Korupsi vs Kemiskinan

Tidak mudah untuk menjelaskan hubungan antara korupsi dan kemiskinan. Pasalnya, hubungan antara keduanya bukan bersifat \"langsung\". Korupsi memiliki konsekuensi langsung terhadap sejumlah faktor tata kelola pemerintahan dan perekonomian, yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan.

Menurut studi Eric Chetwynd, Frances (2003) dalam bukunya berjudul \"Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature\", terungkap bahwa korupsi tidak bisa langsung menghasilkan kemiskinan. Namun, korupsi memiliki dampak terhadap kemiskinan melalui tahapan terlebih dahulu mempengaruhi faktor pertumbuhan ekonomi.

Ini berarti meningkatnya korupsi secara langsung mengurangi investasi dalam perekonomian, menciptakan distorsi pasar, merusak kompetisi, serta menimbulkan inefisiensi yang diindikasikan dengan meningkatnya ekonomi biaya tinggi dalam kegiatan usaha, serta meningkatkan ketidakadilan dalam hal pendapatan, yang pada akhirnya akan memperparah kemiskinan.

Baik secara teori ekonomi maupun bukti empirik menunjukkan, bahwa terdapat hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena menyebabkan berkurangnya investasi dari dalam dan luar negeri, menjalankan berbagai pungutan yang melemahkan kewirausahaan, menurunkan kualitas infrastruktur, mengurangi pendapatan pajak, menguntungkan para rent-seeker ketimbang pengusaha sejati, serta merusak keseimbangan komposisi bagi alokasi anggaran bagi publik.

Selain membatasi pertumbuhan ekonomi, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa korupsi juga meningkatkan kesenjangan pendapatan. Karena korupsi menciptakan distorsi bagi perekonomian, termasuk kerangka kebijakan serta hukumnya yang mengakibatkan sekelompok masyarakat tertentu memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan kelompok lainnya.

Bukan hanya itu. Korupsi juga menyebabkan distribusi yang tidak adil dari sumber daya maupun berbagai jenis pelayanan. Bagi masyarakat kelas bawah, korupsi menyebabkan mereka harus membayar proporsi yang lebih besar dari penghasilan mereka untuk menyuap, ketimbang proporsi yang dikeluarkan oleh masyarakat kelas atas.

Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan penghasilan merupakan hal yang penting, karena keduanya menghubungkan antara korupsi dan kemiskinan. Berbagai studi menunjukkan bahwa tidak adanya pertumbuhan ekonomi meningkatkan kemiskinan. Sebaliknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan produk domestik bruto (PDB) seringkali membawa dampak pada peningkatan pendapatan kaum miskin.

Meski demikian, distribusi pendapatan menjadi faktor mediasi yang amat penting diperhatikan, mengingat pertumbuhan ekonomi belaka tidak serta-merta membawa keuntungan bagi kaum miskin. Tata kelola pemerintahan yang lemah juga meningkatkan kemiskinan melalui pembatasan pertumbuhan ekonomi, karena ketidakmampuannya untuk mengawasi korupsi.

Sebaliknya saat masyarakat menganggap sistem sosial yang mereka miliki tidak dapat dipercaya dan tidak adil, mereka tidak akan merasa memiliki insentif untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang produktif. Jadi, benar bahwa korupsi memang memperparah dan mendorong terjadinya kemiskinan, namun polanya tidak sederhana, melainkan kompleks karena mencakup sejumlah faktor dalam perekonomian dan tata kelola pemerintahan.

BERITA TERKAIT

Caleg DPR Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat - Angka Kemiskinan Siak Tinggi

  NERACA   Siak – Angka kemiskinan di Kabupaten Siak Provinsi Riau mencapai 93.800 ribu. Padahal, Kabupaten Siak mempunyai kekayaan…

Korupsi dan Transaksi Bursa

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Perdagangan bursa di awal tahun 2019 mencetak IHSG…

Dosen: Perlu Rencana Kongkrit Berantas Korupsi

Dosen: Perlu Rencana Kongkrit Berantas Korupsi NERACA Depok - Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Vishnu…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Waspadai Praktik Politik Uang

Pelaksanaan Pemilu dan Pileg yang bersamaan pada 17 April 2019 akan menjadi perhatian apparat keamanan, khususnya Polri. Kapolri Jenderal Pol…

Tekan Defisit Migas

Meski Gubernur BI Perry Warjiyo meyakini inflasi akan tetap terkendali tahun ini yang diprediksi berada di bawah 3,5%, ini tentu…

Produktivitas Utang Negara

Persoalan utang luar negeri Indonesia tidak terlepas dari perjalanan siklus kepemimpinan dari masa ke masa. Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya kini menanggung…