Oleh : Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Pelaksanaan otonomi daerah tahun ini tepat sudah memasuki usia ke 17 tahun. Dalam perjalanannya, implementasi otonomi daerah masih disibukkan persoalan mencari konsep ideal dalam demokritasasi lokal melalui pemilihan kepala daerah secara lansung (Pilkada). Maka tidak heran, setiap tahun sengketa pilkada selalu meningkat.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama 2011 terdapat 99 gugatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 64 daerah di Tanah Air. Dari 99 gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), tujuh gugatan di antaranya dari empat daerah yang melaksanakan pemungutan suara pada 2010. Tentunya besarnya jumlah sengketa pilkada di daerah tentunya akan memakan biaya negara yang cukup besar.

Tercatat pemilu kepala daerah (Pilkada) di DKI Jakarta tahun lalu saja menghabiskan dana sekitar Rp 254 miliar. Diantaranya, putaran pertama menyedot dana negara Rp 199 miliar dan putaran kedua sekitar Rp 55 miliar. Sementara untuk pilkada Jawa Barat kemarin jauh lebih besar, karena untuk biaya keamanan saja mencapai Rp 200 miliar.

Suka tidak suka pemberian kewenangan pada rakyat untuk memilih secara langsung pemimpinnya adalah bentuk puncak implementasi demokrasi. Bahwa dalam proses demokratisasi banyak sekali tantangan yang menghadang seperti biaya yang mahal, korupsi yang tampak kian banyak dan konflik yang cenderung meningkat adalah hal yang lumrah terjadi. Semua negara yang tengah berproses menuju kematangan demokrasi senantiasa menghadapi masalah- masalah seperti ini.

Hanya saja, hal ini juga harus di sikapi secara serius. Karena persoalan demokrasi di era otonomi daerah tidak hanya terkuras pada persoalan satu sektor politik saja. Namun bagaimana membangun perekonomian di daerah untuk mempersempit ruang kesenjangan.

Percepatan pembangunan di daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat mejadi tugas utama dan tentunya hal ini tidak bisa dilakukan sendiri. Namun perlu sinergi dengan pihak swasta guna pengembangan investasi ke depan dengan memaksimalkan potensi sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang ada di wilayahnya.

Besar harapan, melalui kerjasama dengan swasta bisa tercipta pusat pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan tidak lagi ada kesenjangan ekonomi. Oleh sebab itu, guna memuluskan sinergisitas pemda dan swasta diperlukan tata hubungan dan koordinasi yang rapi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang harus selalu dibangun di era otonomi daerah sekarang ini.

Hal ini sangat berasalan, karena selama ini pelaksanaan desentralisasi di daerah masih jauh dari cita-cita diawal untuk menyejahterakan rakyat, meningkatkan efisiensi dunia usaha dan kemandirian ekonomi. Sebaliknya, semangat otonomi daerah hanya menciptakan \\\"raja-raja\\\" kecil yang justru melahirkan peraturan daerah (Perda) yang tumpang tindih dengan aturan di atasnya baik peraturan pemerintah hingga peraturan menteri (Permen). Sejatinya, permasalahan klasik ini bisa diakhiri bila semua seperangkat aparatur pemda bisa mengetahui tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, dan bukan minta dilayani. Perilaku seperti ini yang  menciptakan birokrasi panjang yang menghambat iklim dunia investasi di negeri ini.