NERACA

Jakarta - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta penjelasan kepada Pemerintah, mengapa kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi terus jebol. DPR juga akan mempertanyakan bagaimana progres semua kebijakan pengendalian yang dibuat pemerintah selama ini. Mulai dari Peraturan Menteri (Permen) larangan penggunaan BBM Bersubsidi pada jenis kendaraan tertentu, hingga teknologi informasi yang dipakai. \"Ini baru bulan April. Tetapi kenapa sudah ada permintaan untuk menambah kuota BBM Subsidi,\" kata anggota Komisi VII DPR, Ismayatun kepada Neraca, Rabu (24/4). Dia mengatakan, DPR akan melihat sejauhmana kebijakan Pemerintah itu efektif. \"Intinya, kata dia, Pemerintah jangan terlalu mudah mengeluarkan kebijakan tanpa follow up yang benar.

Di tempat terpisah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Riau berpendapat, wacana Pemerintah dalam pengurangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dengan cara menaikkan harganya bagi masyarakat mampu telah menyebabkan disparitas harga. \"Kami rasa belum mengena ke akar masalah. Kalau harga itu diberlakukan, maka pasti akan menimbulkan gejolak karena terjadinya disparitas harga BBM bersubsidi,\" ujar Ketua YLKI Riau, Sukardi Ali Zahar, di Riau, Pekanbaru, kemarin.

Dia mengatakan, jika Pemerintah bersih keras tetap akan menerapkan dua versi harga berbeda yang satu Rp4.500 per liter dan yang lain Rp6.500-Rp7.000 per liter, pasti akan susah dalam pengawasan di lapangan seperti di Riau yang merupakan daerah perkebunan. Sebenarnya, lanjut dia, yang harus dilakukan Pemerintah bukan menaikan harga, tetapi mengurangi subsidi dengan pemberlakuan dua versi karena harga produksi BBM yang cenderung naik dan saat ini berada dikisaran Rp9.500 per liter.

\"Dalam Permen ESDM Nomor 1 tahun 2013 terhitung mulai 1 Maret 2013 melarang penggunaan solar bersubsidi untuk kendaraan pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Ini saja belum jelas penerapannya di lapangan. Saya rasa pemerintah cukup tahu dalam menyelesaikan permasalahan disparitas harga dan yang jelas kalau subsidi dihapuskan, kami kasihan dengan orang yang tidak mampu,\" katanya.

Sebagai informasi, dalam APBN 2013, Pemerintah dan DPR menetapkan kuota BBM Bersubsidi hanya sebesar 46 juta kiloliter (KL) per tahun. Namun Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memprediksi dengan tren kenaikan 20% per tahun, konsumsi  bisa meningkat hingga 53 juta KL. Kuota BBM Bersubsidi terus jebol sejak 2011. Bahkan tahun lalu, kuota jebol hingga dua kali, dari 40 juta kiloliter (KL) menjadi 44 juta KL, lalu meningkat kembali menjadi 45 juta KL.

Diajukan dalam APBN-P

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo, menjelaskan Pemerintah berencana menambah kuota BBM Bersubsidi di 2013. Bahkan dalam waktu dekat, jumlah kuota baru kemungkinan akan diajukan dalam rancangan APBN Perubahan (APBN-P) 2013. \"Kemungkinan (penambahan kuota ini) sih besar,\" papar Susilo. Namun sayangnya, dia enggan menuturkan berapa besaran kuota tambahan tersebut. Menurut Susilo. ini masih dihitung secara intensif dengan melihat aspek pertumbuhan ekonomi hingga industri kendaraan.

Hal senada juga dikatakan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Edy Hermantoro. Menurut dia, pada Mei 2013 mendatang pembahasan tambahan kuota akan dilakukan dengan Kementerian Keuangan. \"Kita lihat Januari, Februari hingga April ini, pertumbuhan permintaan seperti apa,\" jelasnya. Edy pun mengakui, setiap tahunnya, memang ada tren pertumbuhan konsumsi BBM Bersubsidi hingga delapan persen. Tetapi dirinya mengingatkan, upaya Pemerintah menggunakan teknologi juga diyakini bisa menekan tambahan kuota, sehingga tidak melebihi kapasitas.[mohar]