DPR: Setuju Tapi Bukan Pilihan Terbaik - Opsi Kenaikan Harga BBM Subsidi

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan, Muhammad Sohibul Iman, mendukung rencana Pemerintah untuk mengambil keputusan opsi dua harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, yakni membedakan harga BBM untuk golongan yang mampu serta golongan yang masih layak menerima subsidi. Namun dia mengakui kalau menaikkan harga BBM Bersubsidi secara keseluruhan memang kebijakan yang termudah, tetapi bukan pilihan yang terbaik untuk saat ini.

\"Ini mempertimbangkan kondisi stabilitas makro ekonomi dan perkembangan politik sekarang. Opsi dua harga BBM ini opsi terbaik. Target penerima subsidi terpenuhi, namun risiko fiskal dan moneter yang muncul juga bisa kita mitigasi (risiko berkurang),\" ujar Sohibul Iman di Jakarta, Rabu (17/4).

Dia mengatakan bahwa opsi yang terbaik adalah menaikkan harga BBM pada harga tertentu untuk golongan yang mampu, dan memberikan hak subsidi bagi rakyat yang masih berhak. Kebijakan ini, lanjut Sohibul, cukup mudah dan dapat dilaksanakan dengan bantuan teknologi dan komitmen eksekusi dan supervisi di lapangan.

\"Kenaikan harga BBM secara keseluruhan dikhawatirkan akan menekan inflasi lebih buruk. Inflasi Januari- Maret 2013 saja mencapai 2,43%. Angka ini jauh melampaui inflasi pada periode yang sama di tahun 2012 dan 2011 yang masing-masing hanya 0,88% dan 0,7%,” jelasnya.

Sohibul juga menambahkan, efek ganda kenaikan harga BBM Bersubsidi secara keseluruhan juga akan menggerus daya beli masyarakat secara signifikan dan akan mendorong peningkatan jumlah rumah tangga miskin.

\"Namun akan berbeda dampaknya jika skema dua harga ini yang kita pilih, yakni Rp6.500 per liter untuk mobil pribadi dan Rp4.500 per liter untuk motor dan angkutan umum. Efek inflasinya bisa diredam hanya kepada pemilik kendaraan pribadi saja. Masyarakat menengah ke bawah terlindungi,\" terang Sohibul.

Selain itu, dirinya menghimbau Pemerintah agar tidak perlu mengurusi program kompensasi. Pasalnya, kompensasi seperti bantuan langsung tunai (BLT) tidak diperlukan kembali. “Kompensasi tidak usah. Ini tentu akan mempermudah kerja Pemerintah karena cukup merelokasi efesiensi anggaran penghematan ke belanja infrastruktur supaya optimal,” ungkapnya.

Inflasi 0,7%

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia (DGBI) bidang Pengelolaan Moneter, Perry Warjiyo, mengatakan kenaikan harga BBM Bersubsidi menjadi Rp7.000 per liter untuk mobil pribadi, akan menyumbangkan inflasi 0,7% pada akhir 2013.

\"Tergantung kebijakan Pemerintah seperti apa. Kalau kenaikan BBM menjadi Rp7.000 per liter dan hanya untuk mobil pribadi atau pelat hitam maka tambahan inflasi sekitar 0,7%,\" kata Perry, kemarin. Dia mengatakan bank sentral akan merespon kebijakan kenaikan BBM oleh Pemerintah dengan langkah-langkah yang telah disiapkan.

Namun upaya itu belum bisa disampaikan hingga Pemerintah memutuskan kebijakan pengendalian BBM Bersubsidi. \"Yang jelas BI melihat, kalau pun ada kenaikan harga termasuk BBM, dampaknya akan temporary (sementara), paling lama tiga bulan. Kami meresponnya tergantung bagaimana kebijakan yang ditempuh Pemerintah,” ungkap Perry.

Sedangkan Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan peningkatan inflasi harus diwaspadai sebab saat ini sudah berada diatas target 4,9%. \"Inflasi perlu diwaspadai. Karena di asumsi APBN 2013 ditetapkan 4,9%. Tetapi sampai Maret sudah 5,9% secara year-on-year (yoy). Artinya sudah berada di atas batas akibat pengaruh hortikultura dan harga pangan lainnya,\" ujarnya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 dijelaskan bahwa Pemerintah memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan perincian subsidi listrik Rp80,9 triliun dan subsidi bahan Bakar minyak (BBM) Rp193,8 triliun dengan volume sebesar 46 juta kiloliter.[cahyo/ardi]

Related posts