NERACA

Cirebon – Lambannya Pemkab Cirebon mengantisipasi permasalahan tingkat kerusakan lingkungan di area Jl. Kramat-Palimanan Kab. Cirebon, mendapat reaksi pelbagai pihak. Salah satunya, Ketua tim Advokasi warga sekitar Jl. Kramat-Palimanan, Agus Prayoga. Menurut dia, kerusakan itu akibat lambannya Pemkab Cirebon mengantisipasi permasalah. Disamping itu, tidak adanya rasa tanggung jawab pengusaha angkutan karena sering kali menggungkan kendaraan melebihi tonase.

“Persoalan ini semakin mengemuka, dan selalu dipendam selama bertahun-tahun. Imbasnya, kini masyarakat juga yang merasakan dampaknya. Mulai masalah limbah, debu serta rusaknya jalan. Pertanyaannya,  kenapa sampai saat ini Pemkab Cirebon terkesan tutup mata,” kata Agus, kepada Harian Ekonomi NERACA di Cirebon, Minggu (19/6).

Agus mengaku kecewa dengan sikap Pemkab Cirebon itu, yang terkesan tidak ada usaha untuk menyelesaikannya. Agus juga mengaku heran, karena di wilayah tersebut, ada beberapa anggota DPRD yang bermukim di wilayah itu. Seharusnya lanjut Agus, anggota dewan tersebut respon, dan lebih mengetahui persoalan sebenarnya.

“Kalau tidak salah ada lebih dari 2 orang anggota dewan Kab. Cirebon yang rumahnya berada di sekitar Jl. Kramat-Palimanan. Anehnya, kok mereka diam saja. Setelah saya tanyakan, mereka selalu bilang masih mengadakan koordinasi. Lalu sampai kapan masyarakat harus menerima imbas dari lingkungan yang rusak ini,” ungkap Agus.

Sementara Supirman, anggota DPRD Kab. Cirebon dari Fraksi Hanura  berpendapat, dinas tekhnis terkait harus bertangung jawab dengan permasalah tersebut. Menurut dia, wajar saja kalau masyarakat melakukan class action, karena hak-hak mereka untuk dapat hidup layak, terganggu.

Supirman pun  mempertanyakan anggaran pemeliharaan jalan oleh Binamarga Kab. Cirebon tahun lalu  mencapai Rp. 11 miliar. Rusaknya Jl. Kramat-Palimanan, lanjut dia, diduga ada ketidak beresan dalam pengelolaan anggaran di Binamarga.

Supirman juga menyesalkan pihak Binamarga Kabupaten Cirebon, yang sampai saat ini tidak pernah memberikan data base masalah jalan. Data base tersebut akunya, sangat membantu karena untuk melihat sampai sejauh mana tingkat kerusakan jalan, serta jalan-jalan mana saja yang harus diperbaiki.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Binamarga Kabupaten Cirebon. Beberapa pejabat teras di Dinas Binamarga setempat, enggan mengangkat telepon selulernya.