Perlembut Government Intervention

Oleh: Tumpal Sihombing

Dirut Bond Research Institute (BondRI)

“Don\\\'t use cannon to kill mosquito !” tutur Confucius. Pesannya, pakai solusi tepat untuk problem terukur. Dalam dua tahun ini, BondRI menilai pemerintah sangat dominan, intens dan frekuen mengintervensi industri. Dalam disiplin ilmu ekonomi, ada 8(delapan) kondisi yang sebaiknya dipertimbangkan oleh pemerintah pra-intervensi, yaitu mobilisasi tenaga kerja, inisiatif pemerintah ini memungkinkan bertemunya supply-demand tenaga kerja; Kegagalan pasar, terjadi apabila operasi pasar dinilai tidak optimal dalam proses alokasi sumber daya. Jadinya, pemerintah dinilai wajib melansir kebijakan realokasi; Ketimpangan distribusi, tingginya koefisien Gini membuat pemerintah sebaiknya me-review kebijakan distribusi sumber daya dan hasil-hasil produksi domestik; Kekurangan barang/jasa merit, dimana barang ekonomi yang tersedia jauh di bawah level permintaan. Pemerintah bertanggung jawab menutupi gap ini; Faktor eksternalitas negatif, biaya yang ditanggung masyarakat akibat aktivitas industri dan individu, contohnya polusi udara, pencemaran limbah. Pemerintah berhak intervensi untuk melindungi sustainabilitas pasar; Tuntutan industri, yang wajib dipenuhi pemerintah untuk menjaga perputaran roda perekonomian. Misalnya, dalam kondisi ekonomi melambat, opsi subsidi menjadi pertimbangan; Persaingan tak sehat, suatu kondisi yang pas bagi pemerintah untuk melindung komponen pasar yang dirugikan. Jika tidak, market failure terjadi; Assymmetric information, berpotensi menyebabkan market immoral behavior berupa adverse selection dan moral hazard.

Lalu, apakah trade-off antara “government intervention” dan “laissez faire” saat ini telah optimal?

Kita mungkin masih ingat tentang problem defisit ganda di sektor fiskal, problem UN di sektor pendidikan, problem premium di sektor migas. Yang kritis mungkin bertanya, “solusi yang diusahakan oleh pemerintah saat ini, sebenarnya untuk mengatasi problem yang mana?” Awam mungkin kurang well-informed perihal tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Namun, publik sudah terlanjur ramai mempertanyakan pilihan antara “menaikkan harga” atau “dual pricing scheme.” Jarang yang bertanya, “Apa sebenarnya masalah ekonomi nusantara? Apa motif pemerintah mengangkat premium jadi subjek diskusi saat ini?“

Masalah utama perekonomian kita adalah lemahnya integritas struktur internal perekonomian, dan sangat rentan terhadap gejolak di mancanegara. Ini menjadi ancaman nyata apabila para ekonom dan perumus kebijakan tidak sepakat perihal definisi masalah perekonomian yang urgent untuk segera diatasi. Namun, jika pemerintah terlalu intervensi, bak bumerang pertaruhannya adalah government failure (GF). Dalam disiplin makroekonomi, khususnya subjek GF, aspek non-ekonomi berpotensi menjadi trigger. Ini bisa terjadi apabila banyak sekali conflicting objectives dalam tubuh pemerintah yang diduduki oleh banyak perwakilan dari ragam kepentingan. Sulit melansir kebijakan ekonomi koordinatif dalam sikon seperti ini. Jika over-intervene, pemerintah berpotensi melansir suatu kebijakan yang tak relevan dengan masalah/tantangan utama. Perlembut government intervention, “if ain’t broke, don’t fix it !”

Related posts