Sarman Simanjorang

Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta

Mencari Peluang dan Memperluas Jaringan

Seseorang pengusaha mampu dan sukses mengembangkan usahanya karena ditunjang  oleh luasnya jaringan usaha yang bisa dibangun. Prinsip itulah yang selama ini dijalankan oleh Sarman Simanjorang.  Sempat jatuh dan bangkrut sebagai produsen kopi Sidikalang, akibat krisis moneter pada 1998.

Modalnya banyak tertanam untuk memasik kopi di kalangan pengusaha warteg. Saat para pengusaha warteg itu gulung tikar akibat krisis moneter (krismon), investasi Sarman pun amblas.

Namun, berkat  luasnya jaringan dan pergaulan, tak menyebabkan Sarman menyerah dan terpuruk terus-terusan. Banyak aktif di berbagai organisasi telah menolong dia bangkit lagi. Usahanya kini lebih banyak bergerak di bidang jasa dan entertain.

“Ikut aktif berorganisasi itu sangat banyak manfaatnya, selain memperluas jaringan pertemanan, juga membuka peluang usaha,” tutur Sarman yang juga wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta.  

Selain di Kadin DKI, Sarman juga tercatat aktif menjadi ketua umum Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD Hippi) DKI Jakarta 2011-2016. Dia juga tercatat  menjadi wakil ketua umum Masyarakat Agribisnis Indonesia (MAI) mendampingi  Fadel Muhamad untuk periode 2009-2014.

Pria kelahiran  Sumbul, Sumatera Utara, 14 Juni 1965 ini juga pernah menjadi ketua I Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) periode 2005-2008. Nama Sarman melejit ketika ramai-ramai orang membicarakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013.

Sebab, dia adalah anggota Dewan Pengupahan Pemprov   DKI Jakarta dari unsur pengusaha. Ketika itu dia mengambil langkah walk out  saat rapat pleno memutuskan besaran UMP sebesar Rp 2,2 juta atau naik 43% dari UMP sebelumnya Rp  1,97 juta. Pihak pengusaha mengajukan angka di angka di bawah Rp 2,2 juta dan di atas Rp 1,97 juta.  Akibat keputusan itu, sekitar 300 perusahaan di Jakarta mengajukan penangguhan pelaksanaan UMP 2013.

“Tapi, yang paling menegangkan saat mendirikan dan memimpin  Komite Daging Jakarta Raya,” tutur Sarman kepada Neraca, pekan  ini.  Sudah dua tahun lebih tak ada penyelesaian yang signifikan menghadapi kelangkaan daging sapi.

Sebab, kata dia,  kelangkaan daging sapi yang diakibatkan berkurangnya kuota impor maupun pasokan dalam negeri, telah menyebabkan ratusan bahkan ribuan pedagang bakso yang bangkrut dan terpaksa pulang kampung.  Bagi yang tak pulang kampung, para pedagang itu terpaksa mengoplos bakso dengan daging campuran. Itu sebabnya pernah terdengar isu ada tukang bakso yang mengoplos baksonya antara daging sapi dengan daging celeng, kuda, dan kerbau.

“Kawan saya yang pengusaha distributor daging sapi hampir bangkrut, sejumlah karyawannya harus dipulangkan, karena volume dagangnya merosot tajam,” kata Sarman.  Rekannya dari Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI) bahkan sudah menjelajah ke berbagai daerah penghasil  sapi potong di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga ke Nusa Tenggara Timur.  

“Tapi kenyataannya tak ada sapi yang bisa dipotong, bahkan, sekarang, tapi jarang sapi betina terpaksa dipotong untuk mencukupi permintaan,” ujarnya.  Dia khawatir, mengejar target swasembada daging pada 2014,   itu ibarat mimpi, sebab, tak ada lagi sapi betina yang dijadikan untuk berkembang biak.

Rumah Organisasi

Menurut  Sarman, di antara yang paling banyak menyita waktunya adalah di Kadin DKI Jakarta yang sekretariatnya ada di komplek perkantoran Majapahit, Harmoni, Jakarta Pusat. Itu sebabnya, nyaris tiap hari dia menyempatkan hadir di Kadin DKI. Kini waktunya lebih banyak dipakai untuk menggerakkan organisasi.  Bahkan, frekuensinya datang ke Kadin DKI, jauh lebih sering dibandingkan dengan waktunya untuk mengurus usahanya.

Saat ini, ada tiga perusahaan yang dipimpinnya, salah satunya sebagai direktur utama PT Welhesa Abadi Perkasa. Dua lainnya sebagai komisaris.  “Kami sudah delegasikan ke jajaran direksi lainnya, jadi ketiganya sudah bisa berjalan,” ujarnya. Jika ke Kadin DKI nyaris hadir setiap hari, di ketika perusahaannya itu Sarman hanya datang seminggu sekali.

“Sebagai wakil ketua umum, banyak tugas yang harus diemban,” kata dia. Antara lain menandatangani berbagai surat, termasuk sertifikat ekspor impor maupun Kartu APEC.  Ada sekitar 35 ribu pengusaha yang terhimpun sebagai anggota Kadin DKI. Kebanyakan mereka adalah kalangan usaha kecil dan menengah.

