DKI Batalkan Pinjam Bank Dunia

Tak ingin didikte Bank Dunia, akhirnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan bantuan untuk program pengerukan sungai dan waduk melalui proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Bantuan dalam bentuk pinjaman lunak senilai US$ 139 juta dari total nilai proyek sebanyak US$ 190 juta. Sisanya, US$ 51 juta dibebankan ke APBD DKI Jakarta.

Awalnya, proyek itu dirintis oleh Gubernur Fauzi Bowo. Namun, bertahun-tahun pinjaman itu tak juga cair dengan berbagai alasan hingga berakhir masa  baktinya pada 2012. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menyatakan, prasyarat yang dipenuhi agar bantuan pinjaman itu cair terlalu susah. Pertama, lamanya proyek dibatasi hingga lma tahun.

Kedua, Pemprov DKI diwajibkan menjamin hak-hak warga bantaran kali dengan cara memberikan ganti rugi  berupa uang. Padahal, kebanyakan warga bantaran kali itu berstatus penduduk ilegal.

Wakil Gubernur  menuturkan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait pembatalan pinjaman dana dari Bank Dunia. \"Dalam surat itu, kami bilang pinjaman Bank Dunia terlalu susah. Jadi, kita tidak mau terusin,\" kata Basuki saat berada di  Balaikota DKI, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat,

Meski begitu, ujar Basuki, jika nantinya Kementerian menyetujui niat DKI, bukan berarti proyek itu juga dibatalkan. \"Program JEDI tetap dilanjutkan tapi menggunakan APBD DKI. Teknis pelaksanaannya juga sama,\" kata Basuki. 

Ke-13 sungai yang mengalir di wilayah Jakarta yang harus dikeruk karena sudah mengalami pendangkalan berpuluh-puluh tahun,  adalah Ciliwung, Cipinang, Pesanggrahan, Krukut, Mookervart, Grogol, Kalibaru Barat, Kali Baru Timur,  Sunter, Cakung, Angke, Kramat Jati, dan Buaran.  (saksono)