NERACA

Jakarta - Tantangan dunia perencanaan nasional ke depan akan semakin kompleks. Mulai dari desentralisasi otonomi daerah, demokratisasi dan tantangan ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2015. Hal tersebut menjadi sebuah momentum bagi Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) untuk lebih memperkuat kontribusinya bagi perencanaan pembangunan nasional. Profesi perencana penting dalam penyusunan tata ruang. Sehingga kebutuhan perencana yang berkualitas mutlak diperlukan. Hal tersebut disampaikan Dirjen Penataan Ruang Basoeki Hadimoelyono pada peringatan HUT IAP ke- 42, pekan lalu. Dalam perjalanannya, IAP telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada dunia perencanaan nasional. Diantaranya  menggagas dan terlibat secara aktif dalam penyusunan UU No 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang dan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Kontribusi lainnya adalah dalam hal memperjuangkan kelembagaan penataan ruang dalam pemerintahan serta turut mengembangkan pendidikan perencanaan wilayah dan kota.

Ketua IAP Imam Soedrajat mengatakan dalam lingkup nasional, tantangan perencanaan telah bergeser dari skala perencanaan makro kebijakan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Yakni kepada tataran yang lebih teknis dalam lingkup rencana detail pada skala kawasan. Hal ini ditandai dengan telah hampir selasainya penyusunan RTRW Nasional, RTRW Provinsi (persetujuan substansi 100%, telah diperdakan sebanyak 42.4%), dan RTRW Kabupaten (persetujuan substansi 99,2%, telah diperdakan 56,5%) dan RTRW Kota (persetujuan substansi 95,7%, telah diperdakan 61,3%). Tahap selanjutnya adalah pada skala Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh kawasan perkotaan dan kawasan strategis secara massif di seluruh wilayah Indonesia.

Namun praktik profesi perencana wilayah dan kota sampai saat ini ternyata belum memiliki dasar pijakan hukum legal formal yang jelas. Selama ini praktik profesi perencanaan dinaungi oleh UU Jasa Konstruksi. Padahal dalam praktiknya jasa profesi perencanaan jauh berbeda dari praktik jasa konstruksi. Dalam berbagai diskusi profesi IAP, kekurangsesuaian naungan praktik perencanaan sebagai sub dari jasa konstuksi selalu mengemuka, terakhir dalam Rakornas IAP 2013 yang diselenggarakan di Sentul pada 1-3 Februari 2013, suara para perwakilan IAP provinsi mempertegas kondisi ini. “Profesi perencana wilayah dan kota hingga kini belum memiliki pedoman dan kode etik seperti profesi dokter, wartawan dan sebagainya. Hingga kini masih berpedoman pada UU Jasa Kosntruksi. Padahal bidang perencana dan konstruksi berbeda,” ujar Bernardus Djonoputro, Sekjen IAP.

Peningkatan kompetensi profesi perencana menjadi sangat penting untuk diselenggarakan secara berkesinambungan untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan nasional ini. Kebutuhan terhadap tenaga perencana yang berkualitas tentunya harus dapat dipenuhi tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat profesi dan perguruan tinggi. Peningkatan kualitas profesi perencana Indonesia tidak hanya untuk menjawab tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Tetapi juga tantangan globalisasi dan regionalisasi, khususunya dalam lingkup ASEAN. Dengan diberlakukannya ASEAN Free Trade Area dan ASEAN Community pada tahun 2015, maka akan membebaskan (freeing up) tenaga profesional pada bidang tertentu dan mengijinkan mereka untuk pindah bekerja dalam dan antar negara ASEAN. Profesi perencana wilayah dan kota menjadi salah satu tenaga profesional yang menjadi bagian dari proses percontohan tersebut. [iqbal]