BPK Didesak Audit Harga Jual Pertamax - PERTAMINA DIMINTA PRODUKSI PERTAMAX BERKUALITAS

Jakarta – Persaingan harga bahan bakar khusus (BBK) yang tidak disubsidi negara kini makin ketat. Di pasaran, minggu ini harga dua BBK dari produsen berbeda yaitu Pertamax dari Pertamina dan Super produksi asing Shell berbanderol sama, Rp 8300 per liter. Apakah ini pertanda Pertamina menjawab tekanan sejumlah kalangan agar perusahaan BUMN migas itu dapat memenangkan persaingan dengan kompetitor?

NERACA

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies Marwan Batubara mengatakan, ketika regulasi distribusi bahan bakar minyak secara umum membuka kesempatan bagi perusahaan milik asing maka mau tidak mau Pertamina selaku tuan rumah mesti berani bersaing dengan pemain baru. Bahkan, dia menegaskan Pertamina juga harus memproduksi bahan bakar berkualitas namun tetap mempertimbangkan pricing atau tingkat harga.

“Kalau Pertamina ingin menang dalam persaingan bisnis dengan pom bensin asing, maka perusahaan minyak dan gas pelat merah tersebut harus membuat barang bagus tapi harganya lebih murah,” katanya kepada Neraca, Minggu (19/6). Dia menambahkan, masyarakat Indonesia memang cenderung sensitif pada harga walau segmentasi bahan bakar khusus pada golongan ekonomi menengah atas mengikuti spesifikasi mesin kendaraan bermotor.

Marwan juga menyinggung soal kualitas Pertamax dengan produk sejenis. Dari pengamatannya, mutu bahan bakar beroktan tinggi itu sejatinya sama dengan produk kompetitor sehingga seharusnya Pertamina bisa memanfaatkan kinerja efisisensi. “Dengan oktan 92 lainnya, sama bagus. Jadi seharusnya Pertamax lebih murah,” tegasnya.

Lebih jauh, dia mengingatkan tentang dugaan tekanan kepada Pertamina agar menetapkan harga jual lebih tinggi yang lantas menguntungkan penjualan bahan bakar di SPBU asing. Dia menolak adanya kekuatan besar di belakang Pertamina yang selalu mengharuskan Pertamax dijual lebih tinggi dan perusahaan itu tak kuasa untuk menolaknya.

Ke depan, Marwan juga mendesak transparansi di tubuh Pertamina karena mereka mengelola energi yang memperngaruhi hajat hidup orang banyak sekaligus kepentingan banyak pihak. Idealnya, audit dilakukan setiap semester dan bukan tiap tahun untuk menunjukkan keterbukaan kepada publik. “Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus masuk dan mengaudit keuangan Pertamina, terutama yang menyangkut kepentingan publik dalam penyediaan, BBM bersubsidi dan tabung Elpiji. Juga biaya produksi dan harga jual Pertamax,“ tandas dia.

Secara terpisah, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menilai perbedaan harga dipicu oleh tingkat efisiensi dan perbandingan marjin suatu perusahaan minyak. Selain itu juga bisa ditimbulkan dari volume penjualan yang sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar.

Namun pada dasarnya, ketika merujuk pada barang yang spesifikasinya setara maka keputusan konsumen dalam memilih memang lebih menentukan. “Kalau bicara soal perbandingan harga memang sangat miris sekali. Tetapi, nampaknya konsumen kita itu sudah cerdas semuanya sehingga mereka berhak memilih untuk kebutuhannya, dia bebas untuk menentukan akan memakai pertamaxs yang mana saja,” paparnya.

Lebih lanjut dia menegaskan, meski persaingan bahan bakar minyak nonsubsidi ini relatif transparan dan dapat diamati oleh publik, tetapi para operator distributor BBM jangan menjual produknya lebih dari harga pokok produksi. “Biarkan perbandingan harga ini merupakan suatu sistem murni kompetisi,” ujar Sudaryatmo.

Harus Kompetitif

Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI Satya Wira Yudha mendesak agar Pertamina meningkatkan efisiensi untuk menekan biaya operasional. Dia beralasan, jika tidak segera dilakukan efisiensi, maka Pertamina akan kalah dalam berkompetisi. “Bicara kualitas berarti harga juga harus kompetitif. Maka dari itu, efisiensi harus dijalankan,” tegas Satya.

Terkait perbedaan harga selama ini, menurut dia karena karena adanya satu komponen oktan dalam produk BBK milik Shell yang diimpor dalam jumlah besar dan kontrak jangka panjang. “Mereka punya long term contract untuk komponennya dengan perusahaan pengimpor. Sehingga harga jualnya bisa ditekan,” ujarnya.

Selain itu, pengalaman Pertamina yang sebelumnya lebih banyak menangani distribusi bahan bakar yang disubsidi yaitu Premium membuat pengalaman penyaluran BBK masih kalah dibanding Shell. “Kalau Pertamina dibilang tidak siap, ya wajar, karena belum terbiasa main di sektor non-subsidi. Selama ini kan selalu memasarkan bahan bakar subsidi,” kata anggota dewan itu.

Seperti dilansir Pertamina, harga BBM non-subsidi turun rata-rata Rp 50-100 per liter dari Rp 8400 menjadi Rp 8300 per liter. Banderol ini berlaku sejak Jumat 17 Juni lalu untuk wilayah Jakarta. Sedangkan untuk Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi, turun menjadi Rp 8.350 per liter.

Harga terbaru ini sama dengan produk bahan bakar nonsubsidi merk Super dari Shell. Bahkan, tingkat harga Shell ini merupakan penurunan sebesar Rp 100 per liter yang dilakukan pada Kamis, 16 Juni atau satu hari sebelum langkah penurunan oleh Pertamina. iwan/ardi/inung

Related posts