NERACA

Jakarta - Indonesia for Global Juctice (IGJ) menilai Pertemuan Tingkat Menteri APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang berlangsung sejak 7 April - 21 April 2013 di Bali berpotensi memperparah defisit perdagangan nasional Indonesia. Alasannya, konektivitas APEC memang sengaja dimaksudkan untuk memperluas liberalisasi perdagangan di kawasan ini.

“Kerangka kerja konektivitas kawasan ekonomi APEC adalah dimaksudkan untuk memperluas liberalisasi perdagangan di Kawasan Asia Pasifik dan memuluskan proposal Trade Facilitation pada Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO Desember mendatang,” ujar Direktur Eksekutif IGJ, Riza Damanik, kepada Neraca, Minggu (21/4).

Riza menjelaskan, Laporan Supply Chain Connectivity Initiative APEC 2009 menyebutkan bahwa Konektivitas APEC adalah untuk memperlancar arus perdagangan di kawasan yang dinilai akan menstimulasi pertumbuhan perdagangan hingga US$ 21 miliar/tahunnya.

“Pengalaman agenda integrasi ekonomi ASEAN sebelumnya, justru menyebabkan neraca perdagangan Indonesia cendrung mengalami defisit. Pada semester pertama tahun 2013 ini saja sudah tercatat defisit sebesar US$ 402,1 Juta. Dengan logika yang sama, agenda Konektivitas APEC akan memperparah defisit perdagangan Indonesia,” kata Riza menambahkan.

Oleh karena itu, IGJ mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak ceroboh mendorong dan menyepakati agenda Konektivitas APEC yang notabene hanya akan memperlancar masuknya berbagai produk impor ke Indonesia. Pemerintah seharusnya dapat fokus melindungi keberlanjutan ekonomi nasional dengan membatasi keterlibatan investasi asing dalam ekonomi produktif rakyat.

Sebagai informasi, Forum APEC akan merealisasikan tujuan Bogor (the Bogor Goals) yang dilakukan dengan integrasi ekonomi secara regional dan diharapkan terbangunnya konektivitas diantara negara-negara ekonomi APEC sehingga mampu memfasilitasi perdagangan dengan membangun infrastruktur yang dibutuhkannya.

Kurangi Defisit

Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong Pemerintah agar sesegera mungkin mengambil langkah konkret untuk menekan defisit neraca perdagangan yang sudah semakin menjadi-jadi di Indonesia.

“Defisit neraca perdagangan sudah semakin mengganggu dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Defisit ini akan berdampak pada nilai tukar yang melemah dan kemudian akan menghambat kinerja industri karena content impor industri cukup tinggi,” kata Ekonom Indef, Eko Listiyanto, pekan sebelumnya.

Menurut dia, defisit neraca perdagangan berawal dari tahun 2012 ketika Indonesia mengalami defisit senilai US$1,63 miliar. Kondisi defisit masih terus berlanjut di awal tahun ini dan masih belum diketahui kapan ini akan berakhir. Menurut Eko, langkah fundamental untuk mengurangi defisit neraca perdagangan adalah dengan mengendalikan impor migas.

“Target kuota BBM bersubsidi harus dipatok secara konsisten. Langkah untuk mendukung kebijakan tersebut adalah dengan meningkatkan harga BBM. Kebijakan kenaikan harga BBM selain akan memperbaiki neraca perdagangan juga akan mengurangi beban defisit primer,” jelas dia.

Dia menilai langkah tersebut akan berpengaruh signifikan karena memang biang keladi dari defisit neraca perdagangan yang dialami Indonesia adalah impor migas yang semakin tidak terkendali. Pada 2012, defisit impor migas mencapai US$5,1 miliar, meningkat drastis jika dibandingkan dengan defisit tahun 2011 sebesar US$0,7 miliar.

Hal ini terjadi karena tekanan impor migas akibat terlampauinya kuota BBM Bersubsidi yang menembus 46 juta kiloliter, padahal targetnya hanya 40 juta kiloliter. Bahkan, kuota pada triwulan I 2013 juga sudah terlampaui.

“Kebijakan subsidi BBM yang tidak rasional akan memicu pemborosan konsumsi BBM, berpotensi menimbulkan moral hazard, di mana konsumsi BBM non subsidi relatif stagnan sementara konsumsi BBM bersubsidi melonjak drastis, dan terhambatnya penyediaan energi alternatif di luar BBM karena harga yang tidak kompetitif. Sehingga ketergantungan terhadap BBM semakin meningkat. Ini harus dihentikan,” tegas dia.

Namun begitu, pembenahan tidak hanya perlu dilakukan di sektor migas untuk menghindari defisit neraca perdagangan, tapi ada beberapa langkah lain yang juga bisa dilakukan. Antara lain perlu dilakukannya optimalisasi Non Tariff Barrier (NTB). Pemerintah, sambung Eko, perlu segera mengevaluasi dan merevisi semua Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sudah kadaluarsa dan menerapkannya secara tegas.

“Langkah ini dikombinasikan dengan pemanfaatan pasar domestik secara lebih optimal dengan memberi insentif bagi produk dalam negeri agar tidak semakin terdesak oleh produk-produk impor,” jelas Eko.