NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai tingkat suku bunga perbankan di atas 10% sangat memberatkan daya saing industri nasional dalam menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015.

“Dalam situasi ekonomi yang positif, tingkat suku bunga di atas 10% sangat memberatkan daya saing industri. Besarnya bunga bank akan mempengaruhi dunia usaha jika pemerintah serius menggandeng pihak swasta dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur berdana besar,” kata Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto pada acara konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/4).

Berdasarkan data Bank Indonesia, menurut Suryo, suku bunga kredit perbankan rata-rata hanya turun sebesar 3,33% dalam beberapa tahun terakhir. “Bank sentral mencatat rata-rata suku bunga kredit industri perbankan sebesar 15,39% pada akhir Desember 2008, turun menjadi 13,24% pada Desember 2010, dan kembali turun menjadi 12,06% pada akhir 2012,” paparnya.

Sebelumnya Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan adanya sejumlah faktor yang menghambat perkembangan industri di Indonesia antara lain suku bunga bank yang masih tinggi. \\\"Perbankan di Indonesia bunganya tinggi,\\\" kata Jusuf Kalla.

Menurut dia, penentuan suku bunga perbankan di Indonesia lebih tergantung kepada Bank Indonesia (BI) dan bank-bank pemerintah sementara keinginan dunia usaha kurang diperhatikan.

Mantan Wapres yang akrab dipanggil JK itu menyebutkan, penghambat perkembangan industri lainnya adalah pasokan energi, masalah logistik dan birokrasi. \\\"Pasokan energi seperti listrik memang masih belum mencukupi kebutuhan industri di Tanah Air,\\\" kata JK yang juga pernah menempati posisi sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Sementara itu hambatan logistik muncul karena ketersediaan infrastruktur di Indonesia yang belum memadai. JK berpendapat kemacetan jalan sebenarnya menandakan adanya pertumbuhan industri namun infrastruktur yang tersedia tidak memadai. Kemacetan menimbulkan hamabatan distribusi produk dan memicu biaya ekonomi yang lebih tinggi.

Ia menyebutkan, ketika dirinya menjabat wapres, ada upaya penyelesaian masalah birokrasi misalnya penyederhanaan pengurusan sertifikat, perpajakan, perizinan, dan sebagainya. Untuk menyehatkan situasi fiskal dan memperingan penyusunan strategi moneter, , pihaknya mendorong pemerintah untuk memperkecil subsidi bahan bakar minyak (BBM).

“Kami berharap pemerintah bisa menghemat anggaran hingga Rp150 triliun untuk dialihkan menjadi belanja modal. Jika hal tersebut dilakukan, persoalan kronis khususnya penyediaan infrastruktur dapat diatasi,” ujarnya.

Dia menambahkan, walaupun secara fiskal Indonesia relatif kuat, minimnya penambahan infrastruktur seperti jembatan, jalan raya, pelabuhan, dan sumber energi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

“Hambatan structural masih berkutat pada infrastruktur, energi, birokrasi. Selama ini, peluang bagi perkembangan ekonomi tidak bisa dimanfaatkan karena kendala-kendala yang ada belum diatasi oleh pemerintah,” tandasnya.