BRI-Jamsostek Kerja Sama Pelayanan Informasi Tenaga Kerja

NERACA

Jakarta - PT Jamsostek (Persero) menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dalam kerja sama penggunaan jaringan kantor BRI untuk menunjang kegiatan pelayanan informasi tenaga kerja. Direktur Utama Jamsostek Elvyn G Masassya, mengatakan dengan adanya kerjasama itu diharapkan hingga akhir tahun ini dapat terealisasi 500 Jamsostek \"Service Point Office\" yang berada di unit kerja BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. \"Kedepannya kami berharap layanan tadi bisa diakses di seluruh unit kerja BRI di seluruh Indonesia dengan berbasis IT sehingga akan mempermudah dan meningkatkan pelayanan bagi calon peserta dan peserta Jamsostek,\" ujar Elvyn usai penandatanganan MoU dengan Direktur Utama BRI Sofyan Basir di Jakarta, pekan lalu.

Dia mengemukakan \"Service Point Office\" merupakan perpanjangan tangan dalam pelayanan informasi program Jamsostek, pendaftaran peserta Jamsostek, dan pengelolaan \"Electronic Claim\" Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat dilayani di seluruh unit kerja BRI. \"BRI merupakan sebuah pilihan yang tepat, guna mendukung transformasi Jamsostek menjadi BPJS yang akan dilaksanakan pada tahun 2014, dengan dukungan lebih 9084 Unit Kerja BRI dan 14.367 ATM BRI di seluruh Indonesia,\" terang dia.

Direktur Utama BRI Sofyan Basir menambahkan MoU itu diharapkan dapat menjadikan BRI dan Jamsostek semakin erat. Pada tahun 2012 lalu kedua belah pihak juga telah menandatangani perjanjian kerjasama diantaranya penerimaan iuran, penerimaan hasil investasi Selain itu, penerimaan lain-lain, pembayaran jaminan, pembayaran biaya usaha dan belanja modal, penyaluran dana program DPKP, kemitraan dan jasa kontruksi di seluruh kantor cabang BRI.

\"Hasilnya telah terealisasi dengan baik dan rencananya akan diadakan evaluasi atas kerjasama ini, agar kedepannya dapat mempermudah akses calon peserta Jamsostek,\" ungkap Sofyan. Sebagaimana amanat UU Tenaga Kerja bahwa seluruh tenaga kerja diwajibkan untuk menjadi anggota BPJS. Selain itu, BPJS sebagai pengelola jaminan ketenagakerjaan juga diwajibkan membuka kantor perwakilan di 497 kabupaten atau kota seluruh Indonesia. [rin]

Related posts