Tambah Modal, Lebih Baik BPD Laksanakan IPO - Konglomerasi Bank Daerah

NERACA

Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk menilai, adanya dugaan konglomerasi mengarah ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) sehingga bisa menjadi “pintu” bagi konglomerasi lain, khususnya asing, hal itu kembali ke masing-masing BPD. Pasalnya, bersedia atau tidaknya saham BPD dimiliki konglomerasi tergantung dari pemilik, dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda). Direktur Utama BPD Jatim, Hadi Sukrianto, mengatakan alangkah baiknya jika dalam mencari penambahan modal, BPD melaksanakan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Itu tergantung masing-masing BPD dan Pemda sebagai owner (pemilik). Apakah bersedia dibeli orang lain (konglomerasi) atau tidak. Tapi bagi saya yang terpenting daya bantu (melalui) IPO saja,” ungkap Hadi di Jakarta, Rabu (24/4). Menurut dia, untuk melakukan IPO bagi sebuah BPD memang merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa. Di satu sisi, kata Hadi, BPD harus menghadapi stakeholder di daerah, terutama DPRD, yang berfikiran kalau sudah IPO, maka pengawasan akan berubah. Artinya, tidak langsung murni kepada mereka. “Padahal kan sebenarnya tidak. Justru setelah IPO kita malah hati-hati dalam bekerja. Sisi lain, terkait dana daerah yang mungkin ada yang masuk ke “kantung” investor pihak ketiga, kemungkinannya bisa saja terjadi,” terang dia.

Lebih lanjut Hadi menuturkan, sejatinya, kalau melihat BPD pastinya kepentingan daerah harus diutamakan, karena semuanya harus kembali ke daerah, termasuk dividen. Pasalnya, dividen juga menambah kontribusi BPD di daerah. “Nah, kalau kita melihat BPD dibeli swasta, misalnya, apa mungkin bisa dikembalikan ke daerah secara utuh karena dia (swasta) juga ke tempat lain kan ekspansinya. Itu saja pertimbangannya,” jelas Hadi. Dia pun menegaskan, sebisa mungkin diupayakan supaya BPD tidak dibeli pihak ketiga, dan Pemda harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas di sana. “Pemda harus mayoritas. Tapi itu kembali ke Pemda-nya masing-masing, karena seperti Sulut dan Sulteng sudah dimiliki 30% (sahamnya) oleh CT Corp,” tukasnya.

Tak perlu khawatir

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Nazwar Nazir, mengatakan konglomerasi BPD memang perlu dikhawatirkan kalau Pemda masih mendominanasi. “Kalau Pemda mayoritas, tentu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ungkap dia kepada Neraca, kemarin. Perbankan daerah, lanjut dia, bisa berbahaya hanya jika pemilik mayoritas sahamnya bukan Pemda. Akan tetapi, apabila yang memegang itu pengusaha lokal tidaklah berbahaya. “Kan pegang BPD Sulut dan Sulteng CT Corp. Jadi tidak berbahaya. Visi daerahnya pun tidak akan berubah,” jelas Nazwar.

Namun begitu, dirinya menjamin BPD tidak akan menjadi pintu masuk pihak-pihak yang ingin mengumpulkan uang dari daerah. Kemudian juga tidak akan mempersulit akses keuangan untuk daerah setempat. Menurut Nazwar, Pemda sendiri tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Artinya, Pemda akan mempertahankan dominasi kepemilikannya. Satu-satunya motivasi pemda membagi kepemilikannya adalah agar bank daerah dapat menghimpun modal sehingga pergerakan bisnisnya bisa lebih leluasa. “Bank daerah dianggap begitu menarik oleh banyak pihak. Ini wajar saja, karena deviden dari bank daerah bisa 30%-40%, lebih tinggi dari bukan bank daerah. Dari 26 bank daerah yang ada di Indonesia. Hampir semuanya memberikan dividen seperti itu,” tandasnya.

Sebelumnya, dari sisi regulasi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Darmansyah Hadad, mengatakan penguasaan Mega Corpora atas dua BPD di Sulawesi tidak apa-apa lantaran tidak ada aturan yang mengatur tentang kepemilikan saham BPD di luar Pemerintah Provinsi (Pemrov) maupun Pemerintah Daerah (Pemda). “Akuisisi itu soal biasa. Siapa pun bisa melakukannya (akuisisi terhadap BPD), karena tidak ada aturannya. Tapi pemilik besar harus ada uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dahulu. Karena aturan kepemilikan bank ini kan sudah ada di Bank Indonesia (BI). Jadi, semua orang bisa masuk BPD,” ungkap Muliaman di Jakarta.[iqbal/ria]

BERITA TERKAIT

OJK Dorong BPD Lakukan Spin Off Unit Syariahnya

    NERACA   Pontianak - Direktur Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Kalimantan, M Nurdin Subandi mengatakan, sampai saat…

Bank Banten Dukung GPN Bank Indonesia

Bank Banten Dukung GPN Bank Indonesia NERACA Cilegon - PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten), selaku bank milik…

BPS: NPI Masih Defisit di Agustus 2018 - MESKI EKSPOR TUMBUH, LAJU IMPOR LEBIH DERAS

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data neraca perdagangan Indonesia (NPI) sepanjang Agustus 2018 mengalami defisit sebesar US$1,02 miliar, menurun sedikit…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

CIMB Group Jaring Talenta Bidang Digital

  NERACA   Jakarta - CIMB Group Holdings Berhad (CIMB Group) menyelenggarakan CIMB 3D Conquest, kompetisi yang bertujuan mendapatkan dan…

Persiapan Pertemuan IMF – World Bank Hampir Matang

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhur Binsar Pandjaitan mengatakan persiapan penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-World…

Mandiri Utama Finance Luncurkan Produk Syariah

      NERACA   Jakarta – Melihat potensi pasar yang besar, PT Mandiri Utama Finance (MUF) meluncurkan produk pembiayaan…