Pengelolaan SDA Terpadu Mutlak Diperlukan

NERACA

Jakarta - Pemenuhan kebutuhan dasar berupa penyediaan pangan, energi, dan air tetap menjadi tantangan besar yang sedang dan akan terus dihadapi manusia. Kebutuhan ini semakin bertambah jumlahnya seiring pertambahan penduduk, sehingga pengelolaannya juga harus terpadu. \"Kita butuh pengelolaan sumberdaya air (SDA) terpadu yang dalam pengelolaan tersebut memperhatikan aspek konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian SDA didukung oleh peran masyarakat serta data dan informasi sumber daya air yang akurat,\" jelas Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal SDA, Kementerian Pekerjaan Umum, Pitoyo Subandrio di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/4).

Konflik antarkabupaten, provinsi, dan negara juga dapat dicegah dengan pengelolaan SDA terpadu. Karena di Indonesia telah terjadi sengketa pengelolaan SDA yang terjadi antar daerah aliran sungai (DAS) atau wilayah sungai (WS), contohnya sengketa antara Subak Yeh Gembrong dan PDAM di Tabanan, perebutan sumber mata air antar desa di Garut, Jawa Barat, dan konflik pengelolaan sumber air untuk pariwisata antara 2 desa yaitu di perbatasan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Yang terbaru adalah konflik antara Pemerintah Kota Solo dan Pemerintah Kabupaten Klaten atas mata air Cokro Tulung. Penyebab konflik tersebut adalah karena tidak adanya kerja sama antar pemangku kepentingan dalam kawasan tersebut. Tanpa mengutamakan aspek pendayagunaan dan keberlangsungan sumber daya air itu sendiri.

Pitoyo mengharapkan dengan adanya tema HAD Tahun 2013 dapat menggugah kepedulian semua pihak agar bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Kerja sama pengelolaan SDA juga tidak hanya terbatas meliputi wilayah Indonesia saja mengingat kita memiliki lima sungai lintas negara yaitu satu WS berbatasan dengan Malaysia, 2 WS berbatasan dengan Timor Leste, dan 2 WS berbatasan dengan Papua Nugini. \"Saat ini sangat dibutuhkan sinergi semua pihak yang terlibat mutlak diperlukan sehingga pengelolaan SDA secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan dapat diwujudkan. Dan kerja sama yang dibutuhkan dapat berupa pengembangan wilayah berbasis Rencana Tata Ruang, melanisme kerjasama hulu dan hilir, pembebasan lahan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi, pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang cost-recovery dan pemenuhan target MDG’s,\" jelas Pitoyo. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Green Tax Mengawal Reklamasi SDA

Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, AR KPP Pratama Sorong *) Esensi perpajakan yang merupakan denyut nadi pembangunan saat ini sangat potensial…

Pergub Pembinaan Pengelolaan Rusun Menimbulkan Keresahan

Pergub Pembinaan Pengelolaan Rusun Menimbulkan Keresahan NERACA Jakarta - Ahli hukum, Razman Arif Nasution menilai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta…

Pemkot Palembang Tingkatkan Pelayanan Administrasi Terpadu

Pemkot Palembang Tingkatkan Pelayanan Administrasi Terpadu NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, berupaya meningkatkan Pelayanan Administrasi Terpadu…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Tetapkan Tarif Ojek Online Naik

  NERACA   Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah menetapkan biaya tarif ojek online. Tarif terbaru ini…

Ekonomi Terus Tumbuh, Easywell Targetkan Pasar Indonesia

    NERACA   Jakarta - Dilansir dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Ekonomi Indonesia tahun 2018 mengalami pertumbuhan…

6,4 Juta Liter BBM Diselewengkan

  NERACA   Jakarta – Badan Penyalur Hilir Migas (BPH Migas) melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM. Hasilnya, sejak 2016 hingga…