Kemenkeu Mengaku Belum Miliki Regulasi - Pajak Transaksi Elektronik

NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku belum memiliki regulasi yang pasti terkait pajak transaksi dengan sistem elektronik, khususnya melalui media sosial, semisal Facebook atau Twitter, yang terus meningkat. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Fuad Rahmany, mengatakan dirinya menyadari jika transaksi online diprediksi terus meningkat.

Oleh karena itu, Fuad terus mengkaji kemungkinan transaksi tersebut dikenai pajak. \"Kalau persoalan itu (transaksi online) kami sudah tahu. Kami juga tahu apa namanya e-trading. Transaksi itu makin lama makin meningkat, dan kami sudah aware. Tapi, ya, belum punya kemampuan,\" ungkap dia di Jakarta, Kamis (18/4).

Fuad juga mengatakan, kekurangan sarana teknologi informasi seperti software maupun hardware memadai yang dimiliki Pemerintah, menjadi salah satu penghambat pemungutan pajak transaksi elektronik. Untuk itu, Fuad melanjutkan, Ditjen Pajak akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan komputer serta perbankan untuk mendeteksi transaksi tersebut.

\"Jadi, tergantung perusahaan-perusahaan IT di Indonesia. Sudah hebat-hebat atau belum mereka,\" ungkapnya. Kerja sama tersebut, lanjut dia, dilakukan untuk memastikan transaksi online terdeteksi dan dapat dikenakan pajak. \"Memang, Facebook dan atau sejenisnya belum terdeteksi sama kami,\" tambah Fuad.

Direktorat Jenderal Pajak, Fuad melanjutkan, juga terus memperbaiki sistem online-nya, sehingga perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi online dapat terintegrasi. Upaya itu dilakukan agar nantinya pengenaan pajak diharapkan dapat dilakukan. \"Bisa dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn). Itu berdasarkan transaksinya,\" terang dia.

Sebelumnya, Pemerintah akan mengatur perdagangan yang dilakukan melalui transaksi online. Saat ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur transaksi online itu. Mendag Gita Wirjawan, mengatakan RUU tersebut tidak hanya mengatur tata niaga, namun juga persiapan fiskal seperti pengenaan pajak pada transaksi itu. Pemerintah melihat Indonesia menyimpan potensi besar dalam perdagangan di dunia maya.

\"Besar sekali potensi e-commerce, sehingga pemerintah perlu mengeluarkan undang-undang yang akan kami garap tahun ini, untuk memayungi semuanya,\" ujar Gita, belum lama ini. Dia menjelaskan, pada kuartal III 2013, Kemendag akan mulai membahasnya dengan Komisi VI DPR. \"Kami tunggu regulasi dalam waktu dekat, ya tahun ini. Tapi tergantung DPR,\" tandas Gita. [ardi]

BERITA TERKAIT

Raih Juara DSSC 2019, Tiga Tim SMK Berkesempatan ke Italia

    NERACA   Jakarta - Kompetisi Dekkson SMK Sales Championship (DSSC) 2019 telah memasuki babak final akhir. Lebih kurang…

Menkumham Lantik Majelis dan Pengawas Notaris Periode 2019-2022

    NERACA   Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Majelis Pengawas Pusat…

Pameran IEAE 2019 Targetkan Nilai Transaksi US$1 Juta

    NERACA   Jakarta - Chaoyu Expo kembali akan menyelenggarakan pameran B2B (business to business) Indonesia International Electronics &…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Sasa Inti Kembali Meraih Penghargaan Marketing Award

    NERACA   Jakarta - PT Sasa Inti kembali meraih apresiasi dari masyarakat yakni lewat produk Sasa Bumbu Komplit,…

Meski Ada Tekanan, Sri Mulyani Optimis Target Penerimaan Pajak Tercapai

    NERACAJakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku optimistis target penerimaan pajak tahun 2019 akan tercapai meski menghadapi…

DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kelas Tiga

    NERACA   Jakarta - Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan para legislator sepakat menolak kenaikan iuran…