Kebijakan Dua Harga BBM Harus Dibatalkan - PERSIAPAN MASIH MENTAH, SPBU BELUM SIAP

NERACA

Jakarta – Rencana pemerintah menerapkan kebijakan dua harga (dual price) untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang bakal diberlakukan per 1 Mei 2013 terancam gagal akibat mentahnya persiapan, termasuk di dalamnya ketidaksiapan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjalankan program tersebut. Karena itu, kalangan pengamat mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana kebijakan tersebut.

“Pemerintah harus membatalkan rencana kebijakan dual price BBM bersubsidi ini dikarenakan persiapan yang tidak matang dan akan menimbulkan kerugian kepada rakyat Indonesia. Pemerintah jangan seolah-olah membuat kebijakan yang menguntungkan rakyat padahal merugikan. Ditambah lagi perencanaan kebijakan ini yang belum matang dan akan membuat mekanisme kontrol pengawasannya akan ribet untuk ke depannya. Semua perencanaan kebijakan ini belum terencana dengan baik sehingga harus dibatalkan,” kata pengamat perminyakan Kurtubi kepada Neraca, Rabu (24/4).

Belum diterimanya surat edaran, ujar Kurtubi, oleh para pengelola SPBU menandai mentahnya persiapan dari pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini. Kurtubi menjelaskan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini tidak mementingkan kepentingan rakyat, malahan akan merugikan masyarakat dengan banyaknya penyimpangan yang terjadi.

“Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang seakan-akan membela kepentingan rakyat, namun tanpa melakukan perencanaan yang baik dalam sisi infrastruktur maupun mekanisme pengawasannya. Percayalah, ini (rencana) itu akan sangat sulit bagi pemerintah untuk mengontrolnya,” jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah hampir pasti akan menerapkan kenaikan harga BBM untuk kendaraan pribadi dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 per liter, sementara untuk kendaraan roda dua dan angkutan umum yang tetap Rp 4.500 per liter pada 1 Mei mendatang. Perbedaan harga inilah yang dinilai bisa memicu penyalahgunaan dengan cara membeli BBM subsidi Rp 4.500, kemudian menjualnya dengan harga Rp 6.500 per liter.

Secara terpisah, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi mengatakan meskipun belum dapat surat dari pemerintah terkait dengan penetapan dua harga pada BBM bersubsidi, namun pihaknya telah siap untuk mensukseskan kebijakan pemerintah tersebut. \"Insya Allah siap. Saat ini, kita tinggal menunggu arahan dari pemerintah,\" ujarnya.

Bahkan dalam tahap pelaksanaannya, sebut Eri, tidak perlu persiapan khusus melaksanakan pemberlakuan dua harga. Karena pelaksanaanya tidak sulit. \"Untuk menginformasikan bisa dilakukan hanya dengan sign board atau baliho, tidak rumit,\" katanya.

Eri mengatakan, bila pemberlakuan dua harga dilakukan, pihaknya meminta penyesuaian margin penjualan BBM subsidi. \"Tentu kebijakan baru akan berimbas terhadap omset pengelola SPBU. Marginnya menjadi tipis,\" imbuhnya.

Di pihak lain, Sekretaris Perusahaan Lorena Grup Andy Proman Tambunan menyambut baik sistem dua harga untuk menjual BBM. Kalau subsidi angkutan umum dicabut, sebut Andy, baru menjadi masalah buat industri transportasi. Pasalnya, dia sangat percaya dengan diberlakukannya dua harga akan BBM akan ada perpindahan dari masyarakat yang biasa menggunakan mobil pribadi dan lebih memilih untuk menggunakan angkutan umum.

Lebih jauh dia meyakini tidaklah sulit untuk menerapkan kebijakan tersebut. Karena secara infrastruktur tidaklah terlalu rumit untuk diatasi. Hanya saja, perlu diawasi mengenai kedisiplinan SPBU itu sendiri. “Sistemnya mudah saja, tinggal lihat plat kuning berarti BBM subsidi, paling permasalahannya ada pada kedisiplinan SPBU itu sendiri. Umpamanya, ada saudara yang mengisi kendaraannya BBM subsidi, meski kendaraannya tak termasuk yang dapat jatah BBM subsidi,” tandas dia.

ahmad/bari/mohar/munib

BERITA TERKAIT

Kebijakan PT KAI Tidak Konsisten

Ada yang menarik jika melihat perbandingan akses keluar masuk di stasiun Cikini dan Gondangdia, dimana akses pintu Utara dan Selatan…

Niaga Komoditas - Indonesia Berpotensi Membawa Kebijakan Sawit Uni Eropa ke WTO

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pihaknya berpotensi untuk membawa kebijakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit yang dikeluarkan oleh…

Kemenperin Ukur Ratusan Industri untuk Siap Masuki Era 4.0

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu kesiapan sektor manufaktur nasional dalam memasuki era industri 4.0. Berdasarkan peta jalan Making…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KAMPANYE HITAM KELAPA SAWIT - Indonesia Siapkan 5 Sikap Tegas Hadapi UE

Jakarta-Pemerintah Indonesia akan menempuh segala cara untuk menentang rencana kebijakan Uni Eropa tersebut, bahkan akan membawanya ke forum WTO, jika…

JK: Pengawasan APIP Berhasil Jika Koruptor Makin Sedikit

NERACA Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tolok ukur keberhasilan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi lembaga pemerintah…

Iklim Investasi Sektor Industri Perlu Terus Dijaga

NERACA Jakarta – Pemerintah terus berupaya membuat kebijakan strategis untuk semakin menciptakan iklim investasi yang kondusif. Upaya ini salah satunya…