Oleh : Prof. Firmanzah Ph.D

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

Pemerintah saat ini sedang mematangkan program penghematan subsidi BBM yang terus membengkak. Pada APBN 2013, dianggarkan subsidi BBM Rp. 193 triliun. Sementara itu, realisasi subsidi BBM tahun lalu mencapai Rp. 211,9 triliun jauh lebih besar dari anggaran yang direncanakan pada APBN-P 2012 Rp 137,4 triliun.

Program pembatasan dan pengendalian BBM bersubsidi diperlukan untuk mengurangi tekanan over-consumption. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan realisasi konsumsi BBM bersubsidi Januai-Maret 2013 konsumsi BBM bersubsidi telah over-kuota sebesar 6%. Dari sisi fiskal, nilai tukar dan defisit anggaran, konsumsi BBM bersubsidi juga memberikan tekanan yang sangat besar dan apabila tidak segera dipecahkan akan membahayakan  fundamental ekonomi Indonesia.

Sementara itu, pemanfaatan BBM bersubidi yang seharusnya diperuntukkan oleh kelompok yang kurang mampu dan benar-benar membutuhkan. Pada tataran riil, BBm bersubsidi masih dinikmati oleh masyarakat kelas menengah dan atas. Tentunya, hal ini juga membutuhkan kebijakan yang tepat dan terukur agar distribusi dan alokasi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran tanpa menciptakan persoalan baru di lapangan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan bahwa subsidi BBM untuk masyarakat miskin, bagi mereka yang mampu dan kaya akan dikurangi. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan fiskal dan ekonomi nasional dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan tetap memperhatikan upaya pengurangan kesenjangan pendapatan.

Solusi pemghematan anggaran subsidi BBM tetap dengan melihat dampaknya terhadap peningkatan inflasi, pengangguran dan kemiskinan. Apapun program pengendalian subsidi BBM baik langsung atau tidak langsung berdampak pada inflasi, pengangguran serta kemiskinan. Selain itu juga, pengalaman sejumlah negara juga menunjukkan program penghematan BBM bersubsidi perlu disertai dengan program kompensasi bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Komponen biaya transportasi dan kebutuhan pokok dapat dipastikan akan meningkat. Sehingga, pemerintah saat ini juga tengah merumuskan dan mematangkan program kompensasi ketika kebijakan pengendalian BBM bersubsidi dilakukan.

Kebijakan akan diambil oleh pemerintah tentunya demi kebaikan dan disesuaikan dengan situasi ekonomi sosial politik Indonesia saat ini. Semua aspek akan dipertimbangkan baik dari sisi dampak maupun kesiapan di lapangan serta ketepatan program kompensasi bagi masyarakat miskin. Seperti halnya yang terjadi pada 2005 dan 2008, program kompensasi diperlukan untuk memperkuat daya beli masyarakat miskin dan rentan sangat diperlukan. Hal ini dibutuhkan untuk menahan lonjakan inflasi, bertambahnya jumlah masyarakat miskin dan pengangguran akibat kebijakan tersebut.

Pengalaman Indonesia sejak 2004 telah melakukan 3 (tiga) kali penyesuaian harga yaitu pada 2005 (dua kali) dan 2008. Data masa lalu menunjukkan penyesuaian harga BBM bersubsidi akan meningkatkan inflasi dan kemiskinan bertambah. BPS mencatat ketika kenaikan harga BBM-bersubsidi dilakukan 2005 membuat inflasi menjadi 17,75%. Angka kemiskinan juga meningkat dari yang tadinya 15,97% pada 2005 menjadi 17,75% di tahun 2006. Lonjakan harga kebutuhan pokok akibat naiknya komponen biaya transportasi membuat angka inflasi dan kemiskinan bertambah besar. Biaya transportasi akan meningkat dan mendongkrak harga beras dan sejumlah komoditas pangan lainnya.