NERACA

Jakarta – Di “Negeri Kaum Bedebah” apa pun memang bisa terjadi. Termasuk di bidang pendidikan nasional yang notabene untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama kalangan generasi muda. Tengok saja pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 yang kisruh. Banyak kalangan menduga itu sebagai akibat dari pendidikan sudah dijadikan sebagai ‘lahan proyek’.

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan tak membantah sinyalemen tersebut. \"Terlihat jelas kisruh Ujian Nasional terjadi karena banyaknya oknum yang bermain di anggaran, dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi,\" jelas Ade kepada Neraca, Kamis.

Bagi Ade, kisruhnya Ujian Nasional karena ada kesalahan pengelolaan substansial maupun manajemen. “Ini bisa dilihat dari si penerima vendor yang mencetak lembar ujian, sudah beberapa tahun ini hanya itu-itu saja,\" tegas dia.

Lebih jauh lagi ada yang tidak beres dalam pembuatan lembar ujian, spesifikasi kertasnya tidak sesuai yang disepakati. “Intinya di sini saja sudah ada penyelewengan. Terlihat jelas ada yang ingin mengambil untung dari kertas ujian ini. Kami akan melakukan investigasi masalah kisruhnya UN”, tandas Ade.

Ade menambahkan, ini adalah sebuah kenyataan hancurnya dunia pendidikan Indonesia. Penyebabnya adalah adanya kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan visi pendidikan Indonesia. \"Inilah yang harus kita hadapi. Ketidakseriusan Menteri Pendidikan kita mengurusi dunia pendidikan. Kegagalan M Nuh dalam mengawal UN. Karena ini sudah merupakan rekayasa politik, dengan mengedepankan UN sebagai alat prosesnya,\" papar Ade

Ade menegaskan, Mendiknas Nuh tak hanya cukup dengan minta maaf. \"Dia harus mundur dari jabatannya,\" tandasnya.

Dia mengaku sulit membayangkan, bagaimana mungkin soal dan lembaran jawaban bisa terlambat datangnya sedangkan UN sudah dilaksanakan. Lebih parah lagi, lembar ujian bisa difotokopi bila kurang, lantas apa gunanya barcode sebagai tanda lembar jawaban asli? “Itu telah memperlihatkan kurangnya pengawasan dan memperlihatkan pelaksanaan UN lebih kepada tindakan menyelamatkan muka dari Kementerian terkait,\" tukas Ade.

Hal senada dipaparkan Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi. Menurut dia, kisruh UN yang terjadi di tahun ini membuktikan amburadulnya manajemen kementerian dan pemerintahan Indonesia di bidang pendidikan. “Padahal, 23 Januari sudah dilakukan lelang, kemudian 6-21 Maret tanda tangan kontrak. Tapi, ini kelihatannya DPR dan kementrian memang masalah karena yang diikutsertakan dalam pembicaraan mengenai menangnya lelang hanya dengan pihak pengepakan sementara perusahaan distribusinya tidak,\" ungkap Uchok kepada Neraca, Kamis.

Terjadinya kisruh penyelenggaraan UN pun, jelas Uchok, sebenarnya dilatarbelakangi karena pemerintah saat ini lebih sibuk mempersiapkan politik. Jadi, pihak yang bermain bukan hanya dari kementerian, namun juga pihak-pihak terkait termasuk perusahaan yang mengikuti tender.

“Arisan betul-betul ini, karena seperti diatur. Harga yang ditawarkan tinggi dan sudah mahal di paket tiga Ghalia Rp27 miliar, kemudian ditawarkan Rp22 miliar, dan Aneka Ilmu hanya Rp17 miliar. Tapi kenapa yang dimenangkan justru yang harganya tinggi, dan yang tidak menang tender yang sebenarnya menawarkan harga lebih murah juga tidak komplain,\" papar Uchok.

Seharusnya, sambung Uchok, kementerian bisa lebih profesional karena waktunya telah mencapai satu tahun, namun karena fokusnya tidak semata untuk meningkatkan kualitas, tapi lebih ke arah proyek. Karena itu, pelaksanaannya menjadi amburadul seperti ini. Jadi, jika tidak dapat membenahi kinerjanya, dia menilai ada baiknya UN dihapuskan karena hanya menjadi ajang untuk memungut keuntungan masing-masing pihak terkait.

Dengan kondisi seperti itu, Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri berpendapat bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan desentralisasi pencetakan soal ujian nasional dalam pelaksanaan yang akan datang. \"Dari kejadian keterlambatan penyelesaian dan pendistribusian naskah soal sudah banyak indikasi bahwa sentralisasi pengadaan soal UN tidak bisa dilakukan. Dengan demikian, saya pikir perlu desentralisasi. Serahkan kepada percetakan daerah tapi diawasi dengan ketat oleh berbagai pihak,\" katanya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, beberapa pemerintah daerah sudah menyatakan sanggup untuk melakukan pencetakan soal UN untuk sekolah-sekolah di wilayahnya masing-masing. \"Mereka memiliki perusahaan percetakan yang memadai. Jadi, ini sebenarnya soal kepercayaan dan pengawasan saja,\" ujarnya.