Tidak mudah untuk menjelaskan hubungan antara korupsi dan kemiskinan. Pasalnya, hubungan antara keduanya bukan bersifat \"langsung\". Korupsi memiliki konsekuensi langsung terhadap sejumlah faktor tata kelola pemerintahan dan perekonomian, yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan.

Menurut studi Eric Chetwynd, Frances (2003) dalam bukunya berjudul \"Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature\", terungkap bahwa korupsi tidak bisa langsung menghasilkan kemiskinan. Namun, korupsi memiliki dampak terhadap kemiskinan melalui tahapan terlebih dahulu mempengaruhi faktor pertumbuhan ekonomi.

Ini berarti meningkatnya korupsi secara langsung mengurangi investasi dalam perekonomian, menciptakan distorsi pasar, merusak kompetisi, serta menimbulkan inefisiensi yang diindikasikan dengan meningkatnya ekonomi biaya tinggi dalam kegiatan usaha, serta meningkatkan ketidakadilan dalam hal pendapatan, yang pada akhirnya akan memperparah kemiskinan.

Baik secara teori ekonomi maupun bukti empirik menunjukkan, bahwa terdapat hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena menyebabkan berkurangnya investasi dari dalam dan luar negeri, menjalankan berbagai pungutan yang melemahkan kewirausahaan, menurunkan kualitas infrastruktur, mengurangi pendapatan pajak, menguntungkan para rent-seeker ketimbang pengusaha sejati, serta merusak keseimbangan komposisi bagi alokasi anggaran bagi publik.

Selain membatasi pertumbuhan ekonomi, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa korupsi juga meningkatkan kesenjangan pendapatan. Karena korupsi menciptakan distorsi bagi perekonomian, termasuk kerangka kebijakan serta hukumnya yang mengakibatkan sekelompok masyarakat tertentu memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan  kelompok lainnya.

Bukan hanya itu. Korupsi juga menyebabkan distribusi yang tidak adil dari sumber daya maupun berbagai jenis pelayanan. Bagi masyarakat kelas bawah, korupsi menyebabkan mereka harus membayar proporsi yang lebih besar dari penghasilan mereka untuk menyuap, ketimbang proporsi yang dikeluarkan oleh masyarakat kelas atas.

Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan penghasilan merupakan hal yang penting, karena keduanya menghubungkan antara korupsi dan kemiskinan. Berbagai studi menunjukkan bahwa tidak adanya pertumbuhan ekonomi meningkatkan kemiskinan. Sebaliknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan produk domestik bruto (PDB) seringkali membawa dampak pada peningkatan pendapatan kaum miskin.

Meski demikian, distribusi pendapatan menjadi faktor mediasi yang amat penting diperhatikan, mengingat pertumbuhan ekonomi belaka tidak serta-merta membawa keuntungan bagi kaum miskin. Tata kelola pemerintahan yang lemah juga meningkatkan kemiskinan melalui pembatasan pertumbuhan ekonomi, karena ketidakmampuannya untuk mengawasi korupsi.

Sebaliknya saat masyarakat menganggap sistem sosial yang mereka miliki tidak dapat dipercaya dan tidak adil, mereka tidak akan merasa memiliki insentif untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang produktif.  Jadi, benar bahwa korupsi memang memperparah dan mendorong terjadinya kemiskinan, namun polanya tidak sederhana, melainkan kompleks karena mencakup sejumlah faktor dalam perekonomian dan tata kelola pemerintahan.