NERACA

Temanggung – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) memfokuskan pembudidayaan ikan melalui suatu usaha yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang dinamakan usaha budidaya minapadi. Usaha budidaya minapadi ini mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya dan sekaligus mendukung ketahanan pangan sampai terwujudnya swasembada pangan nasional.

“Budidaya minapadi sudah cukup lama dikembangkan oleh pemerintah, sejak 2011 semenjak presiden mencanangkan minapadi. Sistem budidaya ini membudidayakan ikan dan padi dalam satu hamparan sawah, sehingga dapat meningkatkan performa sawah melalui peningkatan  produksi padi dan ikan atau udang, peningkatan nilai pendapatan Rp 30 juta/ha untuk minapadi dan bahkan mencapai Rp 60 juta/ha dengan ugadi (udang galah – padi),” jelas Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (Dirjen PB), Slamet Soebjakto, pada saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Jumat (26/4).

Sama dengan Slamet, Kusnindariyanto, Ketua Kelompok Minapadi Sumber Rejeki menyatakan bahwa dengan pengembangan minapadi, pendapatan petani naik 100%. “Ketika para petani hanya mengandalkan padi, penghasilan yang didapat dari luas sawah  1000 m2 hanya Rp 3,2 juta, namun dengan minapadi ikan yang dihasilkan dari 1000 m2 sekitar 205 kg dan dinominalkan sekitar Rp 3,3 juta. Melihat perkembangan ini, petani sangat tertarik dan mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, petani bisa meniru hal ini,” jelas Kusnindariyanto.

Sementara itu, Slamet menjelaskan juga mengenai keuntungan dari sistem budidaya minapadi yang akan mampu mencegah alih fungsi lahan sawah, mencegah urbanisasi  karena menjamin tersedianya tenaga pengolah sawah, menambah luasan lahan untuk produksi ikan/udang dalam hamparan untuk capaian target produksi perikanan budidaya, mendukung ketahanan pangan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani atau pembudidayanya.

Saat ini, total potensi lahan budidaya minapadi seluruh Indonesia mencapai 4 juta hektar lahan sawah irigasi, dengan sentral produksi terdapat di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan,  Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.

Khusus untuk Kabupaten Temanggung, potensi lahan sawah untuk kegiatan minapadi seluas 20.000 ha dan telah termanfaatkan seluas 3.000 ha dengan produksi ikan sebesar 1.152,26 ton pada tahun 2012. Sementara total pasar udang galah dalam negeri bisa mencapai 20 ton per hari. Diprediksikan, setiap tahun permintaan akan komoditas udang terus meningkat, seiring berkembangnya pariwisata di Indonesia.

Slamet menambahkan, untuk mendukung usaha tersebut, Pemerintah dalam hal ini KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), menggulirkan suatu gerakan yang dinamakan Gerakan Sejuta Hektar Minapadi (Gentanadi). Gentanadi merupakan  suatu gerakan nasional yang telah dicanangkan secara nasional oleh Presiden RI sejak tanggal 14 Januari 2011, di Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk menindaklanjuti hal ini telah dibentuk Tim Terpadu Pengelolaan Minapadi yang melibatkan beberapa instansi terkait, seperti KKP, Kementerian Pertanian (Kementan) maupun Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA).

Model Percontohan

Lebih jauh, Slamet menyampaikan bahwa KKP melalui DJPB, pada tahun 2012 telah melakukan kegiatan percontohan dalam rangka stimulasi Gentanapadi melalui (1) Model percontohan minapadi seluas 1 hektar pada Kelompok Karya Cipta di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu; (2) Model percontohan minapadi seluas 1 hektar pada Kelompok Mina Sari Widodo di Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah; (3) Model pengembangan ugadi pada Kelompok Makmur Jaya Lima di Desa Gunung Jaya, Kelurahan Cisaur, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat; dan (4) Model pengembangan ugadi pada Kelompok Mina Bakti di Desa Pondok Kaso Tanggoh, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

“Model pengembangan ugadi akan terus dilaksanakan pada tahun 2013 di beberapa lokasi seperti di Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak Prov. Banten, Kab. Sragen dan Kab. Temanggung Prov. Jateng, Kab. Cianjur dan Kab. Garut Prov. Jabar, Kab. Malang Prov. Jatim dan diikuti dengan kegiatan temu lapang untuk mempermudah penerapannnya di masyarakat masing-masing, daerah pengembangan di masing-masing daerah seluas 1 hektar,” ungkap Slamet.