NERACA

Jakarta - Neraca perdagangan Indonesia (NPI) dengan China terus mengalami defisit. Pada 2012, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa total perdagangan Indonesia-China mencapai US$51,1 miliar dengan dengan nilai ekspor sebesar US$21,7 milliar dan impor sebesar US$29,4 miliar. Artinya, NPI dengan China mengalami defisit sebesar US$7,7 miliar. Meskipun perdagangan Indonesia-China mengalami defisit, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan berharap agar Negeri Tirai Bambu tersebut dapat meningkatkan kerja sama yang komprehensif. Hal tersebut dikemukakan Gita saat bertemu dengan Menteri Perdagangan China, Gao Hucheng di sela-sela pertemuan APEC MRT di Surabaya, Jawa Timur.

\"Kerja sama dimaksud bisa dilakukan dalam bidang investasi dan peningkatan kapasitas yang dilandaskan pada hubungan kerja sama jangka panjang,\" kata Gita dalam keterangan resmi yang diterima Neraca, Senin (22/4). Sementara itu, Pemerintah China menyampaikan bahwa mereka akan terus berusaha untuk meningkatkan kerja sama di bidang infrastuktur, telekomunikasi dan keuangan.

Dalam kerangka kerja sama multilateral, kedua Menteri Perdagangan saling mendukung agenda pada WTO MC9 di Bali. Mendag Gita mengharapkan peran penting China untuk dapat menjembatani perbedaan posisi negara maju dan berkembang dalam menghasilkan Paket Bali: paket Early Harvest, fasilitas perdagangan dan paket negara-negara kurang berkembang.

Seperti diketahui, Indonesia sudah meneken perjanjian dengan China yaitu ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA). Perjanjian tersebut merupakan perjanjian perdagangan bebas yang bertujuan mewujudkan keseimbangan dalam perdagangan (balance of trade). Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menilai jika ternyata dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut justru merugikan, maka perjanjian tersebut bisa dihentikan. Hatta menegaskan, pemerintah bisa mengajukan keberatan bila merasa dirugikan akibat perjanjian bebas tersebut tanpa harus menunggu keberatan dari pelaku industri.

“Tak perlu menunggu ada pukulan terhadap sektor industri baru kita melakukan itu.” tegas Hatta yang kini menjadi Plt Menteri Keuangan menggantikan Agus Martowardojo yang dipinang untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI). Sejak pemberlakuan ACFTA pada 1 Januari 2010 lalu, pelaku industri lokal mengaku terhimpit oleh serbuan produk China. Dalam survei ditemukan adanya praktik dumping puluhan produk impor China. Dari 190 barang impor China, sebanyak 38 produk diantaranya harga jualnya di Indonesia lebih murah dibanding harga jual di pasar domestik mereka.

Atas temuan ini, Menko Perekomonian telah meminta tim anti dumping lintas kementerian menyelidiki praktik tersebut. Evaluasi itu mencakup antara lain apakah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan maupun terjadi defisit perdagangan dengan China. “Kalau terjadi defisit pada satu negara, misalkan kita, China harus menyetop atau mengimbangi agar terjadi balances,\" ucap dia. Survei Kementerian Perindustrian di 11 kota besar juga menunjukkan ada lima sektor industri yang terpukul atas implementasi perjanjian tersebut. Ke lima sektor itu yakni elektronik, furnitur, logam dan produk logam, permesinan, serta tekstil dan produk tekstil. Defisit neraca perdagangan bisa saja berlanjut jika tidak ada tindakan dari pemerintah untuk mengurangi impor dan agar terciptanya perdagangan yang surplus maka perlu meningkatkan nilai ekspor.

Membahayakan perekonomian

Direktur Eksekutif Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika mengungkapkan apabila pemerintah tidak segera memperbaiki defisit neraca perdagangan tersebut bisa membahayakan perekonomian Indonesia. \"Ini menunjukan beberapa aspek ekonomi Indonesia menunjukkan masalah,\" ujarnya. Guru Besar Univ. Brawijaya ini memaparkan, hal paling krusial yang mendorong membesarnya defisit neraca perdagangan adalah impor bahan bakar minyak (BBM). “Sebenarnya, pemerintah sudah mengetahui tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah defisit terulang kembali. Yakni, tinggal melakukan penghematan BBM, karena hanya itu salah satu cara untuk mencegah terjadinya defisit neraca perdagangan dalam jangka waktu pendek, jika pemerintah tidak mau menaikan harga BBM,” lanjutnya.

Celakanya, menyangkut defisit neraca perdagangan, menurut dia, pemerintah selalu menyalahkan krisis global. Padahal, krisis global hanyalah faktor pemicu. Namun pemerintah menganggapnya sebagai penyebab utama merupakan sebuah kesalahan. “Di luar itu, faktor lain yang perlu dicermati adalah ketergesaan Indonesia untuk meliberalisasi perekonomian secara masif sehingga mematikan insentif produksi domestik, termasuk di sektor pertanian. Impor komoditas bak air bah tanpa bisa dibendung, sehingga makin menyulitkan upaya mencetak surplus perdagangan,” tegas Erani.

Karena itu, Erani mendesak pemerintah untuk menerapkan beberapa strategi yang jelas untuk mengatasi masalah tersebut. “Pertama dengan mengintensifkan promosi dan diplomasi perdagangan internasional. Strategi diplomasi ini ditempuh melalui pendekatan komoditas dan negara tujuan dari beberapa tahun lalu. Kedua, adalah memperbanyak ekspor produk-produk bernilai tambah untuk mengantisipasi penurunan harga komoditas di pasar internasional. Ketiga, pemerintah fokus untuk ekspor ke pasar-pasar non-konvensional yang masih tumbuh tinggi,” usulnya.

Secara terpisah, Revrisond Baswir, ekonom Univ. Gajah Mada (UGM) mengungkapkan, defisit neraca perdagangan internasional Indonesia akibat melemahnya ekspor dan melonjaknya impor barang dan jasa jelas akan mengoreksi kinerja ekonomi nasional. \"Defisit itu jelas pengaruh, dan sudah terasa sekarang, bisa dilihat dari (nilai tukar) rupiah yang melemah dari segi moneter, serta inflasi yang nilainya tertinggi di Januari lalu. Kemudian pasti juga akan mempengaruhi sektor riil, walaupun sekarang aliran dana asing di pasar modal lumayan besar,\" tuturnya. [bari]