Problem Kenaikan Harga BBM

Pemerintah disebut-sebut siap memberlakukan dua harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yaitu Rp 6.500 untuk mobil pribadi (plat hitam) dan Rp 4.500 per liter untuk kendaraan umum dan sepeda motor. Hanya yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kesiapan pelaksanaan di lapangan sudah clear semua atau belum terutama untuk mengatasi penyimpangan penggunaan BBM, patut kita renungkan kembali.

Memang kelihatannya pemerintah sudah serius sekali untuk melaksanakan kebijakan dua harga tersebut, yang kemungkinan besar mulai diterapkan awal Mei 2013. Ini terlihat dari sejumlah kegiatan digelar seperti l mengundang kepala daerah (para gubernur) untuk mematangkan dan meminta dukungan atas kebijakan tersebut.

Menyimak pengalaman masa lalu terkait rencana kenaikan harga BBM, biasanya muncul persoalan serius. Pertama, sebagian masyarakat selama ini menilai pemerintah selalu mengambil jalan pintas saat terjadi kenaikan harga minyak internasional yakni menaikkan harga BBM domestik. Padahal, persoalan minyak di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh pengaruh kenaikan minyak di pasar internasional.

Lihat saja di sisi hulu, penguasaan asing sekarang mencapai sekitar 80% dari total produksi dan tidak ada sinyal akan berkurang di masa depan. Bahkan produksi mereka cenderung terus menurun, tapi dengan beban cost recovery yang cenderung meningkat tiap tahun.

Kita melihat impor minyak saat ini tidak langsung ditangani Pertamina, namun melalui perantara Petral, sehingga tidak langsung berhubungan dengan negara produsen yang membuat harga minyak impor menjadi lebih mahal. Kebijakan seperti ini sudah berjalan puluhan tahun dibiarkan, tapi saat APBN “jebol” selalu alternatif penyelesaiannya kenaikan harga BBM.

Kedua, pemerintah selalu berargumentasi bahwa kenaikan harga BBM untuk menyelamatkan neraca perdagangan yang sejak 2012 mengalami defisit. Pertimbangannya, konsumsi BBM yang terus meningkat telah membuat pembengkakan impor makin besar sehingga menyebabkan defisit neraca perdagangan.

Tapi jangan lupa, pemerintah menyembunyikan satu data lainnya yang penting, sejak 2007-2011 (sebelum terjadi defisit perdagangan 2012) memang pertumbuhan ekspor nonmigas jauh lebih rendah ketimbang impor nonmigas. Pada waktu itu pertumbuhan ekspor nonmigas hanya 14%, namun pertumbuhan impor nonmigas sebesar 22%.

Dengan fakta seperti itu, sudah pasti tanpa ada kenaikan impor BBM pun dipastikan defisit neraca perdagangan akan tetap terjadi, hanya soal waktu saja. Seharusnya, persoalan defisit neraca perdagangan tidak boleh dikesankan oleh penyebab impor migas.

Tidak hanya itu. Pemerintah menganggap bahwa subsidi BBM saat ini sudah pada level yang membahayakan sehingga mengganggu stabilitas fiskal. Defisit fiskal akan makin besar jika harga BBM tidak dikurangi. Persoalannya, selama ini rencana defisit yang dibuat pemerintah tidak pernah bisa direalisasikan karena penyerapan APBN yang buruk. Pada 2012 misalnya seluruh pos APBN penyerapannya di bawah 90%, kecuali untuk pos subsidi dan belanja pegawai sehingga defisit APBN juga lebih kecil dari targetnya.

Artinya, tanpa kenaikan harga BBM pun, tingkat penyerapan APBN akan tetap menjadi problem yang sama seperti tahun-tahun lalu. Sehingga bila subsidi BBM dikurangi, belum tentu akan menambah defisit APBN. Lain halnya jika penyerapan anggaran bagus, maka alasan pemerintah menaikkan harga BBM cukup tepat. Namun kita sulit berharap penyerapan APBN optimal sesuai rencana, karena sampai sekarang masih sebatas fatamorgana, kecuali untuk program kepentingan gaji PNS belaka.

BERITA TERKAIT

DPRD Sukabumi Sampaikan Aspirasi Masyarakat Mengenai Kenaikan Tarif KAI

DPRD Sukabumi Sampaikan Aspirasi Masyarakat Mengenai Kenaikan Tarif KAI NERACA Sukabumi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi akhirnya…

Harga Mobil CBU Honda Terpapar Pelemahan Kurs Rupiah

PT Honda Prospect Motor (HPM) menyatakan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah yang terjadi belakangan  ini berimbas pada naiknya…

HK Metals Bidik Dana IPO Rp 337,33 Miliar - Tawarkan Harga Rp 190-230 Persaham

NERACA Jakarta -PT HK Metals Utama menawarkan harga saham perdana antara Rp 190-230 per saham. Nantinya, dana  hasil IPO akan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Antisipasi Arus Global

Peringatan Miliarder AS George Soros, bahwa dunia kembali berada di ambang krisis finansial besar, dan mengajukan sejumlah usulan untuk bisa…

Utang BPJS Kesehatan

Belum lama ini pengurus pusat Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) mengeluhkan utang jatuh tempo obat dan alat kesehatan (alkes)…

Disharmoni Petinggi Negara

Belum lama ini ada perdebatan cukup keras yang mencuat ke publik, soal perlu tidaknya impor beras antara Menteri Perdagangan Enggartiasto…