NERACA

Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta Pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengembangan Kewirausahaan atau Usaha Kecil Menengah (UKM). Hal ini sebagai payung hukum untuk UKM, terutama untuk menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 mendatang.

“HIPMI mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan perpres tentang pertumbuhkembangan pengusaha pemula. Kami mengharapkan adanya payung hukum,” ujar Ketua OC Indonesian Young Leader Forum II-2013 BPP HIPMI, Bayu Priwan Djokosentono di Jakarta, Kamis (18/4).

Menurut dia, diperlukan kerja keras untuk mengejar kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selain itu, lanjutnya, seharusnya pelaku usaha lokal khususnya UKM bisa masuk dan terlibat dalam rantai nilai dalam proses produksi menyambut MEA tersebut.

“Usulan payung hukum bagi pengusaha pemula agar peraturan-peraturan khususnya di bidang perekonomian bisa pro ke masyarakat dan pelaku lokal. Kalau orang lokal tidak siap, value chain bisa dikuasai asing, dikuasai oleh pengusaha UKM dari Singapura, Thailand, Filipina dan negara-negara Asean lainnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan Kementrian Koordinator Perekonomian pernah menyampaikan pilar-pilar pengamanan bagi pelaku usaha di Indonesia sudah ada. Namun nampaknya belum tersosialisasikan dengan baik.

“Pilar ini ada beberapa unsur perpajakan, bea cukai, kecepatan birokrasi dan lainnya. Kita sebagai asosiasi terus mengharapkan adanya sosialisasi dan payung hukum bagi pengusaha pemula. Diharapkan pilar tersebut bisa diimplementasikan segera agar di tahun 2015 sektor UMKM kita terproteksi walaupun hanya beberapa sektor,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua HIPMI Raja Sapta Oktohari, menambahkan yang menjadi tantangan pada tahun 2015 adalah pengusaha di daerah yang belum memahami betul potensi ASEAN Comunity dan masih bermain secara lokal. “Faktanya teman-teman pengusaha di daerah belum aware dengan ASEAN Comunity, mereka berpendapat yang penting bisa bermain di lokal dan kalau bisa ya bermain di nasional,” ungkapnya.

Menurut Raja Sapta, untuk bisa bermain di kancah nasional dan global, maka perlu ditingkatkan awarness sehingga pelaku usaha lokal bisa bersaing di kancah dunia. Padahal dari sisi SDM, usia produktif masyarakat Indonesia sebanyak 140 juta orang atau sekitar 45% dari jumlah penduduk yang mencapai 240 juta orang dan sebanyak 70% di antaranya adalah anak muda. Dengan tingginya usia produktif maka seharusnya Indonesia bisa menjadikannya modal untuk berdaya saing.

HIPMI, lanjut Raja Sapta, akan menggunakan momentum AEC 2015 untuk menjalin komunikasi dengan para tokoh nasional. Dia pun menggarisbawahi dua peristiwa penting beberapa waktu ke depan, di mana salah satunya adalah keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas ASEAN.

\"Senang atau tidak senang, siap atau tidak siap pesta demokrasi 2014 dan Asean Economic Community 2015 harus kita hadapi,\" katanya. Raja Sapta mengungkapkan, masih ada pekerjaan rumah yang tersisa menghadapi dua peristiwa penting tersebut, yaitu bagaimana menjaga stabilitas nasional.

HIPMI akan menjadikan AEC tersebut sebagai sebuah momentum. Karena, bagaimanapun AEC akan menyangkut harkat dan martabat, serta kelangsungan hidup bangsa.  \"HIPMI menggunakan momentum ini untuk berkomunikasi dengan tokoh nasional,\" tandasnya. [iqbal]