NERACA

Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai setidaknya ada dua aspek yang membuat titik temu antara perkebunan sawit dan tujuan dari moratorium hutan. Hal tersebut seperti dikemukakan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Gapki Tungkot Sipayung dalam Seminar Nasional Refleksi Dua Tahun Moratorium Hutan Indonesia di Jakarta, Selasa (23/4).

\"Perkebunan sawit telah memenuhi dua aspek yang menjadi tujuan dari moratorium hutan yang ada dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pembukaan Hutan dan Lahan Gambut. Jadi, ada dua titik temunya yaitu sisi ekologis dan sisi ekonomis,\" ungkap Tungkot.

Dia mengklaim dua hal inilah yang menjadi titik temu antara perkebunan kelapa sawit dan moratorium hutan. Untuk itu, menurut dia, moratorium izin hutan yang akan berakhir pada 20 Mei 2013 tidak perlu diperpanjang. Menurut data GAPKI, perkebunan kelapa sawit lebih banyak menyerap karbon dioksida sebesar 64,5%, lebih besar dibandingkan dengan hutan tropis yang hanya menyerap 42,4%. \"Jelas sesuai dengan tujuan konsep green,\" ujarnya.

Hutan tanaman industri, ujar Tungkot, di-replanting dalam 6-10 tahun. Sedangkan tanaman tahunan setelah 25 tahun. Menurut dia, hal tersebut sangat memenuhi kriteria hutan menurut Food Agriculture Organizatio (FAO). Dalam pelestarian plasma nutfah pun, hutan tanaman industri paling efektif dan efisien secara lintas generasi. \"Pada aspek ekonomi, industri persawitan merupakan salah satu lokomotif perekonomian Indonesia,\" katanya.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2010 menyebutkan daya penyebaran ekonomi kelapa sawit lebih besar dari satu. Industri sawit juga menyerap tenaga kerja sebanyak 6,7 juta orang dalam 2 juta unit usaha sawit tingkat nasional. \"Tidak termasuk hulu dan hilir,\" ungkapnya.

Sawit, menurut Tungkot, menghidupi usaha kecil menengah (UKM). Setiap 1.000 hektare tanaman kelapa sawit menghidupi 50-70 unit UKM dalam bidang penyuplai barang dan jasa. Sawit juga menghasilkan penerimaan negara dari bea keluar sepanjang tahun 2006-2012 sebesar Rp 30,73 triliun dan devisa negara sebesar 21,30% pada tahun 2012.

Ketua Umum GAPKI, Joefly J. Bahroeny mengatakan moratorium akan menghambat ekspansi industri kelapa sawit di Indonesia. \"Moratorium ini bisa menghambat ekspansi kelapa sawit Indonesia,\" katanya. Ia mengatakan, jika moratorium tersebut diperpanjang maka akan menjadikan perkembangan perkelapasawitan nasional mengalami kemandegan. Apalagi, ia berpendapat permintaan terhadap kelapa sawit terus meningkat seiring meningkatkan populasi penduduk dunia. Tak hanya itu, dia mengatakan moratorium juga bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap kelapa sawit Indonesia.

Saat ini, lanjut Joefly, Gapki hanya bisa mengambil sisi positif atas pemberlakuan moratorium tersebut untuk memperkuat kon-solidasi. \"Tapi, saya kira, pemerintah akan melihat dampaknya. Karena, bagaimanapun moratorium itu menghambat perkembangan kelapa sawit. Harapan kita, itu cukup sampai dua tahun hingga Mei 2013 nanti,\" ujarnya.

Lebih jauh Joefly mengatakan, industri sawit nasional mendukung penerapan standar perkebunan kelapa sawit berkesinambungan atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang disusun pemerintah dibandingkan Roundtable on Sustainable Palni Oil (RSPO). yaitu standar serupa yang dikeluarkan Uni Eropa. Menurutnya, ISPO disusun oleh pemerintah dan lebih memandang kepentingan industri sawit dalam negeri, sedangkan RSPO dibuat untuk kepentingan konsumen.

Picu Kerusuhan

Namun demikian, Direktur Eksekutif Sawit Watch Jefri Gideon mengatakan upaya moratorium adalah hal yang paling tepat untuk meredam banyaknya kerusuhan yang sebagian besar diakibatkan dari permasalahan lahan. \"Kalau moratorium diberhentikan akan semakin banyak kerusahan yang melanda di daerah-daerah sehingga bisa saja terjadi gelombang kerusuhan dimana-mana,\" ujarnya.

Jefri juga mengatakan saat ini sudah banyak pemain-pemain di industri kelapa sawit selain Indonesia dan Malaysia yang masih mendominasi. Akan tetapi kedepannya akan banyak negara-negara yang tertarik kepada industri ini. \"Perusahaan kelapa sawit di Indonesia harus menerapkan good agriculture practice agar nantinya bisa bersaing dengan negara penghasil kelapa sawit lainnya seperti Vietnam, Thailand, Kamboja, Papua maupun daerah Afrika Selatan,\" tambahnya.

Berdasarkan data Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha Direktoral Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian menjelaskan sekitar 59% dari 1.000 perusahaan kelapa sawit di seluruh Indonesia terlibat konflik dengan masyarakat terkait lahan. Konflik perusahaan sawit dan masyarakat terjadi di 23 provinsi dengan sekitar 591 kasus.

Ia mengatakan bahwa dampak sosial yang muncul dan paling signifikan akibat perluasan kebun sawit tadi adalah konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat adat/ lokal, petani dan buruh perkebunan sawit. \"Tak jarang konflik itu berujung pada kekerasan yang berakibat pada kriminalisasi bahkan  kematian,\" ujarnya.

Menurut dia, dengan perluasan perkebunan kelapa sawit juga merugikan tiga kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut yaitu masyarakat adat, petani plasma dan buruh. Para petani plasma diperlakukan tidak adil oleh perusahaan.