Wapres Akui Industri Kerajinan Terhambat

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Boediono menyoroti beberapa permasalahan krusial industri kerajinan Indonesia yang didominasi pengusaha kecil menengah. Menurutnya, salah satu masalah utama industri kerajinan adalah sulitnya para pengrajin mengakses modal dari perbankan. Boediono berharap seluruh pihak, termasuk pemerintah dapat menyusun langkah strategis agar persoalan itu dapat diatasi.

\"Harus kita akui industri kerajinan menghadapi sejumlah hambatan, antara lain akses permodalan bagi setiap level usaha mikro menengah. Insiatif pengrajin dan perbankan akan menyukseskan itu. Bimbingan pemerintah juga penting, yaitu membuat regulasi mendukung industri kerajinan Tanah Air,\" ujar Wapres dalam sambutannya di Jakarta, Rabu (24/4).

Wapres juga menyoroti masalah branding, teknik pemasaran, paten, dan pengembangan produk ramah lingkungan. Namun dia yakin, pengusaha lokal dapat menghadapi seluruh tantangan terkait pemasaran itu karena selama ini terbukti bisa bertahan meski krisis pernah melanda Indonesia.

\"Semakin ketat persaingan antar produk kerajinan di dunia terutama dalam hal harga, kualitas dan desain namun saya sangat yakin tantangan itu tidak akan menciutkan nyali pengrajin, malah itu akan mendorong pengrajin semakin kreatif memasarkan produk-produknya,\" kata Boediono.

Boediono menegaskan kerajinan menjadi salah satu bagian dari 14 lini industri kreatif yang menjadi unggulan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah akan mengupayakan supaya problem permodalan para pengrajin dapat ditangani segera.

\"Industri kerajinan merupakan 14 bidang industri kreatif yang potensial karena memberi sumbangan besar pada perekonomian negara. Kita harus menangani sungguh-sungguh hambatan tadi,\" tandasnya.

Kerajinan Indonesia seperti anyaman tikar, bordir, ukiran, dan kursi meja, saat ini dipasarkan ke 180 dengan negara tujuan utama ekspor adalah Amerika, Jepang, Inggris, Jerman, Australia, Prancis dan Belanda. Nilai ekspor kerajinan pun selalu meningkat di mana tahun lalu mencapai US$ 700 juta, dibanding 2011 sebesar US$ 660 juta. \"Apabila kita bisa mengatasi hambatan-hambatan tadi, industri kreatif bisa mencapai omzet puluhan triliun dalam waktu tidak terlalu lama,\" ujarnya yakin.

Belum Maksimal

Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengamini pernyataan Wakil Presiden Boediono yang menyebutkan bahwa industri kreatif Tanah Air belum mendapat dukungan maksimal perbankan. Berangkat dari kondisi ini, pemerintah ingin mengajak bertemu Bank Indonesia agar industri kreatif mendapat kelonggaran memperoleh pinjaman.

\"Industri kreatif itu selalu jadi masalah ketika butuh modal dari bank. Secara kriteria bank, mereka belum memenuhi persyaratan dari segi jaminan. Saya sudah melapor Presiden, kita harus bicara dengan Bank Indonesia agar industri kreatif diberi special treatment,\" ujarnya.

Menurutnya, Indonesia harus meniru langkah Korea Selatan dan Inggris yang sangat mendukung permodalan pelaku industri kreatif. Terbukti, dengan pinjaman yang mudah, lini usaha itu menjadi andalan dua negara tersebut. \"Di Korea Selatan dan Inggris, industri kreatif justru menjadi eksportir utama. Kita harus mengacu pada korsel dan Inggris,\" ungkap Hidayat.

Mantan ketua Kadin ini melihat, salah satu bantuan yang harus diberikan perbankan adalah kredit tanpa jaminan. Sebab, prinsip industri kreatif selalu mengandalkan kreativitas yang baru menghasilkan jika ide itu sudah diwujudkan. \"Industri kreatif itu mencipta, mengkreasi dulu, kemudian dia memproduksi, baru nanti setelah laku diproduksi besar-besaran. Itu harus di-back up capital, dia tidak bisa kasih jaminan,\" katanya.

Dari catatan Kementerian Perindustrian, industri kreatif tahun lalu menyumbang 7 % dari produk domestik bruto (PDB). Selain permodalan, hambatan lain yang harus dihadapi pelaku industri kreatif adalah perlindungan hak cipta.

Hidayat heran banyak pengrajin atau pelaku industri kreatif senang bila karyanya dibajak. Padahal itu akan merugikan mereka. \"Hasil-hasil kreativitas (pelaku usaha) belum bisa dilindungi hak paten, sehingga Kemenperin akan ikut membantu supaya paten desain mereka bisa didaftarkan. Masalahnya ada pada karakter pelaku usaha. Misalnya, di Bali itu kalau industri yang diciptakan ditiru, dia tidak komplain, padahal itu haknya dia,\" papar Hidayat.

Related posts