NERACA

Jakarta – Pasar Indonesia kini tengah dibanjiri produk tak layak edar alias barang abal-abal. Jumlahnya pun tak sedikit. Ratusan jenis produk, bahkan ribuan. Ada yang merupakan produk lokal, tapi lebih banyak produk impor. Di antara barang abal-abal yang masuk kategori ilegal itu terdapat barang yang melanggar ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, produk yang tak bergaransi, label bermasalah, produk yang membahayakan kesehatan, bahkan barang-barang palsu.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan bahwa barang palsu yang beredar di pasaran sangat sulit untuk dihilangkan. “Elektronik, telepon, macam-macam barang konsumtif itu lolos-lolos saja dari tahun ke tahun tetap ada,” kata Natsir kepada Neraca, Senin (22/4).

Menurut dia, pemerintah sudah cukup berupaya dengan membuat standardisasi produk yang bisa masuk ke Indonesia. “Peraturan Menteri Perdagangan tentang Importir juga sudah baik. Tetapi memang sulit sekali menghilangkan barang-barang palsu itu,” jelas dia.

Barang-barang palsu tersebut, disinyalir Natsir, kebanyakan adalah barang-barang dari luar Indonesia, terutama China. Barang-barang palsu buatan Indonesia tidak begitu tampak di pasaran, mungkin kalah dari segi harga.

Apalagi, sambung Natsir, faktor harga sangat berpengaruh terhadap konsumen Indonesia. “Daya beli masyarakat terhadap produk-produk bermerk asli itu kurang. Pada umumnya, daya beli masyarakat kita lebih cocok ke barang-barang palsu atau KW, jadi memang kebutuhannya besar,” tandasnya.

Terkait hal ini, Senin (22/4), Kementerian Perdagangan merilis penyitaan terhahap 100 barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Barang-barang sitaan tersebut ditemukan sejak periode Januari hingga Maret 2013, berupa ban, handphone, DVD player, helm, pakaian, televisi dan produk elektronik lainnya.

Dari 100 produk itu, 28% di antaranya melanggar ketentuan SNI Wajib, 38% berkaitan dengan garansi, 24% berkaitan dengan label, dan 10% lagi yang tidak sesuai. Dari total produk sitaan itu, 47% adalah barang elektronik, 15% produk sparepart (suku cadang) dan 9% adalah tekstil dan produk tekstil, dan 7% alat rumah tangga.

Celakanya, dari 100 barang tersebut, 64% adalah barang impor, sedangkan 36% produk lokal. Barang impor abal-abal yang paling banyak berasal dari China, 2 barang dari Jerman dan Jepang. Ironisnya, persebaran barang-barang tersebut cukup merata, mulai dari Jakarta, Bandung, Solo, Dumai, Medan, dan di Tanjung Pinang, Gorontalo dan beberapa kota besar lainnya.

Data tersebut seperti menggenapi peredaran barang palsu, ilegal, dan abal-abal yang membanjiri pasar domestik di perode sebelumnya. Di awal tahun lalu saja, Kemendag menemukan 304 kasus barang tak layak edar. Masih di tahun yang sama, tak kurang dari 950 item produk makanan tanpa izin edar dan kosmetika mengandung bahan berbahaya sebanyak 9.000 pieces ditemukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

“Untuk pengawasan barang beredar kami tidak bisa sendiri,harus bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Bea Cukai, Badan POM dan Polri,” kata Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Nus Nuzulia Ishak menjawab pertanyaan mengenai upaya pemerintah memberantas maraknya peredaran barang bermasalah.

Selain mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut, Nus Nuzulia juga memaparkan kondisi pasar Indonesia yang sangat terbuka lebar memang sangat rentan untuk masuknya produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. “Produk-produk pangan dan non-pangan yang beredar dan tidak sesuai dengan ketentuan didominasi dari tiga negara. Didominasi dari Singapura dan Malaysia untuk pangan, dan non-pangan (elektronika) didominasi dari China,\" ujarnya, kemarin. iqbal/iwan/munib