Tingkatkan Kinerja P2KH

NERACA

Jakarta - Memasuki tahun 2013, Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) perlu ditingkatkan kinerja pelaksanaannya baik yang bersifat substantif maupun administratif keuangan. Hal ini penting, karena program ini adalah salah satu upaya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota/Kabupaten secara utuh.

Dalam Technical Meeting Kegiatan P2KH tahun 2013 sekaligus sebagai Kick-Off untuk kegiatan Konsultan Manajemen Wilayah (Barat, Tengah, dan Timur) dan Konsultan Manajemen Evaluasi Pelaksanaan P2KH di Jakarta, pekan lalu, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Joessair Lubis mengatakan bahwa hingga saat ini, telah terdapat 112 Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia yang tergabung sebagai peserta P2KH.

Dari seluruh peserta tersebut, Lubis mengatakan, terdapat 60 peserta yang telah melaksanakan implentasi fisik Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyusunan peta komunitas hijau, dan penyusunan master plan Kota Hijau pada 2012. Sementara peserta lainnya akan memulai berbagai rangkaian kegiatan tersebut pada tahun ini.

Secara teknis, diharapkan pelaksanaan P2KH pada 2013 ini dapat memiliki kendali yang baik dalam mewujudkan tertib waktu, tertib mutu, dan tertib administrasi. Namun ada hal sangat penting untuk diperhatikan adalah terpenuhinya kemanfaatan dari RTH yang dikembangkan bagi kepentingan kota dan warganya.

P2KH adalah program kolaboratif antara Pemerintah Kota/Kabupaten dengan komunitas hijaunya, yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan evaluasi pelaksanaannya sejak 2011, pada tahun ketiga ini terdapat beberapa aspek pekerjaan yang perlu ditingkatkan kualitasnya, seperti Master Plan RTH, Rencana Aksi Kota Hijau, dan implementasi fisik taman kota hijau.

Khusus untuk taman kota hijau, Lubis menilai perlu disiapkan lokasi pembangunan dan rencana teknis yang baik. Lokasi pembangunan taman kota hijau tersebut diharapkan tidak bermasalah, antara lain tidak memiliki potensi masalah dengan pedagang kaki lima, tidak mengkonversi sawah irigasi teknis, tidak berada di kawasan rentan bencana banjir/genangan, serta didukung dengan Surat Keputusan penetapan lokasi sehingga tidak dialih fungsi di kemudian hari. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Kinerja BUMN dalam 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK

  Oleh:  Aditya Ihsan, Pemerhati Kebijakan Publik Salah satu urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh Presiden RI Jokowi yakni bidang…

Kebutuhan Gula Seiring Kinerja Positif Industri Pengguna

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian memproyeksi kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) untuk sektor industri makanan dan minuman serta industri farmasi…

Tingkatkan Kendali Pusat

Kritik tajam Bank Dunia terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang dianggap berkualitas rendah, minim dana, tidak direncanakan dengan baik, rumit, dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Tekankan Peningkatan Kesejahteraan Pasca Inhil Jadi Kluster Kelapa di Indonesia

  NERACA   Indragiri Hilir - Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan turunan kelapa yang ada di Kabupaten Inhil, Bupati HM…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…