Kesepakatan APEC Perparah Krisis Iklim - Hari Bumi Internasional 22 April

NERACA

Jakarta - Indonesia for Global Justice (IGJ) mengecam rendahnya komitmen negara-negara yang tergabung di (Asia-Pacific Economic Cooperation) atau Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik dalam upaya mencegah dan mengurangi dampak buruk perubahan iklim.Padahal, kerja sama ekonomi regional memiliki tanggung jawab besar guna mengurangi beban pelepasan emisi karbon di atmosfer. Sebelumnya, pada 7-21 April 2013 di Surabaya, Jawa Timur berlangsung pertemuan tingkat Menteri APEC atau disebut Minister Responsible for Trade (MRT) APEC. Salah satu kesepakatan negara-negara APEC adalah untuk mendorong dilanjutkannya Putaran Doha dalam perundingan di WTO Desember 2013 mendatang. Melalui Putaran Doha, APEC bersepakat untuk memperluas liberalisasi perdagangan dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan.

\"Kesepakatan di Surabaya adalah kado buruk Peringatan Hari Bumi tahun ini. Sebab, perluasan kerjasama perdagangan yang didorong oleh APEC justru akan memperparah krisis iklim.Terdapat hubungan erat antara perdagangan dan tingkat polusi.Seperti yang terjadi di Amerika Serikat, emisi yang dikeluarkan mengalami kenaikan semenjak resesi ekonomi terjadi di tahun 2008,” kata Direktur Eksekutif IGJ, M Riza Damanik, dalam keterangan tertulis yang diterima Neraca, Senin (22/4). Menurut dia, dengan kenyataan bahwa dua negara anggota APEC, yakni China dan Amerika Serikat (AS) adalah emitor terbesar di dunia, maka sudah semestinya Forum APEC mengambil tanggung jawab besar untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan perdagangan dan investasi. “Bukan sebaliknya memfasilitasi mobilisasi bahan mentah dan sumber daya alam dari Negara berkembang kenegara-negara industri dengan mendukung kebijakan WTO,” tandas Riza.

Dia juga menilai Pertemuan Tingkat Menteri APEC tersebut berpotensi memperparah defisit perdagangan nasional Indonesia. Alasannya, konektivitas APEC memang sengaja dimaksudkan untuk memperluas liberalisasi perdagangan di kawasan ini. “Kerangka kerja konektivitas kawasan ekonomi APEC adalah dimaksudkan untuk memperluas liberalisasi perdagangan di Kawasan Asia Pasifik dan memuluskan proposal Trade Facilitation pada Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO Desember mendatang,” ujarnya.

Riza menjelaskan, berdasarkan laporan Supply Chain Connectivity Initiative APEC 2009 menyebut bahwa Konektivitas APEC adalah untuk memperlancar arus perdagangan di kawasan yang dinilai akan menstimulasi pertumbuhan perdagangan hingga US$ 21 miliar per tahun. “Pengalaman agenda integrasi ekonomi ASEAN sebelumnya, justru menyebabkan neraca perdagangan Indonesia cendrung mengalami defisit. Pada semester I 2013 ini saja sudah tercatat defisit sebesar US$ 402,1 Juta. Dengan logika yang sama, agenda Konektivitas APEC akan memperparah defisit perdagangan Indonesia,” kata Riza, menambahkan.

Oleh karena itu, IGJ mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak ceroboh mendorong dan menyepakati agenda Konektivitas APEC yang notabene hanya akan memperlancar masuknya berbagai produk impor ke Indonesia. Pemerintah seharusnya dapat fokus melindungi keberlanjutan ekonomi nasional dengan membatasi keterlibatan investasi asing dalam ekonomi produktif rakyat. Sebagai informasi, Forum APEC akan merealisasikan tujuan Bogor (the Bogor Goals) yang dilakukan dengan integrasi ekonomi secara regional dan diharapkan terbangunnya konektivitas diantara negara-negara ekonomi APEC sehingga mampu memfasilitasi perdagangan dengan membangun infrastruktur yang dibutuhkan. [munib]

BERITA TERKAIT

Kenaikan Gaji PNS Dipastikan April 2019

  NERACA Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pencairan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) 2019 akan…

Hari Penyakit Langka Sedunia - Prodia Gelar Cek Genetik CMA Bagi Komunitas IRD

NERACA Jakarta – Sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada dunia kesehatan, PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) memberikan…

Wakil Ketua MPR - Indonesia Krisis Tokoh yang Bisa Jadi Tuntunan

Mahyudin Wakil Ketua MPR Indonesia Krisis Tokoh yang Bisa Jadi Tuntunan  Jakarta - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan saat ini…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Indonesia Masih Butuh Sistem Birokrasi Lebih Cepat

  NERACA   Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dalam menghadapi dunia persaingan dewasa ini, Indonesia membutuhkan sistem birokrasi…

Empat Dana Abadi akan Tersaji di 2020

  NERACA   Jakarta - Kantor Staf Kepresidenan menyebutkan Indonesia akan memiliki empat jenis dana abadi untuk berbagai kebutuhan mulai…

Produk Unggulan Taiwan Siap Dipamerkan

    NERACA   Jakarta – Setiap tahunnya, Taiwan selalu menyelenggarakan kompetisi yaitu Taiwan Excellence Awards yang mana produk lokal…