Oleh : Tumpal Sihombing

Direktur Utama Bond Research Institute (BondRI)

Dalam disiplin ekonomi pendidikan, negara dengan porsi anak didik plus lulusan sekolah yang lebih besar dalam total populasinya akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat ketimbang negara dimana dominan populasinya kurang terdidik.

Disiplin ekonomi pendidikan merupakan cabang ilmu ekonomi yang fokus pada studi mengenai tingkat permintaan serta strategi negara dalam membiayai sektor pendidikannya. Penemuan metode bagaimana pemerintah bersama unit keluarga dalam perekonomian membiayai serta mengalokasikan sumber daya terbatas untuk membangun infrastruktur pendidikan, serta menghasilkan lulusan bermutu tinggi merupakan tugas mulia para pendidik, ekonom dan perumus kebijakan pendidikan.

Edukasi adalah investasi negara terhadap komponen sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan produktivitas perekonomian secara agregat dan jangka panjang. Tingginya porsi alokasi belanja negara bagi sektor pendidikan ternyata tidak selalu membuat populasi akan  menjadi lebih terdidik.  Hal itu masih sangat tergantung pada ragam faktor lainnya dan bagaimana proposisi nilai pendidikan tersebut di-deliver kepada para anak-didik di seluruh nusantara.

Penyelenggaraan UN yang carut-marut ini, apakah ada kaitan erat antara tak efektifnya kebijakan ekonomi pendidikan domestik dengan mismanagement dalam tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Berdasarkan RAPBN-2013, dalam alokasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi, pendidikan berada di posisi ketiga setelah fungsi pelayanan umum dan sektor ekonomi.

Dari alokasi belanja pemerintah pusat untuk total keseluruhan 11 sektor tercatat Rp 1.139 triliun, pendidikan mendapat jatah alokasi belanja sebesar 9,54% atau Rp 108.65 triliun. Sejak 2007, nilai alokasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi untuk pendidikan selalu berada di posisi kedua setelah fungsi pelayanan umum dan berada di atas fungsi ekonomi.

Namun pada 2013, nilai alokasi belanja untuk fungsi pendidikan turun ke posisi ketiga di bawah fungsi pelayanan umum dan fungsi ekonomi.  Dalam alokasi belanja kementerian negara/lembaga, kementerian pendidikan dan kebudayaan berada di posisi ketiga setelah Kementerian Pertahanan dan Kementerian PU. Dari total alokasi belanja K/L yang senilai Rp 547.43 triliun tersebut, Kemendikbud mendapat jatah alokasi sebesar 12.06% atau Rp 66 triliun. Untuk tahunsebelumnya (2007-2012), alokasi belanja Kemendikbud selalu berada di posisi pertama.

Namun pada tahun ini, posisinya jatuh ke prioritas ketiga dengan jatah alokasi belanja yang berkurang senilai Rp 11 triliun dari nilai alokasinya di APBN-P 2012.  Kesimpulan umum yang dapat diambil adalah sektor pendidikan telah dan sedang mengalami penurunan skala prioritas di mata pemerintah pusat.

Apabila pemerintah sangat agresif dalam penetapan target pertumbuhan ekonomi domestik di asumsi indikator makroekonomi versi RAPBN-2013, lalu apa justifikasi kebijakan revisi turun terhadap alokasi belanja/level prioritas di sektor pendidikan nasional? Kecuali pemerintah memang on-purpose menargetkan pertumbuhan ekonomi agresif khusus untuk jangka pendek, maka dapat disimpulkan pemerintah memang belum menilai bahwa mispolicy rumusan ekonomi pendidikan dan mismanagement di Kemendikbud dapat berdampak kumulatif-massif-negatif dalam jangka menengah/panjang.

Quo-vadis pendidikan, anak-didik serta lulusan-sekolah kita? Disorientasi. Padahal, mereka inilah yang jadi tumpuan harapan bangsa, emas dan intan kita yang sesungguhnya.