Apabila pemerintah jadi memberlakukan kebijakan dua harga BBM sebagai upaya mengurangi beban subsidi APBN, hal ini akan menimbulkan implikasi di sisi lain, yaitu pemerintah harus benar-benar melakukan efisiensi riil dalam belanja negara. Prediksi harga BBM untuk mobil pribadi diberlakukan Rp 6.500, dan untuk kendaraan umum serta motor Rp 4.500/ liter.

Kita melihat pemerintah menghindar dari kebijakan menaikkan harga tunggal BBM bersubsidi, mengingat makin dekatnya Pilpres 2014, yang dapat berdampak berat pada ekonomi politik. Padahal,  sejak 2009 hingga 2012, harga BBM, terutama premium bersubsidi tetap bertahan Rp 4.500 per liter. Ini berarti secara riil harga turun mengingat kenaikan harga umum atau inflasi pada periode yang sama secara akumulatif mencapai 19%.

Tidak hanya itu. Harga BBM yang sangat murah memang di satu sisi turut berpengaruh atas meningkatnya pertumbuhan kelas menengah. Namun di sisi lain, telah mengakibatkan peningkatan  konsumsi BBM melebihi kuota yang ditetapkan dalam APBN.

Apalagi terjadi lonjakan konsumsi yang diperparah oleh jatah  konsumsi BBM bersubsidi. Jatah volume BBM bersubsidi di APBN-P 2012 adalah 40 juta kiloliter tetapi realisasinya 45 juta kiloliter. Akibatnya jatah subsidi BBM membengkak dari Rp 123 triliun pada APBN 2012, menjadi Rp 137,4 triliun pada APBN-P 2012, dan realisasinya Rp 211,9 triliun atau meningkat 72%.

Ini berarti sangat mengganggu keseimbangan APBN. Bahkan tak ditepatinya volume dan subsidi BBM pada APBN akan menurunkan kredibilitas pemerintah. Karena kalangan pengusaha dan masyarakat  menilai perencanaan APBN oleh pemerintah sepertinya formalitas belaka.

Dampak ketidakberanian pemerintah dan DPR menaikkan harga BBM juga mengakibatkan perekonomian kita mengalami defisit ganda (twin deficit)  yang dalam jangka panjang berbahaya bagi perekonomian nasional.

Defisit APBN juga antara lain disebabkan oleh membengkaknya subsidi BBM sehingga menyebabkan pemerintah tak punya ruang gerak fiskal yang luas guna membangun sesuatu yang lebih produktif. Defisit yang terus membengkak juga mengharuskan pemerintah mencari pembiayaan, baik lewat utang luar atau dalam negeri, hanya untuk menambal APBN.

Sementara pembiayaan lewat utang dalam negeri melalui penerbitan obligasi akan menimbulkan crowding out, yaitu dampak yang terjadi saat pemerintah menerbitkan obligasi dan supaya laku maka harus memasang tingkat bunga tinggi. Tingginya suku bunga obligasi pemerintah itu tentu akan menyebabkan kenaikan suku bunga pinjaman dan simpanan.

Efek domino kebijakan tersebut adalah kenaikan suku bunga yang dipastikan akan menurunkan investasi swasta. Dan investasi menurun berdampak berantai yang panjang seperti dapat  meningkatkan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan di dalam negeri.

Sekain menyebabkan defisit ganda, BBM bersubsidi ternyata dikonsumsi oleh mereka yang tidak berhak, yaitu pemilik mobil pribadi. Mereka umumnya adalah golongan atas semakin meningkat kemampuan ekonominya. Hal ini yang merupakan jawaban atas pertanyaan, mengapa ketimpangan ekonomi antargolongan masyarakat di Indonesia makin meningkat. Ketimpangan ini tercermin dari kian membesarnya Indeks Gini yang pada 2011 mencapai 0,41 atau mendekati ambang batas bahaya 0,5. Skala indeks itu berada antara 0 dan 1, artinya semakin mendekati angka 1 berarti ketimpangan sempurna sudah di depan mata kita.

Karena itu, ada baiknya pemerintah memilih opsi menaikkan harga BBM yang berlaku secara tunggal, yaitu ’’satu harga’’ untuk komoditas yang sama itu lebih rasional, dan implementasi di lapangan juga lebih mudah. Bila pemerintah menaikkan harga menjadi Rp 6.500/ liter maka sudah bisa menghemat subsidi BBM lebih dari Rp 30 triliun pada APBN. Pasalnya, bila pemerintah menerapkan 2 harga berbeda, maka penyimpangan penyalahgunaan subsidi BBM itu akan tetap berpeluang besar.