Dunia Bisa Rusak Akibat Beban Kapitalisme

NERACA

Jakarta - Alam semesta diperkirakan akan rusak akibat ulah para kapitalisme global. Karena itu praktik mereka harus dilawan. Salah satu caranya adalah mengubah gaya hidup di Indonesia.

“Kalau kita ikutin, ya maka dunia ini bisa pecah. Dunia tak sanggup menanggung, kalau lifestyle mengikuti pusat kapitalisme,” pengamat ekonomi Univ. Gadjah Mada, Revrisond Baswir, dalam diskusi bertema “Meliput Globalisasi, Indonesia di Peta Ekonomi Global: Pemenang atau Pecundang?” di Jakarta, Kamis (16/6).

Sony - panggilan akrab Revrisond memberi contoh, AS sebagai konsumen terbesar energi dunia tidak perlu ditiru. Konsumsi minyak mentah di Eropa sekitar 48 kg. Sedang China hanya sebesar 17 kg per kapita. “Kalau China dan India mengikuti gaya Eropa, apa yang terjadi dengan hutan di Indonesia?,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Sony, kapitalisme itu tak mengenal negara. Lihat saja, katanya lagi, para elit kapitalisme di AS yang telah dicaci maki. Karena menerima bonus dan gaji besar di saat rakyat AS menanggung beban ekonomi sulit. “Mereka tak mengenal negara, masa bodoh dengan negara. Yang penting bonus dan gaji besar,”tandasnya.

Lebih jauh Sony mengkhawatirkan dominasi dan pengaruh kekuatan kapitalis terhadap pemerintah. Sehingga dikhawatirkan menghambat sejumlah agenda pembangunan. Masalahnya pemeritah terkesan didikte kekuatan kapitalis. "Pemerintah sudah dikendalikan kepentingan kapital, tidak ada yang bisa diharapkan," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi sebaiknya tidak menjadi patokan atas meningkatnya kesejahteraan penduduk Indonesia. Saat ini, pemerintah seperti sedang mengalami ilusi pertumbuhan. "Seolah-olah pertumbuhan itu solusi. Kalau ada pertumbuhan, lalu akan menyediakan lapangan kerja atau mengurangi kemiskinan. Padahal, itu tidak ada jaminan sama sekali," paparnya.

Pertumbuhan, menurut dia, jangan melihat dari angka saja, namun juga kualitas pertumbuhan itu sendiri. Kualitas yang dimaksud ialah pertumbuhan perekonomian kerakyatan seperti sektor pertanian, pedesaan, dan industri kecil. "Mungkin pertumbuhan tidak terlalu tinggi, tapi lebih inklusif," ujarnya.

Pertumbuhan pada perekonomian kerakyatan, tambah dia, tidak memerlukan dana sebesar seperti pada pertumbuhan infrastruktur, sehingga pemerintah tidak memerlukan investasi pihak asing karena perbankan nasional masih bisa membiayai. "Secara finansial pemerintah tidak memiliki dana untuk pembangunan infrastruktur," tuturnya.

Buktinya, dia menjelaskan, belanja modal saat ini dianggarkan hanya sekitar 6%. Karena, saat ini pemerintah masih terjebak pada kewajiban membayar utang dan bunga yang cukup besar yang mencapai sekitar 24%. Sementara itu, belanja modal hanya 25% dari bunga utang.

Di tempat yang sama, peneliti Institute for Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng menilai, rezim ekonomi global, yang diwakili para kapitalis terus menekan industri rokok di Indonesia. Bahkan lembaga-lembaga dunia, seperti PBB, UNDP, WHO dan FAO ikut mendukung rezim tersebut.

“PBB memasukkan program kontrol tembakau sebagai bagian dari program Milenium Development Goals (MDGs). Begiru juga dengan FAO memberikan komitmennya mendukung inisiatif FCTC dari WHO dalam implementasi kebijakan pengendalian tembakau,”katanya

Akibatnya, kata Salamamudin, impor tembakau dan rokok ke Indonesia meningkat . Buntutnya, banyak perusahaan rokok nasional gulung tikar. Karena tak bisa bersaing. Padahal, industri rokok nasional memberi kontribusi kepada negara jauh lebih besar daripada eksploitasi sumber daya alam tambang yang selama ini andalan investasi Indonesia."Di negara-negara maju, pemerintah memberlakukan kebijakan melindungi perusahaan rokok," ungkapnya.

Salamudin mencontohkan, kebijakan pemerintah negara maju dalam melindungi perusahaan rokoknya dengan menghambat perdagangan impor tembakau dan produknya dalam bentuk hambatan tarif dan hambatan non-tarif . "Bea masuk mencapai 350% bagi produk tembakau di AS," ucapnya.

Selain itu, subsidi pertanian negara maju sangat besar, termasuk kepada petani tembakau. "Amerika sepanjang 1995 hingga 2009 memberikan subsidi tembakau US$944 juta," katanya.

Pasar tembakau global pada 2012, menurut Daeng, diproyeksikan mencapai US$464,4 miliar. Alasan inilah yang membuat negara-negara lain mempertahankan produksi rokoknya karena hasilnya menggiurkan.

Bangkrutnya perusahaan rokok kecil dan menengah, menurut dia, akibat kenaikan cukai yang merupakan adopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). "Logikanya, bila cukai naik maka harga rokok turut naik yang menyebabkan konsumen rokok menurun," katanya.

Fenomena terpuruknya industri rokok ini, lanjut Daeng, dimanfaatkan perusahaan asing guna mengambil alih perusahaan nasional. "Padahal kontribusi cukai rokok kepada negara mencapai Rp70 triliun, lebih besar dari sumbangan BUMN. Petani butuh aturan yang melindungi mereka dari korporasi dan pasar asing," ucapnya.

Indonesia, dalam mengimpor tembakau dan rokok terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terlihat pada 2004, Indonesia mengimpor tembakau sebanyak 44 ribu ton dengan nilai US$167 juta. Kemudian pada tahun 2005 meningkat menjadi 64 ribu ton dengan nilai US$236 juta, dan terus bertambah menjadi 70 ribu ton pada 2006 dengan nilai US$237 juta. Pada 2007 jumlah impor 81 ribu ton dengan nilai US$313 juta.

Impor tembakau dan rokok terus mengalami peningkatan sejak perjanjian perdagangan bebas (FTA) ditandatangani pada 2005. Data Bank Indonesia yang dikeluarkan pada 2011 menunjukan, pada 2010 impor tembakau meningkat 186 ribu ton dengan nilai impor US$673 juta. "Selama pemerintahan SBY, impor komoditas pertanian bisa mencapai 150% hingga 250%," ungkapnya.

Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hasil perkebunan tembakau Indonesia pada 2004 hingga 2008 berturut-turut sebanyak 2,7 ribu ton, 4 ribu ton, 4,2 ribu ton, 3,1 ribu ton, dan 2,6 ribu ton.

Di dunia, terdapat lima perusahaan rokok yang menguasai pangsa pasar terbesar, yaitu China National Tobacco Corp (menguasai 41%), Philip Morris International Inc (16%), British American Tobacco Plc (13%), Japan Tobacco Inc (11%) dan Imperial Tobacco Group Plc (6%). vanya/cahyo

Related posts