NERACA

Jakarta - Mei 2013, pemerintah bakal menerapkan dua tarif untuk BBM bersubsidi yaitu Rp6.500-7.000 untuk kendaraan roda empat ber plat hitam dan Rp4.500 untuk kendaraan ber plat kuning dan sepeda motor. Dengan demikian, diprediksi akan terjadi perpindahan dari penggunaan BBM ke BBG.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edy Hermantoro memprediksi dengan kebijakan dua harga pada BBM bersubsidi akan terjadi perpindahan konsumsi BBM ke BBG. \"Sejumlah pemilik kendaraan pribadi yang merasa keberatan dengan harga Rp6.500 per liter, akan beralih menggunakan BBG,\" katanya di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Namun demikian, dengan mahalnya harga converter kit yang sekitar Rp15 juta, juga masih menjadi kendala bagi masyarakat. Karena itu, ada pihak yang mengusulkan agar pemerintah memberikan converter kit secara gratis seperti halnya LPG tabung 3 kg. \"Tapi kalau diberikan secara gratis kan tidak tepat. Punya mobil dikasih converter kit cuma-cuma,\" tutur Edy.

Mengatasi masalah tersebut, Edy mengusulkan agar pemerintah dapat memfasilitasi pembelian converter kit dengan potongan harga atau secara kredit. Di sisi lain, untuk mendukung kebijakan konversi BBM ke bahan bakar gas, pemerintah akan membangun 20 SPBG serta beberapa Mobile Refueling Unit (MRU) di Jakarta.

SPBG yang akan dibangun itu, beberapa diantaranya akan dibangun di sejumlah Kementerian yang memiliki lahan luas. Dana untuk pembangunan infrastruktur SPBG mencapai Rp474 miliar, ditambah Rp127 miliar untuk optimalisasi. Tender pembangunan ini sudah dimulai.

Ia juga mengaku bahwa pihaknya belum berencana menaikkan harga BBG menyusul tingginya volume penggunaan BBG untuk transportasi. \"Kami belum akan naikkan harga jual. Tapi memang diprediksi konsumsi akan meningkat sebagai dampak kebijakan dua harga untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi mobil pribadi yang rencananya akan dilakukan pemerintah,\" ujar Edy.

Menurut dia, harga BBG sebesar Rp3.100 per liter setara premium (lsp) masih cukup efektif. Ini dikarenakan tarif listrik lewat sumber energi tersebut juga masih dikategorikan paling rendah. Lebih jauh Edy mengungkapkan, jika kebijakan dua harga untuk mobil pribadi jadi dilakukan, diperkirakan akan terjadi perpindahan dari BBM ke BBG.

Dorong Konversi

Himpunan Wiraswata Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) menyatakan, penerapan opsi pengurangan subsidi BBM untuk kendaraan pribadi dapat mendorong konversi penggunaan BBM ke BBG. \"Ini bagusnya kalau ada dua harga satunya lebih tinggi Rp4500 CNG bisa hidup, bisa berkembang,\" kata Ketua Hiswana Migas Eri Purnomoha.

Hiswana Migas mencatat perbedaan harga yang terlalu dekat antara BBM bersubsidi dan BBG yang kini dijual seharga Rp 3.100 setara BBM bersubsidi per liter, membuat perkembangan bahan bakar alternatif ini cenderung melambat. Melihat potensi bisnis BBG yang bakal menguat, para pengusaha pun berinisiatif untuk menambah jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sebanyak 30 titik yang diharapkan tercapai pada tahun ini.

Optimisme para pengusaha bahan bakar ini juga ditunjukan dengan rencananya membangun SPBG tersebut pada satu lokasi area SPBU yang sudah ada. \"Bahkan kita akan buat 30 titik Seperti di Rawamangun, Penjompongan, Pluit, dan jalan tol,\" ungka Eri.

Pilihan untuk membangun SPBG dekat SPBU dikarena adnaya penghematan yang bisa diperoleh pengusaha. Tak hanya itu, pengusaha juga tidak perlu menambah jumlah petugas maupun membangun tempat yang baru. \"Yang jelas tidak menambah kanopi, cuma menambah dispenser, orang juga paling cuma nambah dua,\" ungkap Eri.

Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengatakan, pemerintah harus memiliki solusi yang cepat terkait jebolnya kuota bahan bakar minyak (BBM). Karena menyebabkan defisit anggaran pada triwulan pertama tahun ini. \"Kita sekarang butuh solusi yang cepat, karena kita sudah tidak bisa menunggu lagi, sudah kelamaan. Sekarang sudah kelihatan pada triwulan pertama bahwa konsumsi BBM sudah melewati target lagi dan anggaran kita sudah defisit. Padahal sebelumnya kita selalu  surplus pada triwulan pertama ini. Artinya kita sudah tidak bisa main-main lagi,\" ujarnya.

Menurutnya, ide pemerintah menggunakan Ron 90 terlalu memakan waktu dan menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang lebih tepat. Dia justru mempertanyakan, apakah Ron 90 bisa cepat diproduksi, bagaimana menyalurkan kepada masyarakat, karena butuh tangki sendiri, infrastruktur, dan sebagainya. \"itu kan memakan waktu, kita sudah tidak bisa buying time lagi, kebijakan yang efektif dan tidak ada pilih kasih dan semua kena itu adalah menaikkan harga BBM,\" tuturnya.