Ke Manakah Larinya Subsidi BBM?

Jika pemerintah jadi menaikkan harga premium untuk mobil pelat hitam dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter, akan ada penghematan anggaran negara sebesar Rp 21 triliun dari neraca APBN 2013. Angka perkiraan itu dilontarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengutip hitung-hitungan dari Wakil Menteri Keuangan.

Sedangkan pengamat ekonomi A Prasetyantoko memperkirakan penghematan itu mencapai Rp 25 triliun –Rp30 triliun

Sedangkan subsidi untuk BBM tahun ini dianggarkan sebesar Rp 193,8 triliun. Nyatanya, sebanyak 53% subsidi tersebut dikonsumsi oleh kelompok menengah ke atas. Menurut Aviliani, jika kelompok itu dilarang membeli BBM bersubsidi, pemerintah bisa menghemat antara Rp 50 triliun hingga Rp 100 triliun.

Benar, Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengisyaratkan subsidi itu banyak dinikmati oleh pengusaha angkutan umum. Mereka mengambil marjin dari selisih harga premium untuk mobil pelat hitam dan pelat kuning sebesar Rp 2.000/liter.“Lebih enak menjual premium bersubsidi dari pada mati-matian mencari penumpang,” ujar Sarman.

Dia pun berhitung, jika tiap angkot bisa mengisi premium hingga 100 liter sehari, dan bisa menjual 100 liter seharga Rp 5.500/liter, keuntungannya bisa mencapai Rp 100 ribu. Karena itu, dia setuju jika harga premium dinaikkan untuk semua kelompok, umum dan pribadi.

Soal itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa setuju jika penyisihan subsidi itu diarahkan untuk membangun infrastruktur untuk menggairahkan perekonomian di daerah. Subsidi itu juga bisa dialihkan untuk mengatasi kemiskinan. Hal itu sesuai dengan usulan dari para gubernur yang mengikuti rapat koordinasi terbatasi membahas rencana pengurangan subsidi BBM.

Usulan lain tentang pemanfaatan subsidi BBM itu dilontarkan pengamat masalah transportasi Darmaningtyas. Dia berharap pemerintah mau mengalokasikan penghematan subsidi itu untuk membangun jaringan dan sarana transportasi umum massal. “Jika pemerintah mau memperbaiki sarana transportasi hingga memadai, aman, nyaman, dan terjangkau, niscaya orang akan beralih naik kendaraan umum,” kata Darmaningtyas.

Mengapa saat ini orang masih menggunakan mobil pribadi maupun sepeda motor, kata Tyas, sapaan Darmaningtyas, karena kondisi angkutan umumnya belum memadai. Belum memadai, karena masih harus berebut tempat duduk. Lagi pula, menggunakan angkutan umum dari rumah ke kantor membutuhkan beberapa kali berganti angkutan umum. Misalnya, dari komplek perumahan ke halte busway harus naik ojek atau naik angkot KWK. Turun dari bus Transjakarta, masih harus nyambung lagi dengan bus kota, karena jalan di kantor tak dilewati jalur Transjakarta.

Menurut Tyas, pihak UP Transjakarta Busway pernah menawari agar seluruh angkutan umum disinergikan dengan manajemen Transjakarta. “Dengan cara itu, masyarakat akan dilayani oleh angkot yang aman, nyaman, dan terjangkau,” kata direktur eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) ini. (saksono)

BERITA TERKAIT

Polemik Kenaikan BBM Non-Subsidi

  Oleh: Dhenny Yuartha Junifta Peneliti INDEF   Keputusan Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi menuai polemik. Polemik tersebut terlebih muncul…

KABUPATEN SUKABUMI - Kenaikan BBM Berimbas Terhadap Harga Kebutuhan Pokok

KABUPATEN SUKABUMI  Kenaikan BBM Berimbas Terhadap Harga Kebutuhan Pokok NERACA Sukabumi – Harga kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Sukabumi, alami…

Kenaikan BBM Nonsubsidi Bakal Picu Inflasi

      NERACA   Jakarta - PT Pertamina (Persero) mulai 1 Juli 2018 pukul 00.00 WIB menaikkan harga Pertamax.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Jangan Ada Lagi Duka di Lautan

Kecelakaan beruntun tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, pada 18 Juni, yang membawa penumpang sekitar 180-an…

Presiden: Kita Perlu Jaga Keselamatan Penumpang

Presiden Joko Widodo menyatakan akan memerintahkan Menteri Perhubungan untuk mengumpulkan para kepala dinas perhubungan di daerah untuk segera menyikapi peristiwa…

DPR: Kemenhub Harus Tingkatkan Pengawasan ASDP

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Kementerian Perhubungan harus melakukan pengawasan lebih ketat terhadap moda transportasi pada angkutan sungai, danau,…