Amburadulnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 tingkat SMA belakangan ini tentu tidak terlepas dengan carut marut pengelolaan anggaran pendidikan, proses dan pelaksanaan tender percetakan naskah UN, serta lemahnya pengawasan internal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga menjadi “bencana” tersebut.

Tidak itu saja. Indonesia Corruption Watch (ICW)  baru-baru ini mengungkapkan data yang  sektor dana alokasi khusus (DAK). Kalau mengacu korupsi pendidikan pada 2011, ternyata paling banyak terjadi di DAK. secara umum, korupsi di pendidikan tidak berubah banyak. Setiap tahunnya kasus-kasus yang terungkap di bidang yang sama, yakni dana bantuan operasional sekolah (BOS), dana sarana dan prasarana pendidikan, maupun pengadaan buku.

Maraknya korupsi di sektor pendidikan terjadi mulai tingkat terbawah hingga jajaran atas, yakni sekolah hingga tataran kementerian. Dia menyatakan, modus korupsi yang dilakukan pun semakin beragam. Mulai dari mark up anggaran hingga proses tender yang tidak sesuai aturan.

Selain indikasi korupsi, juga masih banyak pungutan ilegal di sekolah. Modus korupsinya juga sebagian berupa mark up atau penggelapan, serta proses tender yang tidak sesuai aturan, yakni melakukan penunjukan langsung.

Seperti kita ketahui sektor pendidikan sekarang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sejak 2009, pemerintah menganggarkan 20% APBN, se­hingga sektor ini mendapatkan dana besar. Pada APBN 2012 mendapat Rp 289,95 (20,2%), dan tahun ini naik 6,7%  menjadi Rp 331,8 triliun. Sebanyak 47% atau Rp 136,5 triliun untuk membayar gaji dan tunjang­an guru.

Ibarat ada gula ada semut, anggaran besar di sektor pendidikan tentu menggiurkan bagi koruptor yang mengincarnya. Dana itu ada di pusat Rp 102,5 triliun, dan daerah Rp 186,4 triliun. Pos lain untuk biaya opersional sekolah (BOS) Rp 23,6 triliun, dan DAK tercatat Rp 10 triliun. UN 2013 yang sekarang amburadul itu beranggaran cukup besar Rp 600 miliar, dan khusus untuk pencetakan soal Rp 100 miliar lebih. Sementara untuk kurikulum baru 2013 dianggarkan Rp 2,4 triliun.

Tidaklah mengherankan jika sektor pendidikan kini menjadi salah satu lahan basah korupsi. Data Januari hingga Juni 2012, sektor pemerintah daerah peringkat pertama dengan 177 kasus, BUMN/ BUMD sebanyak 41 kasus, dan sektor pendidikan 17 kasus. ICW memperkirakan sepanjang 2012 ada sekitar 40 kasus di sektor pendidikan dengan kerugian Rp 139 miliar. Kasus besar yang ditemukan BPK adalah dugaan penyimpangan anggaran 2009 senilai Rp 2,3 triliun.

Kemendikbud yang kebanjiran proyek dengan anggaran besar tersebut. Khusus untuk penyeleng­garaan UN misalnya, dari Rp 600 miliar, Rp 100 miliar untuk pencetakan soal. Proyek seperti ini rawan korupsi seiring dengan tren pengge­lembungan harga, mengubah spesifikasi teknik pengadaan barang dan jasa yang berujung gratifikasi. Belum lagi kemungkinan kongkalikong dalam mata rantai anggaran. Amburadulnya UN tahun ini bisa jadi \"pintu masuk\" KPK untuk meyelidikinya.

Apakah temuan ICW terhadap sektor pendidikan yang menjadi lahan subur korupsi belum mendapat perhatian serius KPK? Kita mengapreasiasi KPK dan Kemendikbud telah menandatangani nota kesepahaman pendidikan antikorupsi di sejumlah lembaga pendidikan. Mumpung belum terlalu akut, penyakit korupsi yang sekarang sudah terdeteksi di dunia pendidikan sebaiknya dituntaskan terlebih dahulu, termasuk dugaan korupsi UN 2013.