NERACA

Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, mengaku kalau Pemerintah telah mengantisipasi peningkatan nilai utang swasta dari potensi gagal bayar (default) serta meminta pengusaha untuk mewaspadai pinjaman luar negeri. Utang luar negeri swasta sudah hampir mencapai ambang batas. Ini terlihat dari komposisi utang luar negeri Indonesia per 31 Desember 2012, diantaranya utang swasta mencapai US$125 miliar, hampir menyamai besarnya utang Pemerintah yang tercatat US$126 miliar.

Sektor keuangan, jasa perusahaan, dan persewaan merupakan kelompok yang paling dominan dalam penarikan utang luar negeri dengan nominal US$33,45 miliar atau 26,8% dari total utang. Diikuti sektor industri pengolahan/manufaktur sebesar US$25,67 miliar serta pertambangan dan penggalian sebesar US$21,08 miliar.

Dari total utang luar negeri swasta tersebut, sebanyak US$36,28 miliar merupakan utang jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun, diikuti US$88,77 miliar merupakan utang jangka panjang atau lebih dari satu tahun. Namun, Mahendra cukup optimistis kalau Pemerintah mampu mengendalikan pinjaman luar negeri tersebut.

Pasalnya, Pemerintah terus memantau tingkat utang secara keseluruhan, baik dari Pemerintah maupun korporasi, sebagai upaya menjaga ketahanan perekonomian nasional dari ancaman krisis. “Kami cukup kuat menanganinya (peningkatan utang swasta) dalam rangka perbaikan, sehingga tidak perlu perubahan drastis. Hanya menjalankan secara konsisten dan disiplin,\" ujar dia di Jakarta, Rabu (17/4).

Saat ini, kata Mahendra, utang swasta dari kalangan pengusaha, trennya sedang meningkat dan hal ini dapat menimbulkan risiko pembalikan yang dapat menimbulkan instabilitas dalam perekonomian. Dia juga mencermati bahwa perkembangan tingkat utang yang dilakukan oleh korporasi, belakangan ini meningkat. Diantaranya karena tingginya pasokan kredit dari luar negeri.

Lebih lanjut dia mengatakan, pantauan terhadap utang swasta harus dilakukan karena pemanfaatannya dapat menimbulkan berbagai risiko (mismatch) dan melahirkan krisis seperti yang pernah terjadi di AS pada 2008 lalu. Selain itu, lanjut Mahendra, sebagai upaya antisipasi, kemungkinan adanya instrumen perpajakan untuk menghambat potensi risiko dapat dilakukan, dengan mempertimbangkan jenis risiko yang dihadapi.

\"Instrumennya untuk pemantauan dan pengendaliannya tidak berarti seluruhnya sama. Yang (mismatch) currency (mata uang) bukan dari pajak. Tapi (mismatch) Pemerintah aspek pajak bisa masuk,\" kata Mahendra. Menurut dia, selain adanya instrumen perpajakan untuk pemantauan utang swasta, Pemerintah sedang mempertimbangkan instrumen lain untuk meningkatkan transparansi pinjaman luar negeri tersebut.

Mahendra mengharapkan dengan adanya kendali tersebut maka pengawasan terhadap peningkatan utang luar negeri swasta dapat ditingkatkan dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. \"Jadi jangan tanpa ada kendali sama sekali sehingga risiko sektor keuangan menjadi terbuka,\" papar dia. [ardi]