NERACA

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih yang juga mantan Menteri Keuangan, Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, mengatakan pekerjaan rumah (PR) telah menunggu Menteri Keuangan yang baru dalam menghadapi permasalahan ekonomi nasional ke depan. Menurut Agus, tiga tantangan utama telah menanti yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, kuat, seimbang, dan inklusif. Menekan neraca pembayaran dan transaksi berjalan, serta mengelola subsidi energi yang dianggap terlalu besar.

“Inklusif adalah menghindari terjadinya selisih yang lebar antara yang kaya dan yang miskin,” kata Agus Marto di Jakarta, Senin (22/4). Tidak terbantahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah yang terbesar kedua di dunia setelah China. Tetapi Agus Marto melihat, yang menjadikan pertumbuhan itu tidak sehat adalah bahwa Gini Ratio Indonesia sebagai indikator kesenjangan ekonomi terus meningkat. Intinya, terang Agus Marto, orang yang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Selain itu, Agus Marto juga menjelaskan, tantangan berikutnya yaitu defisit neraca perdagangan yang menekan transaksi berjalan dan menekan neraca pembayaran. “Di sisi lain, ancaman juga ada di defisit APBN. Yang tidak kalah pentingnya juga, stabilitas keuangan dan potensi inflasi,” jelas dia.

Defisit neraca perdagangan yang terjadi di Indonesia terutama disebabkan oleh neraca perdagangan migas yang semakin defisit. Ekspor migas Indonesia selama triwulan I2013 ini tumbuh negatif. Ekspor minyak mentah minus 31,58% dan ekspor gas minus 17,98%. Sementara Impor migas justru semakin tertekan, yaitu impor minyak mentah meningkat 18,47%, impor hasil minyak naik 15,57%, dan impor gas meningkat 24,06%. “Kita harus bisa mengelola subsidi energi kita lebih baik. Anggaran subsidi energi sudah sedemikian besar dan akan berdampak pada stabilitas sistem keuangan kita. Marilah kita menjaga fiskal kita lebih baik ke depan. Kita bekerja sama dengan semua lembaga negara untuk bisa memberikan solusi terhadap subsidi energi yang besar,” paparnya.

Tolak cabut subsidi

Menanggapi sambutan Agus Marto, Hatta Rajasa selaku caretaker Menteri Keuangan yang baru mengatakan, subsidi energi itu tetap harus diberikan. “Subsidi energi itu tetap harus kita berikan. Namun jelas dalam Undang-undang bahwa subsidi diberikan pada masyarakat kita yang tidak mampu. Sebenarnya, subsidi kepada harga akan timbulkan distorsi, karena 70% digunakan masyarakat kita yang dikategorikan mampu,” terang dia.

Kecenderungan subsidi harga, lanjut Hatta, menjadi pola hidup tidak hemat. Itulah mengapa kuota terus meningkat tajam, bahkan berpotensi melampaui angka 50 juta kiloliter (KL). “Subsidi harus kita kendalikan dan harus kita kurangi. Bagi masyarakat yang tidak perlu diberikan, ya harus kita kurangi. Cara yang terbaik itu exercise. Pemerintah sekarang sedang mendalami upaya-upaya mengurangi subsidi tersebut,” ujar Hatta. Menurut dia, secara garis besar, terdapat tiga respon utama dalam menanggulangi defisit migas. Pertama, meningkatkan produksi agar lifting meningkat. Dengan begitu, Indonesia bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri, atau minimal mengurangi impor.

“Meningkatkan kilang artinya kita mengurangi ketergantungan impor yang cenderung meningkat dari BBM. Dan itulah kemudian di Kementerian Keuangan bersama Kementerian Perindustrian, Pertamina, dan Kementerian ESDM, kita ingin mewujudkan kilang. Selain untuk security of supply dari bangsa ini, juga mengurangi ketergantungan impor,” ujarnya. Kedua adalah diversifikasi energi. “Ini adalah suatu keharusan, mengembangkan renewable energy. Gas yang diketemukan cukup besar tapi adanya di daerah-daerah remote. Maka kita banyak membangun receiving terminal untuk sediakan gas di industri maupun transportasi,” jelas Hatta. Langkah terakhir yang menjadi respon utama Pemerintah adalah konservasi atau penghematan. Dengan ketiga langkah ini diharapkan impor Indonesia akan migas menjadi berkurang sehingga defisit neraca perdagangan tidak berlarut-larut, atau minimal dikurangi. [iqbal]