NERACA

Jakarta - Pemerintah tidak jujur dalam pengelolaan anggaran subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Selama ini, beban anggaran subsidi untuk BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi \"kambing hitam\" atas membengkaknya subsidi sebesar Rp 300 triliun.

“Pemerintah dan Pertamina tidak pernah menjelaskan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat soal perhitungan harga pokok produksi BBM yang sebenarnya,” kata Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Safrudin, selama ini pemerintah dan Pertamina selalu menggunakan patokan harga di Bursa Minyak Singapura (MOPS/Mid Oil Plats Singapore). “Namun atas perhitungan tersebut, pemerintah tidak pernah memperhatikan adjusment atau penyesuaian kualitas harga BBM yang ada di Singapura dan Indonesia,” tandasnya.

Dia mengungkap, berdasarkan data KPBB, pemerintah selalu menetapkan harga premium di Indonesia berdasarkan harga pada MPOS plus alpha. Pada tahun 2010 misalnya, pemerintah menggunakan patokan harga MOPS sebesar Rp5.617 per liter untuk menentukan harga pokok produksi premium, padahal pemerintah sendiri menjual premium di Indonesia tidak setara dengan kualitas yang dijual di Singapura.

\"Bensin di Singapura tersebut telah memenuhi spesifikasi Category 2 WWFC (World Wide Fuels Chater) yang menggunakan kandungan yang memiliki karakteristik RON = 92, sedangkan di Indonesia hanya memiliki karakteristik RON = 88, yang menurutnya kandungan tersebut tidak sesuai dengan kualitas kendaraan modern sering membuat kendaraan mengalami kerusakan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, premium yang dijual di Indonesia itu tidak memenuhi spesifikasi Category 2 WWFC, bahkan Category 1 pun tidak. “Seharusnya dengan harga Rp4.500 itu pemerintah sudah tidak perlu mengeluarkan subsidi,\" tegasnya.

Tidak hanya itu, imbuh Safrudin, seharusnya untuk perhitungan harga minyak dunia saat ini, pemerintah (dengan kualitas premium RON = 88) itu menjual premium dengan harga Rp4.200 per liter. \"Dengan harga itu pun sebenarnya pemerintah sudah tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk subsidi BBM,\" tuturnya.

Safrudin juga meminta pemerintah agar tidak lagi menggembar-gemborkan murahnya harga BBM bersubsidi di Indonesia sebagai alasan untuk menaikan harga. Murahnya harga BBM tersebut karena kualitas BBM di Indonesia yang masih di bawah standar BBM di negara-negara lain.

Safrudin menambahkan mahalnya harga BBM di luar negeri lebih karena kualitas yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Dirinya mencontohkan, bensin reguler di Malaysia dipatok Rp7 ribu per liter dengan RON 91 dan telah memenuhi standar Euro 4. Sedangkan harga BBM di Vietnam Rp 9 ribu per liter dengan standar Euro 2, India Rp 12 ribu per liter (Euro 4), dan Jepang Rp 17 ribu per liter (Euro 5). \"Adalah sangat wajar pula Premium di Indonesia dipasarkan dengan harga Rp 4.500 per liter karena kualitasnya yang lebih rendah,\" ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi menilai pemerintah telah semena-mena menaikkan harga BBM. Pasalnya, dari sisi perhitungan biaya produksi yang harus dikeluarkan pemerintah, masih terdapat keuntungan dari harga Rp4.500. “Kalau secara hitung-hitungan kasar saja, Rp3000 itu sudah untung. Kenaikannya tidak transparan dan hanya menyengsarakan rakyat saja,” ucapnya saat dihubungi Neraca, Minggu (21/4).

Seharusnya, sambung Uchok, pemerintah dapat mengemukakan perhitungan yang jelas terkait kenaikan harga BBM ini sehingga menjadi jelas dan dapat diterima oleh masyarakat. Karena itu, dia menilai tidak transparannya pemerintah terhadap perhitungan biaya produksi, karena kenaikan BBM ini sarat dengan tekanan dari pihak luar non Pertamina. Karena itu artinya sama dengan membuka kartu mereka ke publik.

“Jelas tidak mau membuka kartunya karena kebohongan mereka pasti akan terbongkar. Kenaikan ini sebenarnya karena pemerintah tidak tahan dengan tekanan. Hanya untuk melindungi SPBU non pertamina, di mana mereka mencatatkan kerugian sehingga diharapkan dengan kenaikan ini harga mereka menjadi lebih baik,” jelasnya.

Kenaikan yang akan dialihkan kepada infrastruktur, lanjut Uchok, hanya omong kosong. Mengingat, anggaran yang begitu besar yang telah digelontorkan oleh pemerintah untuk infrastruktur pun tidak terbukti berjalan optimal. “Subsidi dialihkan ke infrastruktur, itu tidak akan terjadi. Dari anggaran yang besar untuk infrastruktur saja tidak ada perbaikan ke arah lebih baik,” tandasnya.

Selain melindungi SPBU non pertamina dan trader, kata dia, kenaikan harga BBM hanya akan menguntungkan pihak pemerintah yang banyak menggunakan BBM bersubsidi, termasuk keuntungan yang diperoleh dari adanya kenaikan ini. “Kenapa pemerintah harus fokus pada subsidi? Mereka tidak berupaya untuk mengurangi gaji pegawai misalnya, yang jelas-jelas tidak menunjukkan kinerja yang baik.” paparnya.

Pengamat Perminyakan Kurtubi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tidak menggunakan konsep biaya pokok dalam menghitung subsidi BBM kepada masyarakat akan tetapi pemerintah lebih menggunakan biaya keekonomian atau harga pasaran yang disesuaikan dengan Mean Oil Platt Singapore (MOPS). \"Harga BBM sesuai dengan MOPS berkisar Rp10.000 perliter sedangkan untuk harga pokok hanya Rp7.000 per liternya,\" ujarnya, kemarin.

Sejak dikeluarkannya UU Migas tahun 2001, terang Kurtubi, pemerintah tidak menggunakan harga pokok melainkan menggunakan harga keekonomian. Namun, harga keekonomian tersebut sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi, apabila pemerintah masih menggunakan harga tersebut untuk menaikkan harga maka itu adalah kesalahan. \"Itu bisa melanggar keputusan MK,\" ucapnya.

Kurtubi menambahkan bahwa harga keekonomian adalah harga yang ditetapkan berdasarkan kondisi global sedangkan harga pokok adalah harga yang dikeluarkan untuk memproduksi minyak dari mulai mencari sumber minyak sampai disalurkan lewat SPBU. \"Dengan harga ke ekonomian saja, semua pelaku usaha yang bergerak di sektor minyak sudah mendapatkan keuntungan,\" tambahnya.

Dua Harga BBM

Terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan menerapkan dua harga untuk BBM bersubsidi, menurur Kurtubi, kebijakan tersebut dapat menimbulkan masalah baru. \"Kebijakan dua harga akan menimbulkan masalah seperti angkutan umum yang lebih mengandalkan membeli BBM lalu dijual. Perbedaan harganya cukup besar, maka nantinya akan timbul penyelewengan BBM,\" tegasnya.

Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah lebih mengandalkan gas dari pada minyak. \"Diversifikasi energi ke gas itu perlu dilakukan agar tidak lagi ketergantungan terhadap BBM. Selain itu, harganya juga cukup murah yaitu Rp3.100 per liter nya ,\" ujarnya.