Menjaga Rupiah

Oleh : Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Gonjang-ganjing berkurangnya cadangan devisa (Cadev) Indonesia hingga triwulan I-2013 setidaknya membuat masyarakat awam merasa was-was terhadap kondisi mata uang kita (Rupiah).  Pasalnya, cadangan devisa dan rupiah keduanya ibarat pisau berfungsi ganda, yaitu sebagai alat pengaman dan senjata ampuh untuk menangkal lawan.

Seperti layaknya tabungan  yang ada di rekening bank kita, Cadev berfungsi sebagai alat transaksi pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadev juga untuk keperluan berjaga-jaga menghadapi kebutuhan yang tidak terduga misalnya, saat terjadi bencana alam yang menyebabkan bahan pokok harus diimpor, atau saat terjadi krisis finansial yang menyebabkan investor asing menarik uangnya secara mendadak dari Indonesia.

Kejadian tersebut dapat menyebabkan kenaikan permintaan valuta asing yang dapat berujung pada ketidakstabilan nilai tukar (kurs) rupiah. Nah, untuk mengatasinya Bank Indonesia (BI) dapat intervensi dengan memasok valas melalui perbankan.

Di sisi lain, kita melihat jumlah Cadev yang dikuasai BI sejak Desember 2012 hingga Maret 2013 terlihat cenderung menurun, yaitu dari US$112,78 miliar menjadi US$104,8 miliar, atau berkurang sekitar US$7,9 miliar. Kenapa?

Hal itu antara lain untuk tetap menjaga kurs rupiah terhadap dolar AS tetap favourable. Nilai tukar rupiah belakangan ini memang di kisaran Rp 9.600 – Rp 9.700 per US$, lebih tinggi dari asumsi di APBN 2013 Rp 9.300. Atau dengan istilah lain, telah terjadi depresiasi rupiah hingga Rp 400 per dolar US$. Kondisi ini tentu mempengaruhi komponen lainnya dalam struktur APBN kita termasuk total utang luar negeri Indonesia akibat perubahan nilai kurs tersebut.

Namun dari sisi eksportir, ketika kurs rupiah melemah seperti sekarang, mereka merasa senang  walau sebagian masyarakat lainnya menggerutu. Karena harga produk impor menjadi lebih mahal. Ini juga membuat dilema bagi BI saat menghadapi gejolak rupiah, baik saat menguat (apresiasi) maupun melemah (depresiasi).

Patut disadari bahwa Indonesia sebagai negara penganut rezim nilai tukar bebas relatif (free floating)  tidak membutuhkan devisa sebanyak negara yang menganut sistem kurs tetap (fixed exchange rate) seperti di Hong Kong, Singapura dan Kanada yang menganut pegging system sehingga memungkinkan negara tersebut menggunakan sistem kurs tetap dan memberlakukan sistem devisa bebas.     

Nah, persoalan Cadev sebenarnya bukan semata-mata tergantung besar atau kecilnya jumlah yang dikuasai BI, tetapi lebih pada nilai kecukupan untuk menyangga kebutuhan impor sekitar 3-4 bulan. Cadangan devisa yang besar di satu sisi memang dapat mendukung aktivitas perekonomian, namun di sisi lain ada beban yang ditanggung perekonomian nasional.

Sebab, peningkatan Cadev akan berimplikasi pada peningkatan jumlah uang beredar di masyarakat. Jika pertambahan uang beredar yang berasal dari konversi valas ini melebihi kebutuhan uang secara riil di masyarakat, dan tidak digunakan untuk kegiatan produktif, hal ini tentu bisa mengundang spekulan yang akhirnya dapat menggoyang nilai tukar rupiah setiap saat. Waspadalah!

BERITA TERKAIT

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…

BERITA LAINNYA DI

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…