BBM ini memunculkan banyak persoalan dalam pembahasannya yang pro dan kontra. “Pemerintah semestinya mematangkan terlebih dahulu konsep kenaikan BBM ini dan jangan melemparkan wacana kenaikan BBM kepada publik dan akhirnya akan membuat kebingungan,” ujarnya.

Enny menjelaskan, pelaku ekonomi dan lembaga konsumen menyerukan agar pemerintah segera mengumumkan sikap terkait wacana menaikkan harga BBM. Para pelaku usaha membutuhkan kepastian dalam kenaikan BBM ini sehingga akan bisa memberikan kepastian kepada pelaku usaha. “Kebijakan kenaikan BBM ini harus segera diputuskan, sudah berbulan-bulan masih dibahas dan sekarang saatnya untuk menaikkan BBM,” ujarnya.

Di mata Enny, pemerintah yang hanya memberikan wacana saja mengenai kenaikan BBM. Oleh karena itu, pemerintah harus mematangkan konsepnya terlebih dahulu sebelum melemparkan kepada publik. “Perencanaan harus dilakukan secara komprehensif dengan melihat dampak yang akan diambil seperti dampak sosial maupun ekonominya. Kebijakan kenaikan BBM ini pasti akan menimbulkan resikonya dan pemerintah harus bisa menjelaskan kepada publik,” ungkapnya.

Enny juga menyayangkan pemerintah yang tidak kunjung memberikan keputusan atas kenaikan BBM ini, padahal pemerintah terdiri dari lembaga pemerintahan yang terkait dan menteri-menterinya. Presiden SBY harusnya mendapatkan konsep yang matang dari para pembantunya (menteri) dan tidak membingungkan masyarakat. “Seluruh stakeholder diajak bicara untuk membicarakan konsep kebijakan kenaikan BBM yang terbaik untuk semua lapisan masyarakat,” tambahnya.

Presiden Peragu

Adapun dari sisi dunia usaha, Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai Presiden SBY terlihat sebagai peragu karena maju mundur dalam memutuskan permasalahan BBM). “Kemarin diusulkan dua harga, kemudian tidak jadi,” ucap Sofjan.

Dalam pandangan Sofjan, ketidakjelasan sikap Presiden soal BBM akan berdampak langsung pada masyarakat dan dunia usaha. “Karena kita semua butuh kepastian,” tandasnya.

Banyak produsen dan distributor, sebut Sofjan, menahan barang mereka karena kesimpangsiuran harga BBM. Banyak terjadi penimbunan solar dan premium, yang mana intinya adalah semakin banyak pihak yang berspekulasi karena ketidakpastian ini. Ia menyebut sikap ragu-ragu pemerintah ini bagaikan anak sekolah yang takut sekolah. \"Kenapa mesti takut nunggu 1 Mei? Ini kayak kita memutuskan sekolah, tapi tidak mau masuk,\" cetusnya.

Menurut hitungan Sofjan, rencana pemerintah dengan menaikkan solar dan premium Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter, tidak berpengaruh besar terhadap penghematan. \"Anda tahu berapa yang bisa dihemat dengan rencana ini? Hanya Rp 20 triliun. Ini tidak ada apa-apanya kalau mau menghemat Rp 300 triliun,\" tegasnya.

Andaikata dana subsidi tersebut dialihkan ke infrastruktur, dia mengatakan dana sebesar itu tidak akan cukup. \"Kalau mau membangun infrastruktur, paling tidak kita harus menghemat Rp 100 triliun,\" terangnya.

Dengan pertimbangan ini, dia menyarankan pengendalian subsidi BBM seharusnya dipukul rata di semua jenis BBM. Selain menggemukkan dana yang bisa dihemat, skenario pukul rata ini juga lebih praktis. Pasalnya, pengawasan BBM yang dijual dengan dua harga dinilai sangat tidak efektif, dan rawan penyelewengan.

Tekanan Fiskal

Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Prof Firmanzah PhD mengatakan, bahwa pemerintah bukan tidak tegas dengan mengubah kebijakan dari dua harga (dual pricing) menjadi satu harga (single pricing). “Sejak awal sudah diputuskan subsidi akan dikurangi karena tekanan fiskal yang berat, hanya saja kita belum putuskan akan mengambil langkah yang mana,” kata Firmanzah.

Sebelumnya, lanjut dia, memang opsi dual pricing mencuat, tetapi Presiden meminta untuk dipastikan bahwa itu dapat berjalan. Setelah terjadi semacam studi lapang oleh Kementerian ESDM, Pertamina, dan pihak-pihak terkait ke SPBU dan ke kepala-kepala daerah, ternyata opsi dual pricing mempunyai potensi memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ketidaksiapan SPBU dan keamanan,” jelas Fiz, sapaan akrab Firmanzah.

Oleh sebab itu, kabinet sepakat untuk mengambil opsi single pricing. Namun, karena penyesuaian kebijakan BBM ini akan bersesuaian dengan program kompensasi, maka dibutuhkan waktu. “Langkah pemerintah adalah dengan mempercepat penyusunan APBN-P, yang nantinya akan mengubah APBN dalam program raskin, keluarga harapan, beasiswa miskin, dan sebagainya. Setelah melalui DPR, baru bisa direalisasikan,” ungkapnya.

Sementara PT Pertamina (Persero) telah menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 10 miliar untuk biaya pembuatan spanduk kebijakan dua harga BBM premium. Kini, dalam hitungan hari kebijakan tersebut berubah sehingga spanduk itu tak bisa digunakan.

Pemerintah sejak awal bulan lalu meminta PT Pertamina menyiapakan segala infrasturkur untuk menerapkan kebijakan dua harga BBM subsidi. Setidaknya anggaran jutaan rupiah dihabiskan untuk setiap SPBU. Total SPBU Pertamina saat ini tercatat sebanyak 5.027 unit SPBU. iqbal/bari/iwan/mohar/munib