BI: Utang Luar Negeri Swasta Masih Wajar

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengaku jika utang luar negeri swasta yang komposisinya hampir menyamai besarnya utang milik Pemerintah, belum terindikasi akan terjadinya gagal bayar (default), atau masih dalam taraf wajar. Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo, menuturkan sebesar dua per tiga dari total utang swasta yang mencapai US$125 miliar, yaitu sekitar US$83,3 miliar, merupakan jenis pinjaman berbentuk loan agreement.

“Status kita adalah memantau dan melakukan analisis-analisis terkait utang luar negeri swasta. Nah, dari hasil yang didapat, 2/3 diantaranya berbentuk loan agreement. Itu jangka waktunya bervariasi. Mulai dari tiga, lima sampai tujuh tahun. Sedangkan 1/3 atau 17% dalam bentuk bond (obligasi atau surat utang) berjangka menengah dan panjang,” terang Perry di Jakarta, Jumat (19/4), pekan lalu.

Oleh karena itu, kata dia, BI tidak melihat utang luar negeri swasta akan memiliki dampak yang luas atau menimbulkan kekhawatiran investor. Bahkan, Perry berani mengatakan bahwa utang luar negeri swasta saat ini masih dalam batas wajar. Selain dari sisi jenis atau bentuk pinjaman, BI juga memantau apakah ada kemungkinan akan terjadi ketidaksesuaian nilai tukar (currency mismatch) dalam utang luar negeri swasta tersebut.

“Hampir seluruh dari utang luar negeri swasta itu mempunyai penghasilan dalam bentuk dolar AS dan/atau sumber-sumber lain yang untuk memenuhi kebutuhan dolarnya. Kurang lebih sekitar 10% dari itu yakni mereka yang akan mencari rupiah untuk pembelian dolar untuk membayar utang luar negerinya. Juga di sini ada maturity mismatch berjangka menengah dan panjang,” jelasnya.

Pihak swasta yang mencari rupiah untuk membeli dolar AS, ujar Perry, memang mempunyai sumber-sumber dolar AS itu di dalam negeri. Pasalnya, sebagian besar swasta membeli dolar melalui perbankan. Dengan demikian, bank sentral akan tetap mewaspadai, khususnya memantau debitur-debiturnya. Dalam memantau para debitur, BI akan memeriksa kinerja keuangan perusahaan masing-masing.

“Ini untuk membuktikan, apakah kinerja keuangan mereka secara keseluruhan dapat memberikan risiko-risiko default atau currency mismatch. Namun sejauh ini, kesimpulan kita belum ada indikasi ke arah sana,” terang Perry. Meski begitu, dirinya mengakui kalau BI tidak mengkhususkan pantauan terhadap satu perusahaan tertentu saja dalam hal utang luar negerinya tersebut.

“Kalau ada perusahaan tertentu yang mempunyai utang luar negeri, baru kita perhatikan jika memang dampaknya meluas serta menimbulkan kegaduhan atau kekhawatiran investor secara keseluruhan. Intinya, utang luar negeri swasta itu masih dalam batas-batas wajar tapi tetap dibawah pantauan kita para debitur ini agar tidak menimbulkan risiko maturitas atau nilai tukar,” tegasnya.

Silent killer

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) EC-Think, Iman Sugema, menilai tingginya utang luar negeri swasta ini harus diwaspadai lantaran bisa menjadisilent killerterhadap pertumbuhan ekonomi. “Klaim ekonomi kita bagus memang benar, karena ditopang sama konsumsi domestik serta pertumbuhan masyarakat kelas menengah. Tapi anehnya, kok, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah? Lalu, cadangan devisa kita sejak 2001-2012 juga terus menurun,” ungkap dia kepada Neraca, belum lama ini.

Dia pun memprediksi defisit anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013 sebesar 1,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedikit lebih tinggi ketimbang defisit APBN 2013 yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp150,2 triliun atau 1,6% dari PDB. Selama periode 2004 sampai 2012, keseimbangan fiskal Pemerintah selalu mengalami defisit, sedangkan swasta, hingga 2011 justru selalu mengalami surplus. Beban pembayaran kembali utang luar negeri swasta terus melonjak dari US$6,1 miliar di kuartal III-2006 menjadi US$40 miliar pada kuartal III-2012. Beban swasta kian besar itu diakibatkan tenornya jangka pendek. Hal ini berbeda dengan Pemerintah yang beban utangnya kecil lantaran tenornya jangka panjang. [ria/ardi]

Related posts