Jakarta – Kartel importir daging tampaknya masih mencengkeram kuat pemerintah. Terbukti, Kementerian Pertanian akhirnya membuka kembali kran impor yang sempat ditutup. Agar bau perselingkuhan penguasa dan pengusaha ini tidak tercium terlalu santer, Pemerintah beralasan langkah impor dilakukan untuk menurunkan harga jual daging saat ini.

NERACA

Menurut Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, langkah pemerintah mengimpor daging menunjukkan bahwa pelaku kartel di Indonesia semakin leluasa bergerak. Hal ini bukan hanya karena pemerintah tidak berdaya untuk melawan kartel melainkan karena ada kerja sama antara pemerintah dengan pihak importir, termasuk pemberian komisi. “Jelas ada kerja sama dan ada kesengajaan masuknya kartel daging.” ujarnya, Rabu (17/4)

Uchok mengakui, impor yang dilakukan pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan lokal. Pasalnya, kebutuhan daging yang diperlukan di dalam negeri selalu melebihi kuota yang ditetapkan. Meski demikian, kata Uchok, hal ini seharusnya dapat disiasati dengan memberikan dukungan kepada peternak lokal agar mampu mengoptimalkan produksi ternaknya.

Kebijakan pemerintah mengimpor daging, lanjut dia, jelas pemerintah telah mematikan keberadaan peternak di dalam negeri. Tidak hanya itu, kuota daging yang diambil dari hasil impor pun sengaja dilebihkan untuk kemudian ditimbun oleh importir tersebut sehingga dia dapat menguasai pasar dan menstabilkan harga. “Misalnya kuota yang dibutuhkan sebenarnya hanya 2, tapi kemudian dilebihkan menjadi 4. Ini agar mereka dapat membuat harganya stabil di pasar,” tukasnya.

Karena itu, Uchok menilai, masalah kartel daging merupakan dampak dari tidak adanya iktikad pemerintah untuk memberdayakan peternak lokal. “Memang ada kesengajaan. Tidak ada dalam APBN untuk itu. Jadi ini memang sengaja mematikan peternak lokal kita,” tandasnya.

Pengamat ekonomi pertanian dari Universitas Lampung Bustanul Arifin menganggap alasan pemerintah itu mengada-ada. “Masak menambah impor alasannya karena transpor dari pelosok, kok jadi alasan. Jeruk saja di Pontianak lebih mahal ke Jakarta dari China, pemerintah sudah tahu. Jadi sebetulnya yang namanya pemerintah yang terdiri dari banyak pihak itu perlu dipecahkan dong. Jangan kebijakan short cut terus,” ujarnya kepada Neraca, kemarin.

Menurut dia, akan lebih baik kalau pemerintah secara sportif mengatakan bahwa terjadi kesalahan perhitungan. “Pemerintah harus berani menyampaikan ke masyarakat. Jangan hanya urusan pinggirannya saja yang disampaikan. Dalam kondisi seperti ini, tidak apa-apalah mengakui salah hitung. Tidak dianggap pembohong. Kalau jumlah mau ditambah, bukan itu alasannya. Kesalahannya di perhitungan, akui saja,” tandas dia.

Dia menyebut, Pemerintah selalu mengatakan impor itu hanya solusi sejenak saja, sembari membenahi produksi dalam negeri. Salah satu yang diperbaiki adalah infrastruktur, sehingga nantinya ongkos transportasi dari sumber-sumber pertanian ke konsumen akan lebih murah.

“Tetapi perbaikan infrastruktur ini tidak dalam waktu singkat. Kita sudah bicara ini puluhan tahun yang lalu. Meskipun memang tidak mudah. Wacana pengembangan produksi sapi di dekat Jabodetabek juga sudah sejak lama berkembang, tetapi selalu berbenturan dengan kesulitan mendapat kepastian oleh pengusaha. Struktur pasar juga sering kali menjadi masalah, sehingga wacana itu tidak terlalu menarik lagi,” tukas Bustanul.