Surat-surat dan sertifikat itu tak boleh terlambat ditandatangani. Sebab, jika terlambat, jelas akan merugikan para pengusaha, karena barangnya tak bisa keluar dari pelabuhan untuk segera dikapalkan menuju Negara tujuan.

Sebagai wakil ketua umum Kadin DKI yang membidangi masalah kelembagaan, Sarman juga merangkap sebagai ketua Lembaga Monitoring, Asistensi, dan Evaluasi (LMAI) Pelelangan Badan dan Jasa, sebuah lembaga bentukan Kadin Jakarta. Sarman juga mengemban tugas sebagai wakil ketua Badan Sertifikasi Kadin (BSK) Kadin DKI.

Tanggung jawabnya di Kadin maupun di Hippi DKI sama beratnya. Menurut dia, kedua organisasi itu sama-sama mengemban tugas mengembangkan dan membantu mengentaskan kalangan usaha mikro kecil, dan menengah  (UMKM) naik kelas menjadi UKM yang tangguh dan mempunyai daya saing tinggi, karena produknya memang berkualitas.

Baik Kadin DKI maupun Hippi DKI, kata dia, sama-sama strategis, karena menjadi barometer suksesnya gerak organisasi. Dan, DKI akan menjadi percontohan bagi pengurus Kadin dan Hippi di daerah.  Sebagai barometer kepengurusan daerah, kami di DKI tak bisa seenaknya, tapi harus serius mengemban amanah menjalankan roda organisasi,” kata pria bertubuh gempal ini.

Tugas beratnya lagi, adalah saat ini pengusaha Indonesia harus disiapkan agar mampu menyongsong diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) 2015. “Kita tak bisa hanya menjadi penonton bagi masuknya pelaku usaha negara lain,” ujar pria yang menyukai olah raga bulutangkis ini.

Kiat Atasi Birokrasi

Saat ini, kata Sarman kepada Neraca pekan ini,  yang dibutuhkan para pelaku UMKM adalah akses permodalan, akses pasar, manajemen, maupun kualitas produksi. “Kami membantu pemerintah menolong mereka menjadi pengusaha yang tangguh,” tuturnya.

Yang jadi masalah saat ini adalah betapa sulitnya kaum pengusaha berhubungan dengan para birokrat.  “Itu sebabnya, dengan atas nama organisasi kami bisa duduk satu meja dengan para pejabat, karena mana mau mereka berhubungan dengan kita jita tak punya organisasi,” kata bapak dari dua pelajar SMA ini.

Melalui jalur organisasi, Sarman mengaku memperoleh banyak informasi penting berkaitan dengan peluang usaha yang bisa dikerjakan anggota. Namun, untuk memperoleh proyek-proyek daerah, tentu saja harus dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Kepada pejabat Pemprov DKI Jakarta, Kadin dan Hippi berharap bisa menjadi mitra strategis dalam melaksanakan seluruh program daerah, lebih-lebih yang menyangkut sektor usaha.

Kendati sibuk luar biasa, Sarman tak mau berbagi atau menyerahkan usaha mencari nafkah bagi keluarganya  kepada istrinya, Purwatmini.  Sang istri lebih baik mengurusi rumah tangga dan mengasuh anak.  Bukanya mengurusi rumh dan mengawasi anak-anak yang sudah mulai beranjak remaja dewasa adalah tugas yang mulia dari seorang ibu. Pasangan Sarman dan Purwatmini dikaruniai dua anak laki-laki, yaitu Brian Herzron dan Diori Hizkia. Keduanya masih duduk di bangku SMA.

“Kuncinya adalah manajemen waktu, bagaimana membagi waktu dan perhatian secara adil untuk keluarga, usaha, dan organisasi,” katanya.   Karena itu, hari Sabtu dan Minggu adalah hari wajib bersama keluarga, baik berekreasi, beres-beres rumah, atau mengunjungi rumah sanak famili. Wisata kuliner, adalah hal yang sangat menyenangkan.  (saksono)

BIODATA:

Nama                                    : Sarman Simanjorang

Tempat & tgl lahir: Sumbul, 14 Juni 1965

Perusahaan                        : 1. Dirut PT Welhesa Abadi Perkasa

                                      2. Komisaris Utama CV Pemuda Mandiri

                                      3. Komisaris CV Sumber Sejahtera

Pendidikan terakhir: S2 Administrasi Publik STIAMI

Organisasi dan Jabatan:

1.     Ketua Umum Hippi DKI Jakarta (2011-2015)

2.     Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta (2008-2013)

3.     Wakil Ketua Umum Masyarakat Agribisnis Indonesia (2009-2014)

4.     Ketua Komite Daging Jakarta Raya (2010- sekarang)

5.     Ketua Bidang Pranata Usaha dan Kebijakan Publik DPP Hippi (2010-2015)

6.     Ketua Umum Forum CSR DKI Jakarta (2012-2016)