NERACA

Jakarta - Pengamat energi dari Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan permasalahan mengenai krisis subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membuat pusing Pemerintah dikarenakan kesalahan dari para pejabat negara itu sendiri. Sejak 1971 silam, Pemerintah tidak pernah mau memikirkan skema ketahanan energi termasuk memberi insentif bagi PT Pertamina untuk mengembangkan kilang minyak dan gas (migas).

Dia juga mempertanyakan mengapa Pemerintah menyerahkan kewajiban memenuhi stok minyak nasional kepada PT Pertamina (Persero). Padahal perusahaan migas pelat merah itu sebenarnya tidak berkewajiban untuk memenuhi hal tersbut. Selain itu, dirinya mempertanyakan mengapa Pemerintah tidak meniru kebijakan negara-negara pengimpor minyak yang masuk kelompok International Energy Agency (IEA).

\"Negara IEA yang tidak punya minyak itu, karena mikir ketahanan energi, mewajibkan anggotanya punya stok minyak 30 kali impor kebutuhan setiap hari. China walau cadangan minyak punya, mau bikin stok sampai 1 miliar barrel. Indonesia ini memproduksi minyak tetapi tidak memikirkan itu,\" kata Pri Agung di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, pada saat ini menurut data Pertamina stok minyak nasional mampu mencukupi kebutuhan untuk 23 hari senilai Rp26 triliun. Ke depan, Pri Agung mengaku pesimistis Pemerintah tidak bisa terus membiarkan Pertamina menjalankan bisnis hulu energi tanpa memberi insentif. Masalah BBM Bersubsidi, lanjut dia, adalah defisitnya anggaran Pemerintah lantaran terlalu banyak mengimpor tanpa memaksimalkan potensi dalam negeri.

\"Negara tidak mau keluar modal dahulu. Saya heran apa benar Pemerintah peduli sama energi. Defisit neraca perdagangan akan bertahan lama, karena kita butuh kilang buat produksi,” ungkapnya. Lebih lanjut lagi Pri Agung menuturkan apabila kebijakan pelit memberi insentif terus dilakukan Pemerintah, dia percaya ketahanan sulit dijaga.

Masalah subsidi yang memberatkan anggaran pun bakal terus terjadi tiap tahun. \"Pertamina dahulu minta insentif pembangunan kilang tidak juga dikasih. Pemerintah keluar uang untuk bisnis tidak mau, jadi fasilitator memberi insentif juga tidak mau, maunya apa,\" terang Pri Agung.

Sementara Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, mengatakan bahwa harga BBM Bersubsidi di Indonesia dinilai lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Hal ini mengakibatkan konsumsi BBM Bersubsidi lebih banyak sehingga menyebabkan kuotanya jebol.

Kemudian seharusnya BBM itu bukan bahan bakar murah, melainkan bahan bakar mahal. Hal itu disebabkan BBM saat ini berasal dari energi fosil yang tidak terbarukan. \"BBM ini memang memusingkan banyak pihak, termasuk pemimpin negara kita. Sense kebijakan energi kita salah sehingga masyarakat cenderung boros karena harga BBM Bersubsidi hanya Rp4.500 per liter,\" ungkapnya.

Ali juga memamparkan bahwa konsumsi BBM Bersubsidi pada tahun lalu sudah jebol dari kuota 40 juta kiloliter (KL) menjadi 44,01 juta KL. Namun, pemerintah ternyata meminta tambahan lagi sehingga jebol lagi hingga 45 juta KL. Tahun ini pemerintah menganggarkan kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta KL.

Namun, Ali mengaku kalau Pertamina memprediksi kuota BBM Bersubsidi ini bisa melonjak kembali hingga 48 juta KL, bahkan ada yang memprediksi bisa jebol hingga 50 juta KL. \"Bagaimana tidak jebol, sopir pribadi saja saat menunggu majikannya di mal mesin mobilnya tetap menyala di tempat parkir. Ini kan, menghabiskan bensin juga,\" papar dia.

Meski demikian, Pertamina akan mengikuti keputusan Pemerintah dalam menentukan harga BBM Bersubsidi. Sejumlah cara dilakukan untuk melakukan pengawasan agar BBM Bersubsidi tidak jebol lagi, khususnya di daerah. “Caranya dengan melibatkan kepolisian sampai memakai sistem teknologi informasi untuk mengawasi kerawanan konsumsi BBM Bersubsidi yang berlebihan tersebut,” tandasnya. [mohar]