Senada dengan Bustanul, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Natsir Mansur mengatakan bahwa pemerintah lebih memilih jalan pintas dalam menghadapi kenaikan harga daging. \"Impor itu sudah jadi kebiasaan pemerintah dalam menangani kenaikan harga. Namun tidak memperhatikan jangka panjang,\" ungkap dia, Rabu.

Padahal, lanjut dia, pemerintah bisa memberikan perhatian kepada peternak untuk lebih mengembangkan sapi, membangun infrastruktur sehingga bisa memangkas biaya trasportasi. \"Kementan terlalu asyik bermain dengan impor padahal masih banyak yang harus dikerjakan seperti infrastruktur, pengembangan peternakan, dan memberikan insentif kepada petani agar lebih rajin dalam menghasilkan produk yang berkualitas,\" tegasnya.

Sistem Terbuka

Untuk menumpas kartel daging, lanjut Natsir, importasi perlu dibuka seluas-luasnya kepada semua pengusaha yang berminat. Bila pola terbuka diterapkan pola-pola oligopoli dapat diminimalisir. Sebab, dengan sistem terbuka, importir yang ingin memperoleh kuota harus memaparkan distribusi dan harga jual. \"Diadu saja (setiap importir), dibuka saja berkompetisi setiap orang boleh masuk,\" tegasnya.

Dia juga berharap Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik mau berbesar hati mengakui kekeliruan data soal produksi sapi.

Sebelumnya, Ketua Apindo, Sofjan Wanandi menilai ada andil kesalahan pemerintah ketika suplai daging seret sehingga mengerek harga jual di pasaran. \"Berapa statistik (sapi) produksi petani saja enggak ada yang bener. Kalau itu sudah salah gimana kita bisa buat kebijakan. Orang-orang di departemen itu percaya sekali sama statistik sampai akhirnya buat kebijakan proteksionis tapi merugikan konsumen,\" paparnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Kementerian Bidang Perekonomian, Pemerintah memutuskan untuk membuka keran impor daging bahkan menambah kuota impornya. Alasannya, inflasi yang sudah semakin menjadi-jadi harus segera diredam. Salah satunya adalah dengan menurunkan harga sapi yang sekarang bertengger di angka Rp91.000 per menjadi Rp76.000 per kg. Alasan lain yang mendorong keputusan pemerintah menambah impor adalah karena jumlah kelas menengah yang meningkat sehingga konsumsi domestik juga naik.

“Harga daging masih bertengger di harga tinggi, sekitar Rp91.000. Maka kita sudah berkeputusan untuk menurunkan paling tidak pada harga daging tahun 2012, sekitar Rp76.000. Itu harga yang harus kita kejar,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa, kemarin.

Menteri Pertanian Suswono menambahkan, harga Rp76.000 adalah harga yang pas. Tidak terlalu rendah untuk peternak dan tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan inflasi. “Saat ini peternak dapat harga bagus, meskipun memang ini (Rp91.000) sudah terlalu tinggi. Bobot hidup sebetulnya di peternak Rp30.000/kg bobot hidup sudah cukup. Kalau (harga dari peternak) Rp30.000 ribu, harga daging di konsumen Rp75.000-Rp76.000. Sudah cukup menguntungkan untuk peternak,” jelas Suswono.

Hanya saja, imbuh Mentan, untuk mencapai target penurunan harga tersebut, pemerintah mengambil jalan pintas. Pengiriman sapi atau daging sapi dari sentra-sentra sapi Indonesia dianggap terlalu mahal dan rumit ketimbang mengimpor langsung dari negara-negara produsen daging sapi.

“Kita masih terkendala di problem distribusi. Kesiapan kapal tidak seperti yang kita harapkan. Termasuk kereta api, yang tadinya kita harapkan lebih murah, ternyata truk lebih murah. Karena dari pengumpul harus ke stasiun dulu, ini perlu ongkos lagi, dibandingkan dari RPH (Rumah Pemotongan Hewan) langsung pakai truk. Jadi, baik ternak maupun daging masih terkendala untuk ke Jakarta, karena kebutuhan terbesar ini kan di Jabodetabek,” terang Suswono. iqbal/bari/lia