Depalindo Tuding Bea Cukai Jadi Penyebabnya - Peti Kemas Tertahan Lama di Pelabuhan

NERACA

Jakarta - Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) mengatakan kalau pembenahan di sektor logistik harus segera dilakukan. Khususnya, pembenahan keluar masuk arus barang di pelabuhan-pelabuhan besar, seperti Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya, Jawa Timur. Ketua Umum Depalindo, Toto Dirgantoro menuding dua tahap pemeriksaan di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai menyebabkan peti kemas tertahan lama di pelabuhan.

“Hambatan ini jelas mengganggu pasokan barang kebutuhan industri atau konsumsi. Ini bukti ketidakprofesionalan petugas Bea dan Cukai. Akibatnya, pasokan logistik nasional terguncang,” ungkap Toto di Jakarta, pekan lalu. Dia lalu memberi contoh aktivitas keluar masuk arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, di mana mengambil porsi sekitar 60% dari aktivitas ekspor dan impor nasional. Dengan porsi sebesar itu, kata Toto, bagaimana bila kemudian arus barang ekspor dan impor tersendat. Bahkan terhambatnya pasokan itu sudah berlangsung berbulan-bulan.

Tercatat, hambatan ini sudah terjadi sejak awal Februari 2013 dan berlanjut hingga awal April lalu. Sementara Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, Wijayanta, mengakui hal itu. Menurut dia, akibat kelambanan itu penanganan arus barang masuk dan keluar itu, Bea dan Cukai hanya menyumbang 0,9 hari terhadap angka total dwelling time di seluruh jalur impor yang ditetapkan, yakni jalur prioritas, jalur hijau, jalur kuning, dan jalur merah.

Dengan terhambatnya pasokan barang di pelabuhan, sambung dia, menyebabkan harga-harga barang impor meningkat di pasaran. Menurut Wijayanta, dari kalkulasi Bea dan Cukai, dwelling time barang impor jalur merah berkontribusi 21,3% atau 12,85 hari terhadap total angka dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Seperti diketahui, dwelling time dihitung dari sejak peti kemas dibongkar di atas kapal hingga keluar pelabuhan.

Semakin lama dweling time, ongkos logistik akan semakin mahal sehingga memicu kenaikkan harga barang impor tersebut. Hingga sekarang, waktu dwelling time rata-rata 6,7 hari. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat groundbreaking (pemancangan tiang pertama) Terminal Kalibaru, jelas menginstruksikan penurunan dwelling time rata-rata menjadi tiga hari.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mengaku terus mengupayakan pemangkasan panjangnya dwelling time. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Bobby R Mamahit menjelaskan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan memindahkan secara paksa peti kemas tertentu di Pelabuhan Tanjung Priok untuk memangkas dwelling time.

Langkah pemindahan paksa itu, ujar Bobby, dikhususkan bagi kontainer yang sudah dilengkapi surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB). \"Bagi peti kemas yang sudah menerima surat persetujuan pengeluaran barang apabila dalam tiga hari tidak dikeluarkan maka pengelola terminal segera memindahkan ke lokasi tertentu di luar pelabuhan. Biaya pemindahan secara paksa itu akan dibebankan kepada pemilik barang,” tukasnya.

BERITA TERKAIT

Sulap Ponsel Android Lama jadi Baru

Tak dimungkiri, permasalahan yang dihadapi pengguna smartphone Android adalah adopsi sistem operasi yang tidak merata. Sejumlah vendor smartphone kerap kesulitan…

Dirut AISA Berikan Somasi Direksi Lama - Belum Serahkan Dokumen Perseroan

NERACA Jakarta – Meskipun PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mengakui jajaran direksi baru PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk…

JK: Cukai Rokok Tak Naik Demi Stabilitas - JELANG MOMENTUM PEMILU 2019

Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak menampik tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang tidak naik tahun depan dilakukan demi menjaga…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kementan Salurkan 1.225 Sapi Indukan ke Peternak

NERACA Jakarta – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan menyalurkan sapi indukan jenis Brahman Cross sebanyak 1.225…

Jerman Dukung Penuh Sawit Berkelanjutan di Indonesia

NERACA Jakarta – Pemerintah Jerman mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengacu kepada mekanisme Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang…

Kemenperin Rancang Insentif, Indeks dan Inovasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 untuk kesiapan memasuki era revolusi industri 4.0. Peta jalan…