Hentikan Ekspor Gas - Infrastruktur Terbatas

NERACA

Jakarta - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan bahwa Indonesia harus segera menghentikan ekspor gas lalu fokus ke pembuatan pipa. “Gas itu harus digunakan untuk kepentingan dalam negeri dahulu lah. Kalau negara kaya sumberdaya alam (SDA), lalu diekspor itu namanya pemiskinan absolut. Kalau begitu, pakai saja gas domestik,” ungkap dia kepada Neraca, Selasa (23/4). Sementara anggota Komite BPH Migas, Qoyum Tjandranegara, menuturkan keterpaksaan ekspor tersebut lantaran Indonesia belum memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada karena terbatasnya infrastruktur. “Kalau tidak dibikin-bikin, ya, tidak akan ada infrastruktur,” tambahnya.

Banyak pihak, lanjut Qoyum, yang selalu meributkan masalah lifting minyak sekitar 30 ribu barel/hari. Tetapi tidak pernah ada yang meributkan sekitar 750 ribu barel ekivalen/hari gas bumi yang diekspor dengan harga yang murah dan sangat murah. Jumlah tersebut adalah setengah dari produksi gas bumi Indonesia. “Banyak yang mengatakan bahwa biaya infrastruktur gas bumi sangat mahal padahal investasi tersebut sangat kecil kalau dibandingkan dengan jumlah subsidi atau kehilangan devisa bagi Indonesia akibat tidak memaksimalkan penggunaan gas bumi yang lebih murah dibanding bahan bakar minyak,” jelas Qoyum.

Indonesia pada saat ini telah mempunyai infrastruktur gas bumi, baik untuk keperluan ekspor maupun domestik seperti Kilang LNG di Arun (Aceh), Bontang (Kaltim) dan Tangguh (Papua), kemudian jaringan pipa gas bumi untuk pupuk, listrik, industri, komersial, dan rumah tangga. Akan tetapi infrastruktur yang ada kurang memadai jika Indonesia ingin memaksimalkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. “Kebutuhan gas bumi yang paling besar berada di Pulau Jawa, sedangkan sumber-sumber gas bumi yang besar berada di luar Jawa. Saat ini yang telah terbangun jaringan pipa Trans Sumatera dan sebagian Jawa bagian barat,” kata Qoyum.

Untuk memenuhi kebutuhan gas bumi yang semakin besar dan mendesak, lanjut dia, diperlukan tambahan infrastruktur berupa pipa Trans Jawa yakni Bekasi-Gresik dan Kaltim-Jawa. Untuk memenuhi kebutuhan gas bumi di sektor transportasi perlu dibangun infrastruktur CNG (Compressed Natural Gas). Menurut perhitungan Qoyum, proyeksi investasi pipa transmisi dan LNG dalam jangka waktu 4 tahun yang dimulai dari tahun 2013 sampai 2016 adalah sebesar Rp51 triliun alias kurang dari Rp13 triliun setahun. Dengan investasi pipa-pipa tersebut, Indonesia dapat melakukan penghematan Rp135 triliun per tahun mulai 2017 mendatang. Penghematan-penghematan tersebut, menurut perhitungan Qoyum, adalah berasal dari penghematan devisa sebesar Rp55 triliun, penghematan biaya operasi Rp50 triliun, dan penghematan subsidi listrik Rp30 triliun per tahun. Perlu diingat pula, investasi infrastruktur gas bumi dilakukan oleh swasta/BUMN.

Kurang koordinasi

Indonesia menanggung risiko pengembalian utang investasi (luar negeri) namun jumlahnya jauh lebih kecil dari devisa yang bisa dihemat. “Sudah saatnya Indonesia memaksimalkan penggunaan gas bumi untuk keperluan domestik,” kata dia. Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto, mengakui bahwa persoalan gas yang terlalu banyak diekspor ini adalah karena kurang koordinasi di antara Pemerintah.

“Ini karena kita tidak mampu menetapkan prioritas dan membuat keputusan. Itu menjadi akar persoalannya. Saat kita konflik dengan PGN (Perusahaan Gas Negara), kita tidak bisa merumuskan kepentingan nasionalnya dimana. Kita kesulitan menetapkan kepentingan nasional,” jelas Panggah. Sedangkan Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo juga merasakan koordinasi yang minim di antara Pemerintah sendiri. “Kita harus punya policy yang jelas. Punya gas tapi tempatnya terpisah-pisah terpencil. Yang ada di tengah Masela, di Bintuni, di laut dalam. Sehingga meski gas nya ada, tapi industri itu di Jawa, di Pantura (pantai utara). Jadi gas supply ada, konsumen ada, tapi jauh-jauh, terpaksa dikirim pakai pipa. Itupun infrastrukturnya terlambat,” tandasnya. [iqbal]

Related posts