BPK: Kemenkeu Jangan Banyak Blokir - Anggaran K/L

NERACA

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan mengimbau Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar tidak terlalu banyak memblokir atau istilahnya “membintangi” anggaran program-program Kementerian dan Lembaga (K/L). Anggota BPK Rizal Djalil, mengatakan imbauan tersebut berlaku khususnya bagi anggaran program yang setiap tahunnya sudah menjadi program rutin K/L.

\"Saya mengimbau supaya Kemenkeu untuk hal-hal (program) yang sudah jelas, jangan banyak “ilmu perbintangannya”,\" kata Rizal, seraya menyindir di Jakarta, Kamis (25/4). Dia mencontohkan, program-program rutin tersebut antara lain pencairan tunjangan sindikasi guru yang setiap tahunnya cair. Kemudian, anggaran bea siswa untuk mahasiswa di dalam negeri dan luar negeri. Pemblokiran anggaran tersebut, menurut Rizal, secara tidak langsung menghambat kinerja K/L dalam menyerap anggaran. Selain itu, masyarakat yang terkait juga dirugikan karena tidak mendapatkan haknya. \"Intinya, barang yang sudah pasti, dari tahun ke tahun jangan diblokir,\" tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian merangkap Menteri Keuangan, Hatta Rajasa mengatakan, pemblokiran anggaran Kementerian/Lembaga (KL) atau dikenal dengan istilah “dibintangi” seharusnya tidak terjadi. Menurut dia, hal ini justru menganggu penyerapan anggaran. \"Kita ingin agar “ilmu perbintangan” tidak lagi terjadi,\" ungkapnya. Hatta menilai, Kemenkeu perlu proaktif dalam melakukan koordinasi dengan K/L terkait. Terutama, lanjut dia, dalam hal administrasi pengajuan anggaran. \"Jajaran keuangan perlu proaktif jemput bola ke K/L untuk memberikan koordinasi agar belanja bisa dijalankan cepat dan tidak terjadi penumpukan di akhir tahun,\" jelas Hatta.

Namun, dia menegaskan tidak akan melupakan sisi governance yang selama ini sangat dijaga Kemenkeu di bawah kepemimpinan Agus Marto. Seperti diketahui pada tahun 2012, penyerapan anggaran K/L secara keseluruhan hanya mencapai 85%. \"Satu sisi, spending (pengeluaran) kita sangat perlu ditingkatkan, tapi sisi lain, governance kita tidakboleh ditinggalkan,\" ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hatta mengaku tidak akan mengeluarkan keputusan terkait Jembatan Selat Sunda (JSS). Menurut dia, persoalan tersebut akan ditangani oleh Menkeu definitif. \"Itu biar menteri yang baru saja tangani,\" cetus Hatta. Dia menyatakan dirinya hanya menjabat Menkeu sementara sehingga, tidak akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam waktu dekat.

\"Seluruh kebijakan itu sudah ditetapkan. Semua rencana kerja sudah ditetapkan. Demikian juga dengan matriks,\" jelasnya. Dia menilai saat ini yang perlu dilakukan adalah implementasi dan percepatan program-program yang sudah ditetapkan. \"Lakukan saja (just do it) dan percepat. Kita akan melaksanakan dan hanya melanjutkan berbagai macam kebijakan,\" ungkap dia. Hatta lalu mencontohkan, K/L yang banyak pos anggarannya bermasalah seperti Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, dia telah mengatur diadakannya rapat dengan Mendikbud dan pejabat terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. [ardi]

Related posts