Menjual Minyak Mentah

Menjual Minyak Mentah

Oleh Bani Saksono

(wartawan Harian Ekonomi Neraca)

 

Masih ingatkah ketika Indonesia pernah berjaya di Organisasi Negara Pengekspor Minyak/ Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)? Yaitu, ketika, tiga Menteri Pertambangan kita terpilih menjadi  menjadi presiden OPEC, Prof Sadli pada 1976, Prof Subroto  pada 1980, IB Sujana (1997), dan terakhir Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.

 

Namun, di era Purnomo itu, Indonesia memutuskan keluar dari keanggotaan OPEC pada 10 September 2008.. Alasannya sangat fundamental, yaitu Indonesia sudah bukan lagi Negara eksportir, tapi juga importir  minyak. Lagi pula, tingkat produksi minyak mentah Indonesia terus menurun. Pada 1996, cadangan minyak mentah Indonesia mencapai 1,58 juta barrel per hari. Pada 2006, tinggal 1,07 juta barrel/hari saja. Indonesia juga sudah tidak lagi mampu mencukupi batas minimum cadangan ekspor sebesar 4,37 miliar barrel.

 

Data di Ditjen Migas Kementerian ESDM menunjukkan, pada 2007 produksi minyak mentah kita tinggal 347,493 juta barrel atau sekitar 0,95 juta barrel/hari. Memasuki 2008,  target produksi minyak mentah diturunkan menjadi 927.000 barel per hari (bph) dari sebelumnya 1.034 juta bph. Hingga, posisi ekspor dan impor minyak kita 50:50, bahkan lebih. Tingginya harga minyak mentah dunia menyebabkan tingginya subsidi BBM hingga Rp 200 triliun- Rp 300 triliun. Pada APBN-P 2008, terdapat surplus dari sektor migas sebesar Rp 41 triliun. Ternyata angka itu berasal dari pajak pengelolaan ladang-ladang minyak oleh kontraktor asing. Sepanjang 2012, total impor minyak mencapai 98,21 juta barrel atau sekitar 300 ribu barrel per hari.

 

Yang jadi persoalan sekarang, adalah betapa tingginya subsidi harga BBM. Padahal, saat ini hanya negara-negara surplus BBM saja memberikan subsidi. Yaitu, Venezuela yang menjual BBMnya Rp585/ liter, Nigeria Rp1.170/liter. Iran Rp1.287/liter, Saudi Arabia Rp1.404/liter,  dan Mesir Rp2.300/liter.  Sejumlah analis menyatakan, seharusnya, subsidi harga BBM itu adalah selisih harga jual dengan biaya produksi.

 Sekarang, 70% sumber minyak dan gas di Indonesia dikuasai pihak asing, seperti Total, Conoco, Chevron, ExxonMobil, dan British Petroleum (BP). Yang fatal adalah, menjual minyak mentah dengan harga murah dan kembali membeli minyak jadi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Diduga, rencana kenaikan harga BBM yang akan diberlakukan pada Mei mendatang merupakan permainan para mafia minyak yang ingin mengeruk keuntungan besar.

Sementara itu, pemerintah Indonesia tidak mempunyai keberanian untuk menasionalisasikan sumber-sumber minyak dan pertambangan dari tangan asing. Mahalnya teknologi perminyakan juga diyakini menjadi kebijakan mengapa Indonesia tak berani menguasai sendiri ladang-ladang minyak yang ada.

Yang jadi maslaah bagi masyarakat sekarang adalah bukan soal kenaikan harga, tapi bagaimana pemerintah mampu mencukupi seluruh kebutuhan BBM dalam negeri. “Jangan ada lagi antrean panjang di setiap SPBU karena pasokan berkurang,” tutur Isak (35), seorang sopir yang beroperasi di Bandara Pontianak. Sebab, kata dia, gejolak itu muncul karena masyarakat sudah bosan dengan ketidakpastian, tidak hanya harga, tapi yang paling utama adalah bagaimana pemerintah mencukupi kebutuhan masyarakat. ( )

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…