Tambah Modal, Lebih Baik BPD Laksanakan IPO - Konglomerasi Bank Daerah

NERACA

Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk menilai, adanya dugaan konglomerasi mengarah ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) sehingga bisa menjadi “pintu” bagi konglomerasi lain, khususnya asing, hal itu kembali ke masing-masing BPD. Pasalnya, bersedia atau tidaknya saham BPD dimiliki konglomerasi tergantung dari pemilik, dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda). Direktur Utama BPD Jatim, Hadi Sukrianto, mengatakan alangkah baiknya jika dalam mencari penambahan modal, BPD melaksanakan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Itu tergantung masing-masing BPD dan Pemda sebagai owner (pemilik). Apakah bersedia dibeli orang lain (konglomerasi) atau tidak. Tapi bagi saya yang terpenting daya bantu (melalui) IPO saja,” ungkap Hadi di Jakarta, Rabu (24/4). Menurut dia, untuk melakukan IPO bagi sebuah BPD memang merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa. Di satu sisi, kata Hadi, BPD harus menghadapi stakeholder di daerah, terutama DPRD, yang berfikiran kalau sudah IPO, maka pengawasan akan berubah. Artinya, tidak langsung murni kepada mereka. “Padahal kan sebenarnya tidak. Justru setelah IPO kita malah hati-hati dalam bekerja. Sisi lain, terkait dana daerah yang mungkin ada yang masuk ke “kantung” investor pihak ketiga, kemungkinannya bisa saja terjadi,” terang dia.

Lebih lanjut Hadi menuturkan, sejatinya, kalau melihat BPD pastinya kepentingan daerah harus diutamakan, karena semuanya harus kembali ke daerah, termasuk dividen. Pasalnya, dividen juga menambah kontribusi BPD di daerah. “Nah, kalau kita melihat BPD dibeli swasta, misalnya, apa mungkin bisa dikembalikan ke daerah secara utuh karena dia (swasta) juga ke tempat lain kan ekspansinya. Itu saja pertimbangannya,” jelas Hadi. Dia pun menegaskan, sebisa mungkin diupayakan supaya BPD tidak dibeli pihak ketiga, dan Pemda harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas di sana. “Pemda harus mayoritas. Tapi itu kembali ke Pemda-nya masing-masing, karena seperti Sulut dan Sulteng sudah dimiliki 30% (sahamnya) oleh CT Corp,” tukasnya.

Tak perlu khawatir

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Nazwar Nazir, mengatakan konglomerasi BPD memang perlu dikhawatirkan kalau Pemda masih mendominanasi. “Kalau Pemda mayoritas, tentu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ungkap dia kepada Neraca, kemarin. Perbankan daerah, lanjut dia, bisa berbahaya hanya jika pemilik mayoritas sahamnya bukan Pemda. Akan tetapi, apabila yang memegang itu pengusaha lokal tidaklah berbahaya. “Kan pegang BPD Sulut dan Sulteng CT Corp. Jadi tidak berbahaya. Visi daerahnya pun tidak akan berubah,” jelas Nazwar.

Namun begitu, dirinya menjamin BPD tidak akan menjadi pintu masuk pihak-pihak yang ingin mengumpulkan uang dari daerah. Kemudian juga tidak akan mempersulit akses keuangan untuk daerah setempat. Menurut Nazwar, Pemda sendiri tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Artinya, Pemda akan mempertahankan dominasi kepemilikannya. Satu-satunya motivasi pemda membagi kepemilikannya adalah agar bank daerah dapat menghimpun modal sehingga pergerakan bisnisnya bisa lebih leluasa. “Bank daerah dianggap begitu menarik oleh banyak pihak. Ini wajar saja, karena deviden dari bank daerah bisa 30%-40%, lebih tinggi dari bukan bank daerah. Dari 26 bank daerah yang ada di Indonesia. Hampir semuanya memberikan dividen seperti itu,” tandasnya.

Sebelumnya, dari sisi regulasi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Darmansyah Hadad, mengatakan penguasaan Mega Corpora atas dua BPD di Sulawesi tidak apa-apa lantaran tidak ada aturan yang mengatur tentang kepemilikan saham BPD di luar Pemerintah Provinsi (Pemrov) maupun Pemerintah Daerah (Pemda). “Akuisisi itu soal biasa. Siapa pun bisa melakukannya (akuisisi terhadap BPD), karena tidak ada aturannya. Tapi pemilik besar harus ada uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dahulu. Karena aturan kepemilikan bank ini kan sudah ada di Bank Indonesia (BI). Jadi, semua orang bisa masuk BPD,” ungkap Muliaman di Jakarta.[iqbal/ria]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

CIMB Niaga Serahkan Beasiswa #KejarMimpi

      NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) mengumumkan 50 mahasiswa dari 18 universitas…

Sejumlah Bank Daerah Tertarik Konversi Ke Syariah

      NERACA   Jakarta - Direktur Bisnis Komersil BRI Syariah Kokok Alun Akbar mengatakan sejumlah Bank Pembangunan Daerah…

Gaet Bank Mustika, FWD Life Luncurkan Asuransi Perancang Dana

    NERACA   Jakarta - PT FWD Life Indonesia (FWD Life) dan PT Mestika Dharma Tbk. (Bank Mestika) mengumumkan…