NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Edy Hermantoro menjelaskan bahwa pemerintah akan mempermudah perizinan bagi pengusaha yang ingin membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Hal ini lantaran sesuai dengan rencana pemerintah untuk segera mengkonversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). \"Nantinya izin bangun SPBG dari swasta akan dipermudah,\" ungkap Edy di Jakarta, Kamis (25/4).

Untuk itu, pemerintah akan bekerjasama dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Ia menjelaskan bahwa ada 30 SPBU Existing dengan prinsip kerjasama. Edy menjelaskan, untuk SPBU existing yang akan dibangun SPBG tidak memerlukan izin khusus. \"Kalau di katakan, ya izinnya hanya untuk mobile-nya saja, kayak truk-truk pembawa CNG dan LNG kan izinnya ke kita,\" jelasnya.

Edy mengungkapkan, sembilan SPBG yang akan dibangun pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) tidak perlu memerlukan izin karena menggunakan APBN. \"Enggak ada yang minta izin, karena kita kan enggak pakai uang anggaran ESDM,\" tutur Edy.

Adapun pasokan gas yang akan disalurkan ke SPBG-SPBG, dijelaskan Edy, digunakan melalui jaringan pipa PGN. \"Kalau gasnya kan lewat mana-mana, salah satunya bisa lewat pipa. Ini yang kepada konsumen ya, bisa lewat pipa, bisa juga lewat truk-truk itu yang nanti dibikin,\" tambahnya.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengungkapkan bahwa pemerintah akan menganggarkan dana sebesar Rp 430 miliar untuk pembangunan sejumlah SPBG di beberapa daerah di DKI Jakarta. Dana tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementrian Energi dan SUmberdaya Mineral (ESDM).

Pemerintah berencana membangun 50 SPBG baru di Jabodetabek dalam tahun 2013 ini. Dari jumlah itu, 40 diantaranya akan dibangun di DKI Jakarta. Selain akan dibangun di Jabodetabek, Pemerintah juga akan mengembangkan pembangunan SPBG di beberapa daerah lain seperti di sepanjang jalur Pantai Utara (Pantura) dan di jalur Sumatera. \"Untuk jalur Sumatera kita sudah menggandeng pihak Swasta yaitu Medco group,\" katanya.

Penggunaan bahan bakar gas (BBG) sejauuh ini baru digunakan oleh Trans Jakarta saja. Ia berharap, keberadaan SPBG ini nantinya bisa meminimalisir penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Bila sudah mulai beroperasi sedikit demi sedikit penggunaan BBM akan dikurangi, masyarakat pengguna kendaraan akan dialihkan menggunakan bahan bakar gas.

Menurutnya, pembangunan SPBG itu akan bertahap dilakukan disetiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Susilo juga mengaku pihaknya telah meminta kepada Pemerintah Derah (Pemda) DKI Jakarta untuk mempermudah perizinan pemasangan pipa-pipa gas.

Kurangi Ketergantungan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha CNG (BBG) Indonesia atau APCNGI, Danny Praditya mengatakan pihaknya sebagai pihak swasta berkomitmen untuk membantu Program Pemerintah konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). \"Ini menjadi program utama Pemerintah guna mengurangi ketergantungan minyak dunia,\" jelasnya.

Menurut Danny, program konversi yang sudah berkali-kali dicanangkan ini, belum juga terwujud secara masif dan terkesan jalan ditempat alias lambat hingga saat ini. \"Karena itu pemerintah perlu segera melakukan sosialisasi secara massive, supaya program konversi ini berhasil seperti program konversi elpiji. BBG ini seperti program bolak balik gagal,\" imbuhnya.

Ia meminta pemerintah agar memperhatikan harga ekonomis BBG yang selama ini diperdebatkan. Idealnya, menurut dia harga 60% dari harga BBM, itu harga keekonomisan. Pemerintah, sambung Danny, harus mengawasi betul kualitas koverter kit BBG yang digunakan oleh kendaraan. Selain itu dalam 3 tahun ke depan APCNGI akan membangun infrastruktur SPBG sebanyak 200 di seluruh Indonesia, Danny menjelaskan rencana kerjanya.

Ditambahkan, bila hal ini terwujud dan pemerintah memperhatikan, pihaknya akan memakai bahan lokal untuk penyediaan konverter kit, agar harganya dapat terjangkau oleh konsumen. Danny berharap keseriusan pemerintah melalui penyediaan infrastruktur penambahan SPBG untuk mengimbangi pihak swasta yang bersedia mendukung program konversi BBG tersebut. \"Terkait kenaikan harga premium bersubsidi, pemerintah merancang program konversi 25.000 kendaraan dari BBM ke BBG tahun 2012,\" imbuhnya.