NERACA

Jakarta – Sikap ngotot Indonesia ingin terlibat aktif dalam komunitas pasar modal Asia Tenggara (ASEAN Community) pada tahun 2015 dinilai sebagai hal yang dipaksakan. Kendati langkah ASEAN Connect menjadi langkah awal untuk mengintegrasikan pasar modal di kawasan itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) masih perlu menyiapkan regulasi dan infrastruktur untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Airlangga Hartarto, impian BEI yang ingin mengintegrasikan pasar modal dalam negeri dengan negara Asia Tenggara, dinilai belum siap. “Menurut saya, Indonesia belum siap saat ini, sehingga nggak usah memaksakan diri. Kecuali, sudah menjadi investment grade,” ujarnya di Jakarta, Minggu (19/6).

Menurut dia, keterlibatan Indonesia dalam pasar modal ASEAN yang dipaksakan akan mendatangkan kemudharatan ketimbang keuntungan yang diperoleh. Hal ini didasarkan, Indonesia akan banyak dirugikan karena suku bunga acuan dan nilai kurs mata uang dalam negeri lebih tinggi ketimbang negara ASEAN lainnya.

Hal senada juga disampaikan, guru besar FE Universitas Brawijaya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika. Dia menilai pesimis terkait rencana penyatuan bursa negara-negara Asia Tenggara. “Untuk merelisasikannya masih sangat jauh. Untuk 25 tahun ke depan pun belum tentu terwujud. Masih banyak persoalan mendasar seperti masalah internal negara dan masalah bersama negara-negara Asia Tenggara. Contohnya kemiskinan, ketimpangan sosial sesama negara anggota ASEAN, dan sengketa perbatasan. Inilah yang harus diselesaikan dahulu,”ujarnya.

Jika hal ini dipaksakan, maka Indonesia yang akan banyak dirugikan, karena kontribusi pasar modal Indonesia untuk membiayai korporasi hanya sekitar 15%. Perbankan mendominasi yaitu sebesar 80%, dan sisanya dari sektor keuangan lainnya seperti asuransi.

Kondisi ini berbeda dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ketiga negara ini tingkat keterlibatan publik di pasar saham tinggi. Contohnya Malaysia yang 30% UMKM-nya dapat pendanaan dari bursa, sedangkan di Indonesia masih kecil. “Kalau integerasi ini terjadi, merekalah yang bakal menikmati dan kita hanya jadi penonton,” tegas Erani.

Walau pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satu tertinggi di Indonesia, tingkat kualitasnya masih perlu ditingkatkan karena Indonesia hanya mengandalkan perdagangan non-tradable. Jadi, tambah dia, tidak akan berpengaruh untuk mendongkrak pertumbuhan.

Harmonisasi Regulasi

Sebelumnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) tengah  menyiapkan harmonisasi regulasi terkait masuknya Indonesia dalam komunitas pasar modal Asia Tenggara (ASEAN Community) di 2015. ASEAN Connect menjadi tahapan awal dalam integrasi pasar modal kawasan.

Ketua Bapepam-LK, Nurhaida, mengakui pihaknya telah menjadwalkan harmonisasi peraturan pada tiap-tiap negara. Ini penting agar jika terjadi dispute, seluruh stakeholder tidak dirugikan. "Nantinya (ASEAN Connect) akan mulai menjadwalkan, terkait peraturan, dan broker. Misal broker melakukan transaksi di bursa negara lain, harus dijelaskan. Jika dispute, bisa diselesaikan,"ujarnya.

Bapepam-LK juga melakukan pertemuan rutin dalam ASEAN Capital Market Forum, guna merancang harmonisasi peraturan antar bursa saham di negara kawasan. Sementara Direktur Utama BEI, Ito Warsito menambahkan, sinergi antar pasar modal Asia Tenggara telah dilakukan dalam bentuk ASEAN Star. Di sini terdapat 30 saham-saham berkapitalisasi besar di tiap negara dan kemudian satukan dalam satu situs.

Situs ini menjadi media pemasaran kepada investor institusi di luar Asia Tenggara. Langkah yang telah dilakukan April 2011 ini dipercaya akan efektif. "Ini lebih memperkenalkan emiten yang tercatat di bursa ASEAN sebagai aset class dan akan dilihat di luar ASEAN. Nilai aset Indonesia sama dengan Malaysia, US$ 400 miliar, Singapura US$ 700 miliar,"ungkapnya.

Kemudian, BEI bersama regulator pasar modal lain melakukan roadshow kepada investor institusi di luar Asia Tenggara. Kampanye yang dilakukan bersama sebagai komitmen masing-masing dalam mengintegrasikan pasar bursa di ASEAN. "Indonesia secara teknis akan join di ASEAN Connect di 2013. Perlu ada pengembangan teknologi dan yang penting, perlu ada prasyarat harmonisasi peraturan,”tegasnya.

Menurut dia, hal ini penting dilakukan karena akan sangat sulit transaksi lintas batas dan juga mengakomodasi persoalan transaksi timbale balik dan juga persoalan mekanisme penyelesaian pasar modal. iwan/ardi/bani