Bandung - Seiring dengan ditetapkannya Program Legislasi Daerah (Prolegda), pada pertengahan tahun 2011, Pemprov Jabar mengajukan 10 usulan Raperda ke DPRD untuk jadi Perda (Peraturan Daerah). Dari 10 Raperda yang diusulkan di antaranya Raperda tentang Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD).

NERACA

Gubernur Jabar, H. Ahmad Heryawan dalam sidang paripurna DPRD Jabar beberapa waktu lalu, usulan Raperda tentang LKPD dilatarbelakangi kegiatan UMKM dan koperai di Jabar telah menunjukkan kinerja yang membanggakan dalam mendorong pembangunan ekonomi di daerah.

UMKM dan koperasi , telah membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usahaserta membantu mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. “Dengan demikian, sektor UMKM dan koperasi mempunyai peran strategis dan dapat dijadikan andalan masa depan untuk menopang perekonomian di Jabar,”papar Gubernur Jabar.

Fraksi Gerindra, yang dibacakan Gantira Kusumah  atas usulan Raperda tentang Lembaga Penjaminan Kredit Daerah menilai, rencana regulasi ini merupakan upaya keberpihakan pemerintah kepada UMKM yang selama ini sering terbentur masalah permodalan serta sulitnya menjangkau dana kredit dari lembaga perbankan.

Fraksi Hanura dan PKB mengungkapkan, Raperda tersebut penting untuk diakomodir mengingat di Jabar saat ini terdapat 22.664 unit koperasi yang beranggotakan 4.576.978 orang dengan jumlah UKM 8.249.754.Tentunya kehadiran Raperda ini diharapkan dapat memperlancar kegiatan usaha koperasi dan UKM.

Fraksi Hanura dan PKB sepakat, sejalan dengan diterbitkanya Perda yang mengatur tentang lembaga Penjamin Kredit Daerah , dididirikan BUMD dengan badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Kehadiran BUMD yang khusus mengelola jaminan kredit daerah, agar lembaga tersebut terkendali dan bonafide, disarankan tidak perlu menyertakan Kabupaten/Kota dan pemegang saham lainnya karena dikhawatirkan tidak akan menjadi LKPD. Untuk komposisi saham diusulkan Pemda Jabar sebesar 51% dan BJB (Bank Jabar Banten) 49%.

Di sisi lain, untuk penjaminan kredit lebih dikhususkan bagi kredit produktif bagi UMKM dan koperasi, dengan tetap memperhatikan manajemen resiko, mengingat NPL (Kredit macet) di sektor UMKM dan koperasi sangat tinggi yang mencapai 5,14% melebihi ketentuan BI yang mematok NPL maksimal 5%.

Per Tahun Rp 200 M

Selanjutnya Fraksi PKS, mendukung pembentukkan LPKD sebagai salah satu infrastruktur finansial yang kehadirannya diperlukan dalam rangka meningkatkan akses layanan permodalan bagi UMKM dan koperasi.

Dengan rencana penyaluran permodalan kepada sektor UMKM dan koperasi sebesar Rp.200 miliar per tahun, dengan giring rasio sebesar 10%, maka LKPD dengan modal Rp.100 miliar akan mampu menjamin kredit sebesar Rp.1 triliun. “Jika Pemprov. Jabar konsisten menganggarkan Rp.200 miliar per tahun untuk UMKM dan koperasi maka dalam waktu 5 tahun modal LKPD harus disesuaikan kembali,”papar FPKS.

Fraksi PAN memberikan komentar. UMKM dan koperasi telah menunjukkan eksistensi dan kehandalannya sebagai lembaga usaha yang bisa menjadi penopang perekonomian masyarakat Jabar. Hal tersebut, dibuktikan dengan kontribusi sektor UMKM dan koperasi terhadap PDRB Jabar yang cukup tinggi.

Kredit yang disalurkan perbankan ke sektor UMKM dan koperasi pada tahun 2011 mencapai 29,30% dari jumlah kredit perbankan sebesar Rp.137,68 triliun. Namun, sesungguhnya potensi tersebut masih jau lebih besar lagi. “Kami sepakat dengan rencana Pemprov. Jabar yang berencana membentuk LKPD untuk mendampingi dan memediasi keterbatasan akses pelaku usaha UMKM dan koperasi ke perbankan,”ujarnya.

Di sisi lain, FPD, yang dibacakan Sugianto Nangolah menuturkan, LKPD yang nanti dibentuk diharapkan dapat dikelola dengan baik, profesional dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan tanpa intervensi. “LKPD selain menggunakan dana APBD, bank BJB diharapkan dapat terlibat secara aktif dan mendukung program ini,” tandas Sugianto.

Selain itu, LKPD diharapkan mampu melakukan sinergitas program dengan lembaga-lembaga lain seperti Askrindo, Jamkrindo dan ASEI antara lain dengan melakukan reasuransi atau melakukan konsorsium